Pajak Sebagai Sumber Pendapatan Negara

Definisi Pajak

John Stuart Mill memandang pajak sebagai kontribusi warga negara yang dipungut adil sesuai kemampuan untuk kesejahteraan bersama. P.J.A. Adriani mendefinisikan pajak sebagai iuran wajib kepada negara tanpa prestasi kembali langsung, untuk membiayai pengeluaran umum negara. UU No. 28 Tahun 2007 mendefinisikannya sebagai kontribusi wajib yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, digunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.

• Diatur oleh undang-undang.
• Digunakan untuk kepentingan umum.
• Tidak ada imbalan langsung.
• Bersifat memaksa dan wajib dibayar seluruh wajib pajak.
• Dipungut oleh pemerintah pusat maupun daerah.
• Menjadi sumber pembiayaan pengeluaran negara secara kolektif.

Peran dan Fungsi Pajak

• Peran: sumber utama pendapatan negara, pendukung stabilitas ekonomi (mengendalikan inflasi/deflasi), instrumen kebijakan fiskal (mendorong/menghambat aktivitas ekonomi tertentu), dan alat redistribusi kekayaan lewat pajak progresif.
• Fungsi: budgeter/anggaran (sumber dana kas negara), regulasi (mengatur perilaku ekonomi, misal cukai rokok), redistribusi pendapatan (subsidi dan bantuan sosial), stabilisasi (mengendalikan fluktuasi ekonomi), dan alokasi (mendukung sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur).

Tarif Pajak

Tarif pajak adalah persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak terutang, dirancang memenuhi prinsip keadilan dan efektivitas.

• Tarif tetap — jumlah pajak tetap tanpa memperhatikan besaran objek pajak, misalnya bea meterai Rp10.000 (UU No. 10 Tahun 2020).
• Tarif proporsional — persentase tetap meski nilai objek pajak berubah, misalnya PPN 11% (UU No. 7 Tahun 2021).
• Tarif progresif — persentase meningkat seiring naiknya nilai objek pajak, misalnya lapisan tarif PPh orang pribadi.
• Tarif degresif — persentase menurun seiring naiknya nilai objek pajak; tidak dipraktikkan di Indonesia.

Lapisan Tarif Progresif Pajak Penghasilan (PPh)

Lapisan Penghasilan	Tarif Pajak
Rp0 s.d. Rp60.000.000	5%
>Rp60.000.000 s.d. Rp250.000.000	15%
>Rp250.000.000 s.d. Rp500.000.000	25%
>Rp500.000.000 s.d. Rp5.000.000.000	30%
>Rp5.000.000.000	35%

UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Perbedaan Pajak dan Retribusi

Perbedaan Utama Pajak dan Retribusi

Aspek	Pajak	Retribusi
Dasar Hukum	Undang-undang perpajakan nasional	Peraturan daerah (Perda)
Sifat	Wajib dan memaksa	Wajib hanya jika menggunakan jasa/fasilitas tertentu
Imbalan Langsung	Tidak ada	Ada, berupa jasa/fasilitas
Pengelolaan	Pemerintah pusat/daerah untuk kebutuhan umum	Pemerintah daerah untuk jasa/fasilitas tertentu
Lingkup	Nasional dan daerah	Hanya tingkat daerah

Asas Pengambilan Pajak

• Equality (keadilan) — wajib pajak berpenghasilan tinggi membayar lebih besar, misalnya tarif progresif PPh.
• Certainty (kepastian) — dipungut berdasarkan aturan yang jelas, misalnya tarif PPN 11% yang ditetapkan undang-undang.
• Convenience of payment (kemudahan pembayaran) — misalnya pembayaran online lewat e-filing/e-billing.
• Economics (ekonomi/efisiensi) — biaya pemungutan tidak boleh lebih besar dari penerimaannya.
• Benefit (manfaat) — hasil pajak memberi manfaat maksimal bagi masyarakat.
• Non-discrimination — diterapkan universal tanpa membedakan agama, ras, atau asal usul.

Bentuk-Bentuk dan Sistem Pemungutan Pajak

• Berdasarkan penanggung: pajak langsung (PPh, PBB — tidak dapat dialihkan) dan pajak tidak langsung (PPN, bea masuk — dapat dialihkan lewat harga).
• Berdasarkan pemungut: pajak pusat (PPh, PPN, bea cukai oleh Direktorat Jenderal Pajak) dan pajak daerah (pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak reklame).
• Berdasarkan sifat: pajak objektif (PPN, bea masuk — tanpa memperhatikan subjek) dan pajak subjektif (PPh, PBB — memperhatikan kondisi wajib pajak).
• Sistem pemungutan: self-assessment (wajib pajak menghitung-bayar-lapor sendiri, berlaku sejak 1984), semi self-assessment/MPS-MPO (1968–1983), dan official assessment (pemerintah menentukan besaran pajak, berlaku hingga 1967, masih dipakai untuk PBB).

Tantangan utama pemungutan pajak di Indonesia adalah rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat — pada awal 2022 hanya sekitar 24% dari total populasi yang berkontribusi pada penerimaan pajak negara, dan dari 70,2 juta wajib pajak terdaftar, 65,1 juta merupakan wajib pajak orang pribadi.