Bab 2: Panduan Dasar Negara Kita

Jawaban Benar: B. Proklamasi kemerdekaan kehilangan legitimasi hukum dan arah ketatanegaraan Penjelasan: PPKI memiliki dua tugas penting, yaitu meresmikan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945, serta mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pemerintah pendudukan Jepang kepada bangsa Indonesia. Tanpa peresmian konstitusi tersebut, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk membentuk pemerintahan yang sah. Selain itu, tanpa penataan kekuasaan dan sistem kenegaraan, arah pemerintahan Indonesia pascakemerdekaan bisa tidak jelas, sehingga stabilitas dan pengakuan internasional pun terancam.

Jawaban Benar: B. Proklamasi kemerdekaan kehilangan legitimasi hukum dan arah ketatanegaraan Penjelasan: PPKI memiliki dua tugas penting, yaitu meresmikan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945, serta mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pemerintah pendudukan Jepang kepada bangsa Indonesia. Tanpa peresmian konstitusi tersebut, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk membentuk pemerintahan yang sah. Selain itu, tanpa penataan kekuasaan dan sistem kenegaraan, arah pemerintahan Indonesia pascakemerdekaan bisa tidak jelas, sehingga stabilitas dan pengakuan internasional pun terancam.

Jawaban Benar: D. Panitia Pembela Tanah Air Penjelasan: Dalam masa sidang BPUPKI yang dipimpin oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat, dibentuk beberapa panitia untuk mempersiapkan dasar negara dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Tiga panitia utama yang dibentuk adalah: Panitia Sembilan – bertugas merumuskan dasar negara, menghasilkan Piagam Jakarta. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar – bertugas menyusun rancangan UUD, dipimpin oleh Ir. Soekarno. Panitia Ekonomi dan Keuangan – bertugas menyiapkan kerangka ekonomi negara merdeka, dipimpin oleh Mohammad Yamin. Selain itu, ada juga panitia kecil yang dibentuk untuk membantu tugas-tugas teknis dalam sidang BPUPKI. Sementara itu, Panitia Pembela Tanah Air (PETA) bukan merupakan bagian dari panitia dalam sidang BPUPKI. PETA adalah organisasi militer bentukan Jepang pada masa pendudukan, dan tidak berkaitan langsung dengan tugas perumusan dasar negara yang menjadi tanggung jawab BPUPKI dan panitia-panitia di bawahnya. Oleh karena itu, D. Panitia Pembela Tanah Air adalah jawaban yang benar.

Jawaban Benar: D. Panitia Pembela Tanah Air Penjelasan: Dalam masa sidang BPUPKI yang dipimpin oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat, dibentuk beberapa panitia untuk mempersiapkan dasar negara dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Tiga panitia utama yang dibentuk adalah: • Panitia Sembilan – bertugas merumuskan dasar negara, menghasilkan Piagam Jakarta. • Panitia Perancang Undang-Undang Dasar – bertugas menyusun rancangan UUD, dipimpin oleh Ir. Soekarno. • Panitia Ekonomi dan Keuangan – bertugas menyiapkan kerangka ekonomi negara merdeka, dipimpin oleh Mohammad Yamin. Sementara itu, Panitia Pembela Tanah Air (PETA) bukan merupakan bagian dari panitia dalam sidang BPUPKI. PETA adalah organisasi militer bentukan Jepang pada masa pendudukan, dan tidak berkaitan langsung dengan tugas perumusan dasar negara yang menjadi tanggung jawab BPUPKI dan panitia-panitia di bawahnya. Oleh karena itu, D. Panitia Pembela Tanah Air adalah jawaban yang benar.

Jawaban Benar: C. Perlakuan yang sama tidak selalu menghasilkan keadilan karena kebutuhan tiap individu berbeda Penjelasan: Kesetaraan adalah prinsip yang menekankan pentingnya memberi perlakuan yang adil sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu, bukan perlakuan yang sama rata. Dalam praktiknya, kesetaraan berarti memperhatikan perbedaan kondisi sosial, ekonomi, dan kemampuan agar setiap orang memiliki peluang yang setara untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, keadilan tidak selalu berarti semua mendapat hal yang sama, tetapi mendapatkan apa yang diperlukan untuk berada pada posisi yang setara.

Jawaban Benar: C. Perlakuan yang sama tidak selalu menghasilkan keadilan karena kebutuhan tiap individu berbeda Penjelasan: Kesetaraan adalah prinsip yang menekankan pentingnya memberi perlakuan yang adil sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu, bukan perlakuan yang sama rata. Dalam praktiknya, kesetaraan berarti memperhatikan perbedaan kondisi sosial, ekonomi, dan kemampuan agar setiap orang memiliki peluang yang setara untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, keadilan tidak selalu berarti semua mendapat hal yang sama, tetapi mendapatkan apa yang diperlukan untuk berada pada posisi yang setara.

Jawaban Benar: B. Menjaga keberagaman agama dan budaya dengan menciptakan lingkungan yang saling menghormati antarwarga negara. Penjelasan: Pernyataan ini mencerminkan salah satu prinsip dasar yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar pada persatuan. Dalam konteks ini, keberagaman agama dan budaya di Indonesia menjadi salah satu kekayaan yang harus dijaga dan dihormati oleh setiap warga negara. Menciptakan lingkungan yang saling menghormati antarwarga negara adalah langkah nyata dalam mewujudkan persatuan, yang tidak hanya mengutamakan kesamaan tetapi juga mengakui dan menghormati perbedaan sebagai bagian dari kekuatan bangsa. Hal ini sesuai dengan semangat Pancasila yang mengajarkan tentang pentingnya persatuan dalam keberagaman.

Jawaban Benar: B. Menjaga keberagaman agama dan budaya dengan menciptakan lingkungan yang saling menghormati antarwarga negara. Penjelasan: Pernyataan ini mencerminkan salah satu prinsip dasar yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar pada persatuan. Dalam konteks ini, keberagaman agama dan budaya di Indonesia menjadi salah satu kekayaan yang harus dijaga dan dihormati oleh setiap warga negara. Menciptakan lingkungan yang saling menghormati antarwarga negara adalah langkah nyata dalam mewujudkan persatuan, yang tidak hanya mengutamakan kesamaan tetapi juga mengakui dan menghormati perbedaan sebagai bagian dari kekuatan bangsa. Hal ini sesuai dengan semangat Pancasila yang mengajarkan tentang pentingnya persatuan dalam keberagaman.

Jawaban Benar: C. Hukum dasar tertulis Penjelasan: Konstitusi menurut K. C. Wheare dibedakan menjadi dua dalam arti sempit dan luas. Dalam pengertian sempit, konstitusi dipahami sebagai dokumen hukum tertulis yang mengatur pembagian dan pelaksanaan kekuasaan dalam negara, seperti Undang-Undang Dasar. Ini berarti hanya aturan-aturan yang bersifat legal, resmi, dan terdokumentasi secara tertulis yang termasuk dalam cakupan konstitusi menurut pandangan sempit. Konsep ini menekankan pentingnya struktur dan kerangka hukum yang jelas dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, pilihan “hukum dasar tertulis” paling tepat menggambarkan arti sempit konstitusi menurut K. C. Wheare.

Jawaban Benar: C. Hukum dasar tertulis Penjelasan: Konstitusi menurut K. C. Wheare dibedakan menjadi dua dalam arti sempit dan luas. Dalam pengertian sempit, konstitusi dipahami sebagai dokumen hukum tertulis yang mengatur pembagian dan pelaksanaan kekuasaan dalam negara, seperti Undang-Undang Dasar. Ini berarti hanya aturan-aturan yang bersifat legal, resmi, dan terdokumentasi secara tertulis yang termasuk dalam cakupan konstitusi menurut pandangan sempit. Konsep ini menekankan pentingnya struktur dan kerangka hukum yang jelas dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, pilihan “hukum dasar tertulis” paling tepat menggambarkan arti sempit konstitusi menurut K. C. Wheare.