Kesejahteraan Penduduk Sebagai Hasil Pembangunan

Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan sosial adalah usaha sistematis, terencana, dan terarah untuk mencapai visi pembangunan nasional, diukur dari angka kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas yang rendah, serta ekspektasi hidup dan literasi yang tinggi. Menurut UU No. 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial adalah terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar warga negara hidup layak dan mampu melaksanakan fungsi sosial. Kesejahteraan sosial juga berarti kemampuan individu, keluarga, atau masyarakat untuk merespons kebutuhan dasar, berperan sosial, dan mengatasi guncangan hidup.

Kesejahteraan sosial mencakup dua dimensi utama, yaitu akses layanan masyarakat (program, manfaat, pelayanan) dan pemenuhan kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, serta kesehatan.

Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial adalah upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai amanat UUD 1945 dan sila kelima Pancasila. Tujuannya meliputi peningkatan standar hidup melalui jaminan dan pelayanan sosial terutama bagi kelompok rentan, peningkatan keberdayaan dengan menguatkan kelembagaan serta sistem politik, sosial, dan ekonomi yang menghargai martabat manusia, serta peningkatan kebebasan dengan memperluas akses dan kesempatan bagi masyarakat.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial mencakup rehabilitasi sosial (proses pengembangan agar individu dapat menjalankan fungsi sosial), jaminan sosial (skema melembaga untuk memenuhi kebutuhan dasar), pemberdayaan sosial (menguatkan individu dan masyarakat), serta perlindungan sosial (mengurangi risiko sosial dan kerentanan). Tujuan penyelenggaraannya:

• Meningkatkan taraf kesejahteraan dan kualitas hidup.
• Memulihkan fungsi sosial untuk mencapai kemandirian.
• Meningkatkan ketahanan sosial untuk menangani masalah kesejahteraan.
• Mendorong tanggung jawab sosial dunia usaha dalam kesejahteraan sosial.
• Menguatkan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan.
• Meningkatkan kualitas manajemen kesejahteraan sosial.

Indikator Indeks Kesejahteraan

Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur kesejahteraan masyarakat dengan indikator seperti kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, konsumsi, perumahan, kemiskinan, dan indikator sosial lainnya. UNDP menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) untuk mengevaluasi kualitas hidup manusia secara global. Beberapa pihak menambahkan indeks kebahagiaan sebagai indikator kesejahteraan, dengan contoh konsep kesejahteraan masyarakat Batak (hamoraon, hasangapon, hagabeon) dan masyarakat Jawa (gemah ripah loh jinawi).

Berdasarkan BPS, IPM mencakup tiga dimensi utama:

• Angka Harapan Hidup: diukur dengan umur harapan hidup saat lahir (UHH), yaitu rata-rata tahun yang diharapkan seseorang bisa hidup sejak lahir.
• Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah: rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun pendidikan formal penduduk usia 25 tahun ke atas, sedangkan harapan lama sekolah adalah jumlah tahun yang diharapkan diikuti anak usia 7 tahun ke atas.
• Kemampuan Daya Beli: diukur dengan pengeluaran riil per kapita untuk kebutuhan pokok yang mewakili standar hidup layak.

Berdasarkan data BPS 2021, semua provinsi di Indonesia mengalami peningkatan IPM, dengan tidak ada provinsi yang berada dalam kategori rendah sejak 2018. Provinsi Papua, misalnya, telah naik dari kategori rendah ke sedang. Angka harapan hidup di Indonesia pada 2022 meningkat menjadi 73,5 tahun, menunjukkan tren positif dalam kesejahteraan sosial.

Faktor yang Memengaruhi Indeks Kesejahteraan

Kesejahteraan sosial merupakan rangkaian aktivitas terencana untuk meningkatkan standar dan kualitas hidup manusia. Sustainable Livelihood Approach menekankan pemanfaatan sumber daya dan mata pencarian lokal untuk mencapai kesejahteraan berkelanjutan. Untuk mencapai sustainable livelihood, sebuah komunitas harus memiliki lima modal berikut:

1. Human Capital (Modal Sumber Daya Manusia): keterampilan, pengetahuan, kemampuan bekerja, dan kesehatan yang baik.
2. Social Capital (Modal Sosial): kualitas hubungan sosial antara individu dan komunitas yang meningkatkan dukungan sosial, kepercayaan, dan kerja sama.
3. Natural Capital (Modal Sumber Daya Alam): ketersediaan sumber daya alam seperti tanah, air, hutan, dan keanekaragaman hayati.
4. Physical Capital (Modal Fisik/Infrastruktur): infrastruktur dasar seperti sarana pendidikan, layanan kesehatan, dan peralatan produksi.
5. Financial Capital (Modal Finansial): tabungan, investasi, dan aliran moneter yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Sebaran Indeks Kesejahteraan Penduduk Indonesia

Pembangunan manusia bertujuan meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan, kesehatan, akses sumber daya, dan keamanan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan sebagai ukuran statistik untuk mengevaluasi kemajuan kualitas hidup suatu negara serta mengukur tingkat kesejahteraan antarnegara maupun antardaerah.

Pada 2023, seluruh provinsi di Indonesia mengalami peningkatan IPM. Provinsi dengan IPM tertinggi adalah DKI Jakarta (83,55) dan terendah adalah Papua (63,01). Sebanyak 14 provinsi mencatat IPM di atas rata-rata nasional (74,39), seperti DKI Jakarta, Yogyakarta, Kepulauan Riau, dan Bali. Peningkatan IPM tersebut mencakup komponen umur harapan hidup (UHH), harapan lama sekolah (HLS), rata-rata lama sekolah (RLS), dan pengeluaran riil per kapita.

Meski demikian, Indonesia masih menghadapi masalah tingkat pengangguran dan lonjakan jumlah penduduk yang perlu segera diatasi.