Latihan Soal Pendidikan Pancasila SMA Kelas 11 Bab 2: Demokrasi Konstitusional di Indonesia (bagian 1)

Soal

Dalam sebuah rapat daerah, seorang kepala daerah memutuskan untuk memprioritaskan pembangunan mall daripada memperbaiki infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Jika keputusan ini dikaji menggunakan nilai Pancasila, terutama sila ke-5, maka tindakan yang paling tepat adalah:
1. Melanjutkan pembangunan mall untuk meningkatkan pendapatan daerah.
2. Mengadakan musyawarah dengan masyarakat untuk menentukan prioritas pembangunan.
3. Membagi anggaran pembangunan secara merata tanpa memprioritaskan salah satu.
4. Meminta pemerintah pusat mengambil alih keputusan untuk menjaga keadilan.
5. Menunda semua proyek hingga ada solusi yang disepakati bersama.
Lihat pembahasan
Pembahasan: Jawaban benar: B. Mengadakan musyawarah dengan masyarakat untuk menentukan prioritas pembangunan. Sila ke-5 menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Musyawarah juga sejalan dengan sila ke-4, yaitu demokrasi yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan. Jawaban salah: A: Fokus hanya pada pendapatan daerah tidak mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat luas. C: Pembagian merata tidak selalu efektif karena tidak mempertimbangkan kebutuhan prioritas. D: Meminta pemerintah pusat mengambil keputusan tidak mencerminkan kemandirian daerah. E: Menunda proyek tidak menyelesaikan masalah yang mendesak.
Soal

Dalam sebuah rapat daerah, seorang kepala daerah memutuskan untuk memprioritaskan pembangunan mall daripada memperbaiki infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Jika keputusan ini dikaji menggunakan nilai Pancasila, terutama sila ke-5, maka tindakan yang paling tepat adalah:
1. Melanjutkan pembangunan mall untuk meningkatkan pendapatan daerah.
2. Mengadakan musyawarah dengan masyarakat untuk menentukan prioritas pembangunan.
3. Membagi anggaran pembangunan secara merata tanpa memprioritaskan salah satu.
4. Meminta pemerintah pusat mengambil alih keputusan untuk menjaga keadilan.
5. Menunda semua proyek hingga ada solusi yang disepakati bersama.
Lihat pembahasan
Pembahasan: Jawaban benar: B. Mengadakan musyawarah dengan masyarakat untuk menentukan prioritas pembangunan. Sila ke-5 menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Musyawarah juga sejalan dengan sila ke-4, yaitu demokrasi yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan. Jawaban salah: A: Fokus hanya pada pendapatan daerah tidak mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat luas. C: Pembagian merata tidak selalu efektif karena tidak mempertimbangkan kebutuhan prioritas. D: Meminta pemerintah pusat mengambil keputusan tidak mencerminkan kemandirian daerah. E: Menunda proyek tidak menyelesaikan masalah yang mendesak.
Soal

Dalam sebuah rapat daerah, seorang kepala daerah memutuskan untuk memprioritaskan pembangunan mall daripada memperbaiki infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Jika keputusan ini dikaji menggunakan nilai Pancasila, terutama sila ke-5, maka tindakan yang paling tepat adalah:
1. Melanjutkan pembangunan mall untuk meningkatkan pendapatan daerah.
2. Mengadakan musyawarah dengan masyarakat untuk menentukan prioritas pembangunan.
3. Membagi anggaran pembangunan secara merata tanpa memprioritaskan salah satu.
4. Meminta pemerintah pusat mengambil alih keputusan untuk menjaga keadilan.
5. Menunda semua proyek hingga ada solusi yang disepakati bersama.
Lihat pembahasan
Jawaban benar: B. Mengadakan musyawarah dengan masyarakat untuk menentukan prioritas pembangunan. Pembahasan: Sila ke-5 menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Musyawarah juga sejalan dengan sila ke-4, yaitu demokrasi yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan. Jawaban salah: A: Fokus hanya pada pendapatan daerah tidak mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat luas. C: Pembagian merata tidak selalu efektif karena tidak mempertimbangkan kebutuhan prioritas. D: Meminta pemerintah pusat mengambil keputusan tidak mencerminkan kemandirian daerah. E: Menunda proyek tidak menyelesaikan masalah yang mendesak.
Soal

B. Penetapan sistem pemerintahan presidensial secara mutlak.
1. Pembubaran lembaga legislatif yang ada saat itu.
2. Penetapan sistem pemerintahan presidensial secara mutlak.
3. Berlakunya kembali UUD 1945 sebagai konstitusi negara.
4. Pembatasan kekuasaan presiden melalui peraturan darurat.
5. Penunjukan Dewan Konstituante sebagai pembuat hukum baru.
Lihat pembahasan
Pembahasan: Jawaban benar: A. Mengambil keputusan berdasarkan suara mayoritas. Dalam Demokrasi Pancasila, musyawarah untuk mencapai mufakat adalah prinsip utama, namun suara mayoritas menjadi alternatif terakhir jika mufakat tidak tercapai. Meskipun demikian, keputusan mayoritas harus tetap mempertimbangkan dan melindungi kepentingan kelompok minoritas sesuai dengan nilai-nilai keadilan
Soal

B. Penetapan sistem pemerintahan presidensial secara mutlak.
1. Pembubaran lembaga legislatif yang ada saat itu.
2. Penetapan sistem pemerintahan presidensial secara mutlak.
3. Berlakunya kembali UUD 1945 sebagai konstitusi negara.
4. Pembatasan kekuasaan presiden melalui peraturan darurat.
5. Penunjukan Dewan Konstituante sebagai pembuat hukum baru.
Lihat pembahasan
Jawaban benar: A. Mengambil keputusan berdasarkan suara mayoritas. Pembahasan: Dalam Demokrasi Pancasila, musyawarah untuk mencapai mufakat adalah prinsip utama, namun suara mayoritas menjadi alternatif terakhir jika mufakat tidak tercapai. Meskipun demikian, keputusan mayoritas harus tetap mempertimbangkan dan melindungi kepentingan kelompok minoritas sesuai dengan nilai-nilai keadilan
Soal

B. Penetapan sistem pemerintahan presidensial secara mutlak.
1. Pembubaran lembaga legislatif yang ada saat itu.
2. Penetapan sistem pemerintahan presidensial secara mutlak.
3. Berlakunya kembali UUD 1945 sebagai konstitusi negara.
4. Pembatasan kekuasaan presiden melalui peraturan darurat.
5. Penunjukan Dewan Konstituante sebagai pembuat hukum baru.
Lihat pembahasan
Jawaban: A. Mengambil keputusan berdasarkan suara mayoritas. Pembahasan: Dalam Demokrasi Pancasila, musyawarah untuk mencapai mufakat adalah prinsip utama, namun suara mayoritas menjadi alternatif terakhir jika mufakat tidak tercapai. Meskipun demikian, keputusan mayoritas harus tetap mempertimbangkan dan melindungi kepentingan kelompok minoritas sesuai dengan nilai-nilai keadilan
Soal

Dalam penerapan Demokrasi Pancasila, pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat. Jika mufakat tidak tercapai, alternatif yang dapat ditempuh adalah:
1. Mengambil keputusan berdasarkan suara mayoritas.
2. Memutuskan secara sepihak oleh pemimpin musyawarah.
3. Melibatkan pihak luar untuk menentukan keputusan.
4. Menunda keputusan hingga semua pihak sepakat.
5. Menyelesaikan melalui arbitrase tanpa musyawarah lanjutan.
Lihat pembahasan
Jawaban: A. Mengambil keputusan berdasarkan suara mayoritas. Pembahasan: Dalam Demokrasi Pancasila, musyawarah untuk mencapai mufakat adalah prinsip utama, namun suara mayoritas menjadi alternatif terakhir jika mufakat tidak tercapai. Meskipun demikian, keputusan mayoritas harus tetap mempertimbangkan dan melindungi kepentingan kelompok minoritas sesuai dengan nilai-nilai keadilan
Soal

Perkembangan Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pada masa berlakunya UUDS 1950, sistem pemerintahan Indonesia bersifat parlementer. Salah satu kelemahan utama dari sistem ini adalah:
1. Tidak adanya batasan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif.
2. Terjadinya pergantian kabinet yang terlalu sering.
3. Lemahnya peran presiden sebagai simbol negara.
4. Sulitnya mengadaptasi hukum kolonial ke sistem baru.
5. Terbatasnya wewenang kepala negara dalam pengambilan keputusan.
Lihat pembahasan
Pembahasan: Jawaban benar: B. Terjadinya pergantian kabinet yang terlalu sering. Dalam sistem parlementer di Indonesia saat itu, pemerintahan menjadi tidak stabil karena kabinet sering kali tidak memiliki dukungan mayoritas yang solid di parlemen. Akibatnya, kabinet mudah dijatuhkan, sehingga pergantian pemerintahan terjadi terlalu sering.
Soal

Perkembangan Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pada masa berlakunya UUDS 1950, sistem pemerintahan Indonesia bersifat parlementer. Salah satu kelemahan utama dari sistem ini adalah:
1. Tidak adanya batasan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif.
2. Terjadinya pergantian kabinet yang terlalu sering.
3. Lemahnya peran presiden sebagai simbol negara.
4. Sulitnya mengadaptasi hukum kolonial ke sistem baru.
5. Terbatasnya wewenang kepala negara dalam pengambilan keputusan.
Lihat pembahasan
Jawaban benar: B. Terjadinya pergantian kabinet yang terlalu sering. Pembahasan: Dalam sistem parlementer di Indonesia saat itu, pemerintahan menjadi tidak stabil karena kabinet sering kali tidak memiliki dukungan mayoritas yang solid di parlemen. Akibatnya, kabinet mudah dijatuhkan, sehingga pergantian pemerintahan terjadi terlalu sering.
Soal

Proses amandemen UUD 1945 dilakukan untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun, ada batasan tertentu yang harus diperhatikan agar perubahan tersebut tidak melanggar nilai-nilai Pancasila. Prinsip yang harus diutamakan dalam perubahan UUD 1945 adalah:
1. Menyesuaikan dengan sistem pemerintahan negara lain yang lebih maju.
2. Mempertahankan keutuhan nilai-nilai Pancasila dan NKRI.
3. Menghapus ketentuan yang menghambat modernisasi politik.
4. Membatasi peran lembaga tinggi negara yang dianggap tidak efektif.
5. Mengutamakan kepentingan partai politik mayoritas.
Lihat pembahasan
Pembahasan: Jawaban benar: B. Mempertahankan keutuhan nilai-nilai Pancasila dan NKRI. Prinsip ini memastikan bahwa setiap perubahan konstitusi tetap berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu, perubahan tersebut harus menjaga keutuhan dan integritas NKRI sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan demikian, perubahan konstitusi tidak boleh bertentangan dengan tujuan dan cita-cita nasional bangsa Indonesia.
Soal

Proses amandemen UUD 1945 dilakukan untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun, ada batasan tertentu yang harus diperhatikan agar perubahan tersebut tidak melanggar nilai-nilai Pancasila. Prinsip yang harus diutamakan dalam perubahan UUD 1945 adalah:
1. Menyesuaikan dengan sistem pemerintahan negara lain yang lebih maju.
2. Mempertahankan keutuhan nilai-nilai Pancasila dan NKRI.
3. Menghapus ketentuan yang menghambat modernisasi politik.
4. Membatasi peran lembaga tinggi negara yang dianggap tidak efektif.
5. Mengutamakan kepentingan partai politik mayoritas.
Lihat pembahasan
Jawaban benar: B. Mempertahankan keutuhan nilai-nilai Pancasila dan NKRI. Pembahasan: Prinsip ini memastikan bahwa setiap perubahan konstitusi tetap berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu, perubahan tersebut harus menjaga keutuhan dan integritas NKRI sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan demikian, perubahan konstitusi tidak boleh bertentangan dengan tujuan dan cita-cita nasional bangsa Indonesia.
Soal

Salah satu alasan utama dilakukannya amandemen UUD 1945 adalah untuk:
1. Menghilangkan pasal-pasal yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman.
2. Membatasi kekuasaan lembaga negara yang dianggap terlalu besar.
3. Memperbaiki struktur pemerintahan agar lebih sesuai dengan prinsip demokrasi.
4. Menghapus sistem presidensial untuk mengadopsi sistem parlementer.
5. Memodernisasi ketentuan hukum agar setara dengan konstitusi negara maju.
Lihat pembahasan
Pembahasan: Jawaban benar: C. Memperbaiki struktur pemerintahan agar lebih sesuai dengan prinsip demokrasi. Amandemen UUD 1945 bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan transparan. Perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kekuasaan absolut dengan menetapkan pembatasan dan mekanisme kontrol yang lebih tegas. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi untuk memperkuat kedaulatan rakyat.
Soal

Salah satu alasan utama dilakukannya amandemen UUD 1945 adalah untuk:
1. Menghilangkan pasal-pasal yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman.
2. Membatasi kekuasaan lembaga negara yang dianggap terlalu besar.
3. Memperbaiki struktur pemerintahan agar lebih sesuai dengan prinsip demokrasi.
4. Menghapus sistem presidensial untuk mengadopsi sistem parlementer.
5. Memodernisasi ketentuan hukum agar setara dengan konstitusi negara maju.
Lihat pembahasan
Jawaban benar: C. Memperbaiki struktur pemerintahan agar lebih sesuai dengan prinsip demokrasi. Pembahasan: Amandemen UUD 1945 bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan transparan. Perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kekuasaan absolut dengan menetapkan pembatasan dan mekanisme kontrol yang lebih tegas. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi untuk memperkuat kedaulatan rakyat.
Soal

Amandemen terhadap UUD 1945 memerlukan proses yang ketat agar tidak bertentangan dengan prinsip dasar negara. Mekanisme yang harus dilakukan adalah:
1. Dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan persetujuan DPR.
2. Melibatkan lembaga yudikatif untuk memastikan kesesuaian hukum.
3. Dibahas melalui referendum nasional untuk mendapatkan persetujuan rakyat.
4. Harus disetujui oleh 2/3 anggota MPR yang hadir dalam sidang.
5. Diusulkan oleh presiden dan dibahas oleh MPR secara langsung.
Lihat pembahasan
Pembahasan: Jawaban benar: D. Harus disetujui oleh 2/3 anggota MPR yang hadir dalam sidang. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa amandemen konstitusi dilakukan dengan dukungan mayoritas signifikan. Sehingga mencerminkan kehendak bersama yang kuat. Hal ini juga bertujuan menjaga legitimasi dan kestabilan hukum dalam proses perubahan konstitusi.
Soal

Amandemen terhadap UUD 1945 memerlukan proses yang ketat agar tidak bertentangan dengan prinsip dasar negara. Mekanisme yang harus dilakukan adalah:
1. Dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan persetujuan DPR.
2. Melibatkan lembaga yudikatif untuk memastikan kesesuaian hukum.
3. Dibahas melalui referendum nasional untuk mendapatkan persetujuan rakyat.
4. Harus disetujui oleh 2/3 anggota MPR yang hadir dalam sidang.
5. Diusulkan oleh presiden dan dibahas oleh MPR secara langsung.
Lihat pembahasan
Jawaban benar: D. Harus disetujui oleh 2/3 anggota MPR yang hadir dalam sidang. Pembahasan: Mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa amandemen konstitusi dilakukan dengan dukungan mayoritas signifikan. Sehingga mencerminkan kehendak bersama yang kuat. Hal ini juga bertujuan menjaga legitimasi dan kestabilan hukum dalam proses perubahan konstitusi.
Soal

Setelah dilakukan amandemen UUD 1945, salah satu perubahan signifikan adalah:
1. Pembatasan masa jabatan presiden menjadi dua periode.
2. Penambahan jumlah anggota DPR untuk memperluas representasi rakyat.
3. Penghapusan lembaga Dewan Pertimbangan Agung (DPA).
4. Penetapan presiden sebagai pemimpin tertinggi semua lembaga negara.
5. Pengurangan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam meninjau peraturan.
Lihat pembahasan
Pembahasan: Jawaban benar: A. Pembatasan masa jabatan presiden menjadi dua periode. Kebijakan ini bertujuan untuk membatasi kekuasaan eksekutif agar tidak berlangsung terlalu lama. Selain itu, langkah ini juga dirancang untuk mencegah terjadinya kekuasaan absolut dan memastikan adanya pergantian kepemimpinan yang lebih demokratis. Dengan demikian, hal ini menciptakan peluang bagi regenerasi kepemimpinan dan penyegaran dalam pemerintahan.
Soal

Setelah dilakukan amandemen UUD 1945, salah satu perubahan signifikan adalah:
1. Pembatasan masa jabatan presiden menjadi dua periode.
2. Penambahan jumlah anggota DPR untuk memperluas representasi rakyat.
3. Penghapusan lembaga Dewan Pertimbangan Agung (DPA).
4. Penetapan presiden sebagai pemimpin tertinggi semua lembaga negara.
5. Pengurangan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam meninjau peraturan.
Lihat pembahasan
Jawaban benar: A. Pembatasan masa jabatan presiden menjadi dua periode. Pembahasan: Kebijakan ini bertujuan untuk membatasi kekuasaan eksekutif agar tidak berlangsung terlalu lama. Selain itu, langkah ini juga dirancang untuk mencegah terjadinya kekuasaan absolut dan memastikan adanya pergantian kepemimpinan yang lebih demokratis. Dengan demikian, hal ini menciptakan peluang bagi regenerasi kepemimpinan dan penyegaran dalam pemerintahan.
Soal

Dalam perubahan konstitusi, salah satu prinsip utama yang harus dijaga adalah:
1. Mempertahankan pasal-pasal asli untuk menjaga warisan sejarah.
2. Mengutamakan stabilitas politik di atas segala hal.
3. Memastikan perubahan tetap sesuai dengan nilai-nilai dasar konstitusi.
4. Menghapus ketentuan yang bertentangan dengan kepentingan partai mayoritas.
5. Menyederhanakan struktur pemerintahan agar lebih efisien.
Lihat pembahasan
Pembahasan: Jawaban benar: C. Memastikan perubahan tetap sesuai dengan nilai-nilai dasar konstitusi. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga agar setiap perubahan konstitusi tetap konsisten dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu, langkah ini memastikan bahwa perubahan tersebut tidak menyimpang dari tujuan dan cita-cita nasional yang telah ditetapkan dalam konstitusi.
Soal

Dalam perubahan konstitusi, salah satu prinsip utama yang harus dijaga adalah:
1. Mempertahankan pasal-pasal asli untuk menjaga warisan sejarah.
2. Mengutamakan stabilitas politik di atas segala hal.
3. Memastikan perubahan tetap sesuai dengan nilai-nilai dasar konstitusi.
4. Menghapus ketentuan yang bertentangan dengan kepentingan partai mayoritas.
5. Menyederhanakan struktur pemerintahan agar lebih efisien.
Lihat pembahasan
Jawaban benar: C. Memastikan perubahan tetap sesuai dengan nilai-nilai dasar konstitusi. Pembahasan: Prinsip ini bertujuan untuk menjaga agar setiap perubahan konstitusi tetap konsisten dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu, langkah ini memastikan bahwa perubahan tersebut tidak menyimpang dari tujuan dan cita-cita nasional yang telah ditetapkan dalam konstitusi.
Soal

Setelah amandemen UUD 1945, keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdiri dari:
1. DPR dan Presiden.
2. DPR dan DPD.
3. DPR dan MA.
4. DPR, DPD, dan MK.
5. DPR, DPD, dan Presiden.
Lihat pembahasan
Pembahasan: Jawaban benar: B. DPR dan DPD. Setelah amandemen, MPR tidak lagi terdiri dari utusan golongan, melainkan hanya dari anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Perubahan ini mencerminkan perwakilan aspirasi rakyat melalui DPR dan kepentingan daerah melalui DPD, sehingga memperkuat prinsip demokrasi dan keterwakilan di Indonesia.
Soal

Setelah amandemen UUD 1945, keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdiri dari:
1. DPR dan Presiden.
2. DPR dan DPD.
3. DPR dan MA.
4. DPR, DPD, dan MK.
5. DPR, DPD, dan Presiden.
Lihat pembahasan
Jawaban benar: B. DPR dan DPD. Pembahasan: Setelah amandemen, MPR tidak lagi terdiri dari utusan golongan, melainkan hanya dari anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Perubahan ini mencerminkan perwakilan aspirasi rakyat melalui DPR dan kepentingan daerah melalui DPD, sehingga memperkuat prinsip demokrasi dan keterwakilan di Indonesia.
Soal

Sebagai negara hukum, Indonesia mengatur bahwa pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat. Hal ini bermakna bahwa:
1. Pemerintah bertindak sesuai kehendak mayoritas masyarakat.
2. Pemerintah bertanggung jawab secara langsung kepada DPR.
3. Segala kebijakan pemerintah harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pemerintah dapat mengesampingkan undang-undang demi kepentingan nasional.
5. Rakyat memiliki hak mutlak atas semua keputusan pemerintah.
Lihat pembahasan
Pembahasan: Jawaban benar: C. Segala kebijakan pemerintah harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut prinsip legalitas yang menegaskan bahwa semua tindakan pemerintah harus berlandaskan pada hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa setiap kebijakan sesuai dengan norma hukum yang telah ditetapkan
Soal

Sebagai negara hukum, Indonesia mengatur bahwa pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat. Hal ini bermakna bahwa:
1. Pemerintah bertindak sesuai kehendak mayoritas masyarakat.
2. Pemerintah bertanggung jawab secara langsung kepada DPR.
3. Segala kebijakan pemerintah harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pemerintah dapat mengesampingkan undang-undang demi kepentingan nasional.
5. Rakyat memiliki hak mutlak atas semua keputusan pemerintah.
Lihat pembahasan
Jawaban benar: C. Segala kebijakan pemerintah harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembahasan: Sebagai negara hukum, Indonesia menganut prinsip legalitas yang menegaskan bahwa semua tindakan pemerintah harus berlandaskan pada hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa setiap kebijakan sesuai dengan norma hukum yang telah ditetapkan
Soal

Prinsip checks and balances diterapkan untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan antara lembaga-lembaga negara. Berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia, prinsip ini diterapkan di antara:
1. Presiden, menteri, dan gubernur.
2. Pemerintah, DPR, dan masyarakat.
3. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
4. Kepala daerah, DPRD, dan tokoh masyarakat.
5. Pejabat publik dan organisasi masyarakat sipil.
Lihat pembahasan
Pembahasan: Jawaban benar: C. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Prinsip checks and balances diterapkan untuk memastikan bahwa tidak ada cabang kekuasaan yang memiliki kewenangan absolut. Mekanisme ini memungkinkan ketiga cabang kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, saling mengawasi dan mengimbangi untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis dan akuntabel.
Soal

Prinsip checks and balances diterapkan untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan antara lembaga-lembaga negara. Berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia, prinsip ini diterapkan di antara:
1. Presiden, menteri, dan gubernur.
2. Pemerintah, DPR, dan masyarakat.
3. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
4. Kepala daerah, DPRD, dan tokoh masyarakat.
5. Pejabat publik dan organisasi masyarakat sipil.
Lihat pembahasan
Jawaban benar: C. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembahasan: Prinsip checks and balances diterapkan untuk memastikan bahwa tidak ada cabang kekuasaan yang memiliki kewenangan absolut. Mekanisme ini memungkinkan ketiga cabang kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, saling mengawasi dan mengimbangi untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis dan akuntabel.

← MaterinyaBab 2: Demokrasi Konstitusional di Indonesia Berikutnya →Bagian 2

Gratis — tolong sebarkan

Materi dan latihan di sini bisa dipakai siapa saja tanpa membayar dan tanpa mendaftar. Aplikasi Fitri Learning membawa semuanya ke HP, lengkap dengan nilai dan pembahasan, dan jalan tanpa internet setelah diunduh sekali.

Gratis, tanpa akunUnduh aplikasinya → Ilmu yang bermanfaatBagikan ke WhatsApp