Pembentukan Negara dan Pemerintah Indonesia sebagai Awal Kedaulatan Bangsa

Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia masih dihadapkan pada tantangan besar untuk membentuk negara yang kokoh dan pemerintahan yang terstruktur. Tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, Ahmad Subardjo, dan Sutan Sjahrir bekerja keras membangun konstitusi, lembaga pemerintahan, dan tata kelola negara agar Indonesia diakui sebagai negara berdaulat oleh dunia internasional.

UUD 1945 Disusun sebagai Konstitusi Dasar Negara

Pada 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pertamanya dan mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi resmi negara, memuat prinsip Kedaulatan Rakyat, Sistem Demokrasi (eksekutif, legislatif, yudikatif yang saling mengawasi, dijiwai musyawarah-mufakat), serta Pancasila sebagai ideologi dan pedoman moral bangsa dengan lima silanya.

Lembaga Pemerintahan Dibentuk untuk Menjalankan Roda Pemerintahan

• Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP): lembaga legislatif sementara sebelum pemilu, memberi masukan kepada Presiden.
• Partai Nasional Indonesia (PNI): partai politik pertama untuk menggerakkan dukungan rakyat.
• Badan Keamanan Rakyat (BKR): menjaga keamanan pasca-kemerdekaan, kemudian berkembang menjadi TNI.

Struktur Negara Diorganisir demi Pengakuan Dunia Internasional

Pemerintah membentuk Kementerian Luar Negeri (dipimpin Ahmad Subardjo) untuk menjalin hubungan diplomatik, Departemen Pertahanan (dipimpin Amir Sjarifuddin) untuk mengorganisir angkatan bersenjata, serta menjalankan diplomasi aktif demi memperkuat legitimasi Indonesia di forum internasional.

Negara-Negara yang Mengakui Kemerdekaan Republik Indonesia

• Mesir (1947): negara pertama yang mengakui secara resmi, diikuti negara-negara Arab lainnya.
• Suriah dan Lebanon: memperkuat posisi Indonesia di Timur Tengah.
• Vatikan: pengakuan bernilai simbolis sebagai pusat gereja Katolik dunia.
• Disusul pengakuan dari India dan Uni Soviet.