Pengaruh Kerja Sama Antarnegara Terhadap Ketahanan Wilayah Sebagai Pilar Ketahanan Nasional

Pengertian Ketahanan Wilayah

Ketahanan wilayah adalah kondisi dinamis suatu wilayah yang mencakup semua aspek kehidupan, menggabungkan kekuatan geografis dan demografis untuk menghadapi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan. Ketahanan wilayah merupakan bagian dari ketahanan nasional dan berfungsi sebagai penopangnya.

Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa yang mencakup semua aspek kehidupan nasional, berisi keuletan dan ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan nasional serta menghadapi tantangan dan ancaman baik dari dalam maupun luar. Tujuannya menjaga identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa, serta mencapai tujuan nasional yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial.

Upaya mewujudkan ketahanan nasional dilakukan melalui pemanfaatan potensi wilayah masing-masing yang dapat menciptakan peluang kerja sama antarwilayah, misalnya program sister city dan sister province. Selain itu diperlukan usaha strategis yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 meliputi aspek geografi, demografi, ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya; pengembangan potensi sumber daya alam; peningkatan kerja sama antarnegara; serta pemahaman wawasan Nusantara dan geopolitik. Ketahanan nasional didukung oleh ketahanan wilayah, yang ditopang oleh ketahanan masyarakat, yang dimulai dari ketahanan keluarga dan individu.

Unsur-Unsur Ketahanan Wilayah

Unsur fisik meliputi ketersediaan tanah, air, udara, tumbuhan, dan hewan yang mendukung kehidupan. Wilayah dengan lahan luas, air cukup, udara segar, dan ketersediaan bahan pangan memiliki potensi ketahanan yang tinggi; kota yang kekurangan sumber daya fisik dapat bekerja sama dengan wilayah pedesaan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Unsur nonfisik berkaitan dengan penduduk: ketahanan wilayah tinggi jika jumlah penduduk sesuai daya dukung wilayah dan berkualitas, dan menurun jika jumlah penduduk melebihi daya dukung serta kualitasnya rendah. Infrastruktur fisik meliputi jaringan jalan, air, dan komunikasi, sedangkan infrastruktur nonfisik mencakup peraturan dan tradisi yang mengikat masyarakat.

Ketahanan nasional juga memiliki delapan unsur yang dikenal dengan sebutan astagatra. Secara harfiah, asta berarti delapan dan gatra berarti wujud, sudut pandang, atau aspek, sehingga astagatra dimaknai sebagai delapan aspek yang terikat satu sama lain, terdiri dari trigatra (tiga aspek alamiah) dan pancagatra (lima aspek sosial).

Trigatra

Trigatra meliputi tiga aspek alamiah yang menjadi dasar pembangunan nasional:

1. Gatra Geografi: Indonesia memiliki posisi geografis yang strategis di persilangan dunia. Kebijakan terkait meliputi perjanjian batas wilayah, pemanfaatan ruang, kelestarian alam, dan pembangunan infrastruktur untuk mobilitas informasi, barang, dan jasa.
2. Gatra Demografi: meliputi jumlah, komposisi, pertumbuhan, kualitas, dan kesejahteraan penduduk, dengan kebijakan pengaturan laju pertumbuhan (keluarga berencana), penyebaran penduduk (transmigrasi), dan peningkatan kualitas melalui pendidikan.
3. Gatra Kekayaan Alam: pengelolaan kekayaan alam untuk kesejahteraan bangsa tanpa merusak lingkungan, dengan asas maksimal (untuk kesejahteraan rakyat), lestari (menjaga kelestarian lingkungan), dan berdaya saing (kompetitif secara global).

Pancagatra

Pancagatra mengacu pada aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan ikatan, aturan, dan norma tertentu. Kelima gatra sosial ini bersifat dinamis:

1. Gatra Ideologi: Pancasila sebagai ideologi bangsa mempersatukan keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan adat istiadat, serta menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Gatra Politik: politik sebagai kebijakan yang menentukan norma dan nilai yang diikuti masyarakat; stabilitas politik menjaga persatuan dan mencegah konflik yang mengganggu keamanan nasional.
3. Gatra Ekonomi: perekonomian Indonesia disusun berdasarkan asas kekeluargaan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; ketahanan ekonomi menunjang ketahanan bidang lain.
4. Gatra Sosial Budaya: mencakup pergaulan hidup dan sistem nilai masyarakat; pembangunan sosial budaya diarahkan untuk mencerminkan identitas bangsa dan memperkuat ketahanan nasional.
5. Gatra Pertahanan dan Keamanan: pertahanan menghadapi ancaman luar negeri dan keamanan menghadapi ancaman dalam negeri; keduanya saling mendukung aspek kehidupan lain untuk menjaga stabilitas dan ketahanan nasional.

Pentingnya Kerja Sama Antarnegara untuk Ketahanan Wilayah

Kerja sama antarnegara muncul karena setiap negara memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda, sehingga diperlukan agar negara dapat saling memenuhi kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi sendiri. Tujuan kerja sama antarnegara di bidang pertahanan:

• Mempromosikan perdamaian dan stabilitas keamanan regional dan global.
• Mempererat hubungan ramah antarnegara.
• Meningkatkan kerja sama bilateral di bidang pertahanan.
• Mengembangkan hubungan yang baik antara dua negara.
• Membangun kerangka kerja untuk memperkuat hubungan bilateral.
• Meningkatkan saling percaya antara negara.
• Mengintegrasikan perjanjian yang sudah ada.
• Meningkatkan kesejahteraan rakyat kedua negara.

Prinsip-prinsip kerja sama pertahanan antarnegara:

• Menghormati kemerdekaan masing-masing pihak.
• Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial negara lain.
• Tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.
• Menjaga kesetaraan antarnegara.
• Saling menguntungkan.
• Hidup berdampingan secara damai.
• Tidak melakukan agresi satu sama lain.
• Menjunjung hukum internasional yang diakui secara universal.
• Pacta sunt servanda (perjanjian yang mengikat harus dijalankan dengan niat baik).

Pentingnya kerja sama antarnegara bagi ketahanan wilayah:

1. Meningkatkan stabilitas kawasan: menumbuhkan saling pengertian yang membantu menyelesaikan permasalahan antarnegara, seperti kesalahpahaman antarwarga dan permasalahan perbatasan.
2. Memantapkan ketersediaan kebutuhan penduduk: negara dapat mengatasi kekurangan barang tertentu melalui impor, seperti Indonesia mengimpor gandum dari Eropa.
3. Meningkatkan daya inovasi wilayah: membantu wilayah memajukan aspek tertentu yang sulit dicapai sendiri, misalnya melalui program sister city di Jakarta, Malang, dan Makassar.
4. Membuka lapangan kerja: mendatangkan investasi yang menciptakan lapangan kerja baru, seperti pembukaan tambang atau sektor perhotelan.
5. Transfer teknologi ke daerah: memungkinkan daerah mengadopsi teknologi modern yang sulit dikembangkan sendiri, seperti inovasi transportasi kota di DKI Jakarta.

Bentuk Kerja Sama Internasional dalam Pengembangan Wilayah

Tata ruang merupakan subsistem penting yang mencakup geografi, demografi, dan sumber daya alam. Pembangunan wilayah yang baik akan memperkuat ketahanan wilayah. Sister city atau kota kembar adalah bentuk kerja sama antardaerah di Indonesia dengan pemerintah daerah luar negeri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik sesuai Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018 dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta diatur lebih lanjut dalam Permendagri No. 25 Tahun 2020.

Prinsip kerja sama sister city:

• Similaritas: kesamaan demografi atau masalah yang dihadapi.
• Pertukaran: potensi pertukaran budaya, edukasi, ekonomi, atau rekreasi.
• Hubungan timbal balik: pertukaran positif harus berjalan dua arah.
• Orientasi masyarakat: keterlibatan masyarakat dan dukungan organisasi/bisnis.
• Manfaat strategis: manfaat jangka pendek dan panjang yang melebihi biaya publik.
• Eksklusivitas: tidak memiliki hubungan serupa dengan kota lain di negara yang sama.
• Kestabilan politik: negara tempat sister city berada harus stabil secara politik.

Keuntungan sister city meliputi tukar-menukar pengetahuan dan pengalaman dalam pembangunan, mendorong peran aktif pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta, mempererat persahabatan antarpemerintah dan masyarakat, serta kesempatan bertukar kebudayaan untuk memperkaya budaya lokal.

Sister City Kota Jakarta dengan Kota-Kota Dunia

Sister City	Mulai	Fokus Kerja Sama
Jakarta–Rotterdam	1982	Sistem informasi manajemen, teknologi pengelolaan sampah, relokasi pergudangan, penanggulangan banjir, manajemen perairan.
Jakarta–Seoul	1984	Administrasi umum, lingkungan, penataan kota, lalu lintas, seni budaya, ketenagakerjaan.
Jakarta–Tokyo	1989	Pendidikan, pelatihan, manajemen kota, kebudayaan, seni, olahraga.
Jakarta–Beijing	1992	Administrasi perkotaan, kesehatan, pariwisata, kerajinan, industri kecil.
Jakarta–Berlin	1994	Perencanaan kota, transportasi, perumahan, air minum, ekonomi, budaya.
Jakarta–Istanbul	2007	Pariwisata, budaya, penghijauan, manajemen lalu lintas, perdagangan, administrasi pemerintahan.
Jakarta–Moskwa	2008	Pelayanan darurat, pelestarian sejarah, olahraga, UMKM, transportasi umum, tata ruang, perumahan.
Jakarta–New South Wales	1994 (diperbarui 2015)	Infrastruktur, pendidikan, ekonomi, pelayanan umum, kebun binatang.
Jakarta–Bangkok	2002	Perdagangan, investasi, tata kota, pengendalian lalu lintas, pariwisata, SDM, administrasi pemerintahan.
Jakarta–Kairo	2016	Perdagangan, pengembangan kota, pariwisata, pendidikan, kesehatan, pemuda, olahraga, lingkungan.

Sister City Kota Surabaya dengan Kota Kitakyushu

Pada tahun 2003-2017, Surabaya menghadapi masalah lingkungan serius akibat urbanisasi tinggi: kepadatan penduduk, pencemaran air dan udara, serta meningkatnya kebutuhan air bersih dan sanitasi. Surabaya memilih menjalin kerja sama dengan Kitakyushu, Jepang, yang berhasil berubah dari kota industri dengan polusi berat menjadi kota ramah lingkungan dalam 40 tahun.

Kerja sama Surabaya-Kitakyushu dimulai pada tahun 1997 dengan fokus pada lingkungan, ditandai penandatanganan Joint Declaration of The Kitakyushu Conference on Environmental Cooperation. Pada 2004, Kitakyushu memperkenalkan metode pengolahan sampah takakura di Surabaya yang menggunakan fermentasi untuk mengurai sampah. Pada tahun 2012, kerja sama dinaikkan melalui memorandum of understanding untuk mewujudkan "Green Sister City" dengan tiga aspek utama: Green Society (masyarakat hijau dan ramah lingkungan), Recycling Development (pengembangan daur ulang), dan Capacity Building (pengembangan kapasitas berbasis lingkungan).

Program kerja sama 2012-2019 mencakup pengembangan kota rendah karbon, program daur ulang, pengelolaan air minum dan energi, pelestarian hutan dan pengembangan ekowisata, serta penanggulangan demam berdarah. Proyek utamanya adalah Superdepo Sutorejo, fasilitas pengolahan limbah modern pertama di Surabaya yang memisahkan sampah kering untuk didaur ulang dan sampah organik untuk dijadikan kompos, sehingga mengurangi volume sampah ke TPA dan mendukung masyarakat rendah karbon. Selain Kitakyushu, Surabaya juga menjalin sister city dengan Perth (Australia), Izmir (Turkiye), Seattle (AS), Monterey (Meksiko), Busan (Korea Selatan), Guangzhou dan Xiamen (Tiongkok), Kaoshiung (Taiwan), Kochi (Jepang), serta Liverpool (Inggris).

Sister City Kota Bandung dengan Kota Seoul

Kerja sama sister city antara Bandung dan Seoul dimulai pada Oktober 2016 di Seoul, dengan Seoul dijadikan model untuk pengembangan smart city dan restorasi kawasan kumuh di Bandung. Bidang kerja sama yang disepakati:

• Ekonomi perkotaan: pembangunan Bandung Teknopolis.
• Perencanaan kota: perbaikan kawasan kumuh, peremajaan kota, dan kawasan sungai.
• Transportasi: sistem transportasi pintar dan transportasi umum.
• E-Government: manajemen informasi dan platform digital.
• Kebudayaan: partisipasi dalam festival budaya.
• Pengembangan SDM: pertukaran dan pelatihan pejabat kota.

Bandung juga bekerja sama dengan Forthworth (AS), Braunschweig (Jerman), Suwon (Korea Selatan), Yingkou, Liuzhou, dan Shenzhen (Tiongkok), Melbourne (Australia), Petaling Jaya (Malaysia), Namur (Belgia), Toyota, Kawasaki, dan Hamamatsu (Jepang), Cotabato (Filipina), serta Cuenca (Ekuador). Ruang lingkup kerja samanya meliputi pendidikan, teknologi, kebudayaan, SDM, lingkungan, industri, pariwisata, ekonomi, perdagangan, serta pemuda dan olahraga.

Sister City Kota Makassar dengan Kota Gold Coast

Pemerintah Kota Makassar dan Kota Gold Coast menjalin kerja sama dengan penandatanganan nota kesepahaman pada tahun 2019 di Gold Coast, Queensland, Australia. Bidang-bidang kerja samanya:

1. Lingkungan: pengolahan limbah, pengelolaan pencemaran (tanah, air, udara), penanganan kerusakan lingkungan akibat pembangunan, dan sistem analisis dampak lingkungan.
2. Pengembangan ekonomi kreatif: promosi dagang, promosi budaya, dan pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM).
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia: pertukaran pelajar, pengembangan SDM untuk guru/ASN, serta pengembangan pemuda dan olahraga.
4. Pariwisata: pengembangan sistem pariwisata terpadu, pengelolaan kawasan wisata, dan promosi pariwisata.