Masa Kekuasaan Kerajaan Belanda (1816-1942)

Setelah Konvensi London (1814), Belanda menghadapi krisis keuangan akibat utang VOC dan biaya perang, sehingga menerapkan berbagai kebijakan eksploitasi sumber daya Nusantara. Gubernur Jenderal Van der Capellen (1816–1826) membatasi kepemilikan tanah asing, sementara penggantinya Johannes van den Bosch (1830–1834) memperkenalkan Tanam Paksa (Cultuurstelsel).

Kebijakan Tanam Paksa (Cultuurstelsel) 1830-1870

Sistem ini mewajibkan petani menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, dan nila di sebagian tanah mereka, dengan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial.

• Kewajiban Menyisihkan Lahan: petani menyerahkan 20% tanah untuk tanaman ekspor.
• Kerja Wajib: petani tanpa tanah bekerja 66 hari setahun di perkebunan pemerintah.
• Tanggung Jawab Pemerintah: kerugian panen bukan akibat kesalahan petani ditanggung pemerintah.
• Pembatasan Waktu Kerja: tidak boleh melebihi 3 bulan.
• Pengawasan Ketat: diawasi langsung oleh pejabat kolonial.

Kritik tajam dari Eduard Douwes Dekker (Multatuli) lewat buku Max Havelaar (1860), serta dari S.E.W. Roorda van Eysinga dan Wolter Robert van Hoëvell, mendorong lahirnya Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula (1870) yang mengakhiri Tanam Paksa — meski memunculkan bentuk eksploitasi baru melalui investasi swasta.

Kebijakan Pintu Terbuka 1870-1900

Kebijakan ini lahir dari dominasi Partai Liberal Belanda sejak 1870 dan pengaruh Revolusi Industri yang membutuhkan bahan baku seperti tebu, kopi, tembakau, dan karet. Investor swasta diberi akses menyewa tanah hingga 75 tahun melalui Undang-Undang Agraria, memunculkan perkebunan besar seperti tembakau di Deli, tebu di Jawa, kopi di Sumatra Barat, dan karet di Sumatra Timur.

Kebijakan ini membawa eksploitasi manusia melalui Koeli Ordonantie (1881) dengan poenale sanctie (hukuman fisik bagi buruh yang melanggar kontrak), serta eksploitasi agraria yang membuat rakyat pribumi kehilangan lahan subur. Pemogokan buruh dan gerakan seperti Sarekat Islam kemudian tumbuh sebagai bentuk perlawanan, yang justru mempercepat kesadaran nasional.