Perumusan dan Penetapan UUD NRI Tahun 1945

Definisi Konstitusi

Konstitusi berasal dari bahasa Latin constitutio. Carl J. Friedrich memandangnya sebagai dokumen penyusun struktur pemerintahan; K.C. Wheare menyebutnya aturan yang mengikat hubungan negara dan rakyat. Ferdinand Lassalle menegaskan konstitusi mencerminkan realitas sosial-politik, sementara Herman Heller melihatnya sebagai representasi kondisi politik nyata sekaligus kumpulan aturan dasar masyarakat.

• Hukum dasar tertulis (Undang-Undang Dasar) — mengatur secara eksplisit hak dan struktur pemerintahan.
• Hukum dasar tidak tertulis (konvensi) — kebiasaan ketatanegaraan yang diterima tanpa tercatat formal.

Menurut Jimly Asshiddiqie (2010), tujuan konstitusi mencakup menghadirkan keadilan, memberi ketertiban, dan mewujudkan nilai-nilai luhur bangsa seperti persatuan dan keadilan sosial.

Penyusunan UUD NRI Tahun 1945

BPUPKI membentuk Panitia Hukum Dasar (Soekarno, Hatta, Radjiman, Soepomo), Panitia Pembelaan Tanah Air, dan Panitia Keuangan dan Ekonomi. Pada 11 Juli 1945, Panitia Hukum Dasar mengesahkan Pembukaan UUD dan sistem negara kekeluargaan yang diusulkan Soepomo. Sidang BPUPKI kedua (14–16 Juli 1945) menghasilkan rancangan pembukaan, batang tubuh 42 pasal, dan pernyataan Indonesia merdeka.

Penetapan UUD NRI Tahun 1945

PPKI dibentuk 7 Agustus 1945 dengan 21 anggota untuk meresmikan UUD dan melanjutkan kerja BPUPKI. Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, sidang PPKI 18 Agustus 1945 mengesahkan Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945, melantik Soekarno-Hatta sebagai Presiden-Wakil Presiden, dan membentuk KNIP. Sidang ini juga mengubah kalimat "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" pada Piagam Jakarta menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" demi persatuan bangsa.