Pemikiran Para Pendiri Bangsa tentang Dasar Negara dalam Sidang BPUPKI

Menjelang kemerdekaan 1945, dibentuklah BPUPKI untuk merumuskan dasar negara Indonesia yang majemuk. Sidang pertama berlangsung 29 Mei–1 Juni 1945, dibuka Dr. Radjiman Wedyodiningrat dengan pertanyaan kunci: "Negara yang akan kita bentuk ini, apa dasarnya?" Sebanyak 35 tokoh menyampaikan pandangan, 12 di antaranya menyampaikan gagasan yang terstruktur.

Gagasan Para Tokoh (29–31 Mei 1945)

Muhammad Yamin mengusulkan lima asas: Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat — meski sejarawan A.B. Kusuma menemukan asas ini baru dituliskan Yamin setelah sidang berlangsung. Tokoh lain seperti Soemitro Kolopaking, Wiranatakoesoema, dan Wongsonegoro menekankan kepemimpinan kuat, keseimbangan hak-kewajiban, dan pemerintahan sementara yang stabil. Pada 31 Mei, Prof. Soepomo mengajukan konsep negara integralistik yang menyatukan seluruh elemen masyarakat di bawah satu kepemimpinan, bertumpu pada wilayah, kedaulatan, dan kesatuan dalam keanekaragaman.

Pidato Sukarno, 1 Juni 1945

Puncak sidang adalah pidato Ir. Sukarno pada 1 Juni 1945 — hari inilah istilah "Pancasila" pertama kali diperkenalkan sebagai philosophische grondslag, fondasi filosofis bangsa.

• Kebangsaan Indonesia — persatuan seluruh Nusantara, bukan milik satu suku.
• Internasionalisme atau Perikemanusiaan — menolak chauvinisme, mengutamakan kerja sama antarbangsa.
• Musyawarah atau Demokrasi — sistem pemerintahan berbasis mufakat, bukan otoriter maupun liberal Barat.
• Kesejahteraan Sosial — menolak kapitalisme, mengutamakan distribusi ekonomi yang adil.
• Ketuhanan yang Berkebudayaan — ber-Tuhan dengan saling menghormati antarumat beragama.

Pidato inilah yang kemudian menjadi acuan Panitia Sembilan dalam menyusun Piagam Jakarta, cikal bakal Pembukaan UUD 1945. Hingga kini 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila.