Sejarah Lahirnya Pancasila

Keberadaan bangsa Indonesia adalah hasil perjalanan sejarah panjang sejak masa praaksara, ketika nilai religius, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan telah tumbuh dalam sistem sosial kerajaan seperti Majapahit dan Sriwijaya. Menjelang akhir Perang Dunia II, untuk meredam perlawanan rakyat, Jepang membentuk BPUPKI pada 1 Maret 1945 sebagai forum resmi perumusan dasar negara.

Pembentukan BPUPKI dan Pelaksanaan Sidang Pertama

Tujuan dan Komposisi BPUPKI

BPUPKI membahas aspek politik, ekonomi, dan pemerintahan bagi Indonesia merdeka. Diketuai Dr. Radjiman Wedyodiningrat dengan dua wakil ketua (R.P. Soeroso dan Ichibangase Yosio), badan ini beranggotakan 60 tokoh Indonesia ditambah 7 anggota istimewa Jepang tanpa hak suara, kemudian bertambah 6 anggota pada sidang kedua.

Sidang Pertama BPUPKI (29 Mei–1 Juni 1945)

Dari 60 anggota, sekitar 35 orang menyampaikan gagasan dasar negara dengan perdebatan seputar kedudukan Islam sebagai dasar negara dan cara menjaga persatuan dalam keberagaman.

Proses Perumusan Pancasila

Peran Panitia Delapan

Di akhir sidang pertama, dibentuk Panitia Delapan diketuai Sukarno untuk mengklasifikasikan berbagai gagasan yang muncul. Panitia ini merangkum sembilan kategori usulan utama — dari kemerdekaan, dasar negara, bentuk pemerintahan, hingga sistem ekonomi — namun belum menghasilkan rumusan tunggal yang diterima semua pihak.

Kontribusi Panitia Sembilan dan Piagam Jakarta

Pada 22 Juni 1945, Panitia Sembilan (Sukarno, Hatta, Yamin, Soebardjo, Maramis, Wachid Hasyim, Kahar Moezakir, Agus Salim, dan Abikoesno) merumuskan Piagam Jakarta sebagai cikal bakal Pembukaan UUD 1945.

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa... Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, rakyat Indonesia menyatakan diri kemerdekaannya, berdasarkan kepada Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan sila pertama ini menimbulkan kontroversi di kalangan perwakilan Indonesia timur yang mayoritas non-Muslim, sehingga pada 18 Agustus 1945 frasa "kewajiban menjalankan syariat Islam" diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" agar lebih inklusif.

Proklamasi dan Pengesahan Pancasila

Pembentukan PPKI

BPUPKI dibubarkan 7 Agustus 1945, digantikan PPKI beranggotakan 21 orang yang diketuai Sukarno. Setelah bom atom Hiroshima dan Nagasaki memaksa Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945, golongan muda mendesak proklamasi segera, memicu Peristiwa Rengasdengklok pada 16 Agustus.

Proklamasi Kemerdekaan

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno/Hatta.

Pengesahan Pancasila sebagai Dasar Negara

Keesokan harinya, 18 Agustus 1945, PPKI bersidang mengesahkan UUD 1945 sekaligus Pancasila sebagai dasar negara, memilih Sukarno-Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama, serta membentuk KNIP.

• Ketuhanan Yang Maha Esa
• Kemanusiaan yang adil dan beradab
• Persatuan Indonesia
• Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
• Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia