Bab 6: Lembaga Negara

Jawaban : C. Pengampunan umum yang diberikan kepada sekelompok orang yang dianggap melanggar hukum, terutama dalam konteks politik. Pembahasan: Amnesti adalah pengampunan umum yang diberikan oleh negara kepada sekelompok orang yang dianggap melanggar hukum, biasanya dalam konteks politik atau pemberontakan. Amnesti menghapuskan seluruh hukuman yang telah atau akan dijatuhkan kepada individu atau kelompok tersebut. Dalam situasi di atas, pemerintah memberikan amnesti kepada para aktivis untuk memperbaiki hubungan dan mengurangi ketegangan politik.

Jawaban : B. Memberikan rekomendasi kepada Presiden terkait pembinaan kepolisian. Pembahasan: Tugas utama Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) adalah memberikan rekomendasi kepada Presiden terkait pembinaan kepolisian. Kompolnas bertanggung jawab di bawah wewenang Presiden. Kompolnas bertugas memastikan agar kepolisian dapat menjalankan fungsinya secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Selain itu, Kompolnas juga berfungsi sebagai pengawas eksternal untuk menilai dan memberikan masukan terkait kinerja kepolisian.

Jawaban : C. Menindaklanjuti dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pembahasan: Tugas utama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah menindaklanjuti dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Tanggung jawabnya memastikan bahwa iklim persaingan usaha di Indonesia tetap sehat, adil, dan tidak merugikan konsumen serta pelaku usaha lainnya. KPPU berwenang melakukan investigasi, menilai, dan memberikan rekomendasi atau sanksi atas praktik-praktik bisnis yang melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat.

Jawaban : A. Mengembangkan dan melestarikan bahasa daerah dan nasional. Pembahasan: Peran utama Badan Pengembangan dan Pelestarian Bahasa adalah mengembangkan dan melestarikan bahasa daerah serta bahasa nasional. Lembaga ini bertugas memastikan keberlangsungan dan pengembangan bahasa, baik bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional maupun bahasa daerah, untuk menjaga kekayaan budaya dan identitas bangsa. Badan ini juga terlibat dalam pengkajian, penelitian, serta kebijakan terkait bahasa dan sastra.

Jawaban : A. Bank Indonesia (BI) Pembahasan: Bank Indonesia (BI) merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan moneter di Indonesia. BI bertugas mengatur kebijakan moneter, menjaga stabilitas nilai tukar, serta memastikan ketersediaan uang yang sehat di pasar. BI juga terlibat dalam pengaturan suku bunga dan pengelolaan cadangan devisa, sehingga menjadi pemain utama dalam kebijakan ekonomi makro Indonesia.

Jawaban : D. Keduanya merupakan lembaga yang berwenang menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Pembahasan: Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran yang sama dalam bidang yudikatif, yaitu sebagai lembaga yang berwenang menegakkan hukum dan keadilan. Meskipun tugas spesifik mereka berbeda, keduanya berfungsi dalam menjaga sistem hukum dan keadilan di Indonesia.

Jawaban : A. Mengawasi perilaku dan integritas hakim Pembahasan: Sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2011, Komisi Yudisial memiliki peran penting dalam mengawasi perilaku dan integritas hakim. Komisi ini bertugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim melalui pengawasan dan penegakan kode etik. Selain kewenangan tadi komisi ini tidak menyusun undang-undang, mengeluarkan kebijakan fiskal, atau melakukan penyidikan pidana, karena tugas-tugas tersebut berada di bawah lembaga lain seperti DPR, pemerintah, atau aparat penegak hukum.

Jawaban : C. MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD, dan bersama-sama memiliki tugas menetapkan UUD dan memutuskan hal-hal penting terkait kenegaraan. Pembahasan: Dalam sistem perwakilan rakyat Indonesia, MPR adalah lembaga yang terdiri dari anggota DPR dan DPD. MPR memiliki peran utama dalam menetapkan atau mengamendemen Undang-Undang Dasar (UUD) dan memutuskan hal-hal penting terkait kenegaraan. DPR berperan sebagai wakil rakyat dalam proses pembuatan undang-undang dan pengawasan terhadap pemerintah, sedangkan DPD mewakili kepentingan daerah dan memberikan pertimbangan terhadap undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan isu-isu daerah.

Jawaban : D. B.J. Habibie Pembahasan: B.J. Habibie adalah Wakil Presiden Indonesia yang memiliki masa jabatan terpendek, yaitu sekitar 2 bulan dari 14 Maret 1998 hingga 21 Mei 1998. Beliau dilantik menjadi Presiden ke-3 Indonesia setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri di tengah krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998. Pengunduran diri Soeharto disebabkan oleh tekanan besar dari masyarakat yang menginginkan reformasi. Sesuai dengan konstitusi, Wakil Presiden saat itu, yaitu B.J. Habibie, menggantikan posisi Soeharto sebagai Presiden.

Jawaban : C. 5 tahun dengan ketentuan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya. Pembahasan: Menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan ketentuan perundang-undangan terkait, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki masa jabatan selama 5 tahun. Setelah masa jabatan tersebut berakhir, mereka dapat dipilih kembali melalui pemilihan umum jika mendapatkan dukungan dari pemilih. Ketentuan ini memberikan kesempatan kepada anggota dewan yang telah selesai masa jabatan untuk maju kembali dalam pemilihan berikutnya, sehingga mereka dapat melanjutkan masa baktinya. Di sisi lain, apabila ada anggota dewan mengalami pelanggaran serius tidak otomatis mencegah anggota dewan mencalonkan diri kembali, karena keputusan tersebut bergantung pada proses hukum dan peraturan yang berlaku.

Jawaban : D. Istana Tampaksiring Pembahasan: Istana Tampaksiring adalah satu-satunya istana negara yang dibangun setelah kemerdekaan Indonesia dan terletak di Bali. Istana ini berfungsi sebagai tempat peristirahatan Presiden ketika berkunjung ke Bali dan sering digunakan untuk pertemuan internasional serta acara formal tingkat tinggi, seperti KTT dan forum ekonomi.

Jawaban : A. Eksekutif, Legislatif, Yudikatif Pembahasan: Trias Politika adalah konsep pemisahan kekuasaan dalam negara yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga bagian utama, yaitu: • Eksekutif – Kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan (Presiden dan jajaran eksekutif). • Legislatif – Kekuasaan untuk membuat undang-undang (DPR, MPR). • Yudikatif – Kekuasaan untuk mengadili atau mengawasi pelaksanaan hukum (Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi). Tujuan untuk mencegah terpusatnya kekuasaan pada satu pihak dan memastikan adanya sistem checks and balances antara cabang-cabang kekuasaan.

Jawaban : C. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pembahasan: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga independen yang memiliki tugas dan kewenangan khusus dalam menyelidiki, menyidik, dan menuntut kasus korupsi di Indonesia. KPK berperan penting dalam pemberantasan korupsi, terutama kasus yang melibatkan pejabat publik dan aparat negara. Lembaga ini memiliki kewenangan yang luas dan independen, serta tidak terikat pada struktur pemerintahan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Perannya sangat penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik, dengan karakteristik yang unik, lembaga ini dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien.

Jawaban : A. Grasi Pembahasan: Grasi merupakan pengurangan atau perubahan hukuman yang diberikan kepada seorang terpidana setelah menjalani sebagian masa hukuman. Dalam konteks ilustrasi ini, pejabat yang sudah menjalani hukuman penjara selama 6 tahun meminta keringanan dan Presiden memberikan pengurangan masa hukuman sebanyak 3 tahun setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung.

Jawaban : C. Pengampunan umum yang diberikan kepada sekelompok orang yang dianggap melanggar hukum, terutama dalam konteks politik. Pembahasan: Amnesti adalah pengampunan umum yang diberikan oleh negara kepada sekelompok orang yang dianggap melanggar hukum, biasanya dalam konteks politik atau pemberontakan. Amnesti menghapuskan seluruh hukuman yang telah atau akan dijatuhkan kepada individu atau kelompok tersebut. Dalam ilustrasi di atas, pemerintah memberikan amnesti kepada para aktivis untuk memperbaiki hubungan dan mengurangi ketegangan politik.

Jawaban : B. Menyesuaikan konstitusi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan negara Pembahasan: Amandemen UUD 1945 bertujuan untuk menyesuaikan konstitusi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan negara, terutama dalam rangka memperkuat sistem demokrasi, memperbaiki checks and balances antar-lembaga negara, serta melindungi hak-hak warga negara. Amandemen ini juga dilakukan untuk memastikan bahwa pemerintahan dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi modern.

Jawaban : A. Mengawasi perilaku dan integritas hakim Pembahasan: Sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2011, Komisi Yudisial (KY) memiliki peran penting dalam mengawasi perilaku dan integritas hakim. KY bertugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim melalui pengawasan dan penegakan kode etik. KY tidak berwenang menyusun undang-undang, mengeluarkan kebijakan fiskal, atau melakukan penyidikan pidana, karena tugas-tugas tersebut berada di bawah lembaga lain seperti DPR, pemerintah, atau aparat penegak hukum.