APBN dan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang mencakup pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan (UUD 1945; UU No. 17 Tahun 2003). APBN memiliki enam fungsi: otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

• Sumber penerimaan negara: penerimaan perpajakan (dalam negeri dan perdagangan internasional), penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah.
• Jenis belanja negara: berdasarkan organisasi (kementerian/lembaga), fungsi (pendidikan, kesehatan, infrastruktur), dan jenis (fisik, sosial, administratif).
• Istilah transfer ke daerah: Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah (UU No. 1 Tahun 2022), berjalan 1 Januari–31 Desember, dengan fungsi serupa APBN di skala daerah: otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

• Sumber pendapatan daerah: Pendapatan Asli Daerah (PAD, mis. pajak dan retribusi daerah), Dana Perimbangan (DBH, DAU, DAK), dan pendapatan lainnya (hibah, donasi).
• Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam dibagi dengan proporsi 10:90 antara daerah penghasil dan pemerintah pusat.
• Jenis belanja daerah dikelompokkan berdasarkan urusan pemerintahan (wajib/pilihan), fungsi (infrastruktur, sosial, administrasi), organisasi/program, serta kelompok belanja (tidak langsung dan langsung).