Perekonomian Indonesia pada Periode Kemerdekaan

Kondisi Awal Kemerdekaan (1945–1950)

Setelah merdeka, Indonesia harus membangun ekonomi mandiri lepas dari sistem kolonial. Pencetakan mata uang Rupiah (1945) tanpa kendali memicu inflasi tinggi, diperparah blokade ekonomi Belanda (November 1945) yang memutus akses barang pokok dan pasar internasional.

• Pencetakan Mata Uang Sendiri (1945): Rupiah menggantikan gulden Belanda; inflasi tak terkendali diatasi lewat pengendalian jumlah uang beredar dan program pemulihan 1947.
• Blokade Ekonomi Belanda (1945): direspons dengan memperkuat pertanian-industri kecil dan membuka jalur dagang dengan India serta Tiongkok (1946).
• Sistem Ekonomi Gerilya (1947–1949): mengandalkan perdagangan tidak resmi dan barter untuk menjaga pasokan barang selama Revolusi Nasional.
• Pembangunan Infrastruktur (1946–1950): rehabilitasi jalan raya dan rel kereta untuk memperlancar distribusi barang dan mengurangi ketergantungan impor.

Masa Demokrasi Liberal (1950–1959)

Di bawah UUD 1950, ekonomi Indonesia masih bergantung pada bantuan Belanda hasil Konferensi Meja Bundar. Inflasi mencapai sekitar 20% pada 1950 dan defisit anggaran 3,4% PDB pada 1955, diperparah ketergantungan ekspor komoditas seperti karet dan minyak yang rentan fluktuasi harga dunia.

• Gunting Syafrudin: kebijakan Menteri Keuangan Syafrudin Prawiranegara mengatur nilai tukar rupiah dan menekan inflasi, namun terhambat ketidakstabilan pasar uang.
• Program Benteng: melindungi industri nasional (tekstil, pangan) lewat tarif dan pembatasan impor, tetapi industri domestik belum siap bersaing dengan kualitas produk asing.
• Nasionalisasi Perusahaan Asing: pengambilalihan perusahaan Belanda di sektor minyak dan perkebunan untuk memperkuat kontrol ekonomi nasional, meski memicu ketegangan internasional.
• Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT): dasar kebijakan ekonomi jangka panjang yang kelak menjadi fondasi Orde Baru, berfokus pada pertanian, industri, dan infrastruktur.

Era Demokrasi Terpimpin (1959–1966)

Di bawah Presiden Soekarno, kebijakan ekonomi bersifat sentralistik menghadapi inflasi tinggi dan kemerosotan nilai mata uang, sementara ketidakpuasan rakyat memuncak dalam Tritura.

• Pembentukan Depernas dan Bappenas: merumuskan rencana pembangunan jangka panjang serta mengoordinasikan program antarinstansi pemerintah.
• Pemotongan Nilai Mata Uang (13 Januari 1965): menukar uang lama dengan rupiah baru bernilai lebih rendah (UU No. 13/1965) untuk menekan jumlah uang beredar dan inflasi.
• Deklarasi Ekonomi (28 Maret 1963): menekankan nasionalisasi ekonomi dan RPLT (26 Mei 1963), namun ketidakpuasan rakyat memuncak menjadi Tritura pada 1964–1966.

Masa Orde Baru (1966–1998)

Sejak Supersemar, Presiden Soeharto memprioritaskan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi berbasis industrialisasi dan ekspor, meski kesenjangan sosial dan ketergantungan utang luar negeri berujung krisis 1997–1998.

• Program Jangka Pendek: restrukturisasi utang lewat Peraturan 3 Oktober 1966 dan 28 Juli 1967, UU No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing, UU No. 6/1968, penghapusan pengendalian devisa, serta perundingan Tokyo (1966) dan Paris (1967) yang meringankan beban utang.
• Program Jangka Panjang: Trilogi Pembangunan (Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Pembangunan, Stabilitas Ekonomi) diwujudkan lewat PJPT I (1969, 25 tahun) dan Pelita; Pelita VI (1994–1999) terhambat krisis ekonomi 1997.
• Hasil Pembangunan: perluasan jalan nasional dari 30.000 km menjadi 43.000 km (1996), industrialisasi tekstil-otomotif-elektronik, swasembada beras 1984 lewat program Bimas, angka melek huruf naik dari 58% (1971) ke 84% (1997), dan pendapatan per kapita naik dari $180 (1970) ke $1.100 (1997).

Krisis Ekonomi 1997–1998 dipicu devaluasi baht Thailand yang merembet ke rupiah (jatuh dari Rp2.400 menjadi lebih dari Rp15.000 per dolar AS), memaksa Indonesia meminta bantuan IMF sebesar $43 miliar. Kemiskinan melonjak ke 40% dan pengangguran mencapai 10 juta orang, memuncak pada pengunduran diri Soeharto (21 Mei 1998) yang mengakhiri Orde Baru.

Era Reformasi

Presiden B.J. Habibie (1998–1999) memulihkan ekonomi lewat reformasi perbankan (BPPN, 1998) dan restrukturisasi utang bersama IMF. Inflasi yang mencapai lebih dari 70% pada 1998 berhasil ditekan menjadi sekitar 3,5% pada 2000, sementara ekonomi mulai tumbuh 0,8% pada 1999 seiring diversifikasi ke sektor jasa dan teknologi.