Perumusan Nilai-Nilai Pancasila oleh Panitia Sembilan

Setelah sidang pertama BPUPK, dilakukan reses selama satu bulan yang mengarah pada pembentukan Panitia Sembilan.

Pembentukan Panitia Sembilan

Pada 22 Juni 1945 dibentuk Panitia Sembilan untuk merumuskan nilai-nilai dasar negara Indonesia merdeka, beranggotakan:

• Ir. Soekarno (ketua)
• Mohammad Hatta (wakil ketua)
• Achmad Soebardjo
• Muhammad Yamin
• K.H. Wahid Hasyim
• Abdoel Kahar Moezakir
• Abikoesno Tjokrosoejoso
• H. Agoes Salim
• Mr. A. A. Maramis

Rancangan Piagam Jakarta

Panitia Sembilan menyusun Piagam Jakarta sebagai cikal bakal rumusan Pancasila, memuat penegasan hubungan negara dengan agama. Setelah diskusi mendalam, kalimat "kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" pada sila pertama dihapus agar Pancasila inklusif dan tidak mengasingkan kelompok agama minoritas.

Penerimaan Piagam Jakarta

Rumusan Piagam Jakarta yang disepakati 22 Juni 1945 memuat lima sila yang menggabungkan semangat kemerdekaan, nasionalisme, dan penghormatan keberagaman:

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan bangsa yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan diri kemerdekaannya.

Penyusunan Pancasila dalam Piagam Jakarta

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam perumusan lebih lanjut oleh PPKI, istilah "kewajiban menjalankan syariat Islam" pada sila pertama dihapus agar lebih inklusif bagi semua agama di Indonesia.