Peran UUD NRI Tahun 1945
Menurut Satjipto Rahardjo (2009), UUD 1945 mengatur struktur pemerintahan dan hak dasar warga negara sekaligus mencerminkan nilai budaya dan moral bangsa. Sebagai norma tertinggi dalam teori jenjang norma, UUD menjadi dasar segala hukum yang ada di Indonesia dan hanya bisa diubah lewat prosedur amandemen yang ketat.
Posisi UUD NRI Tahun 1945
UUD 1945 adalah hukum dasar tertinggi — semua peraturan di bawahnya wajib berpedoman padanya. Sejak 1999–2002 UUD mengalami empat amandemen: pertama (19 Oktober 1999) menekankan demokrasi, kedua (18 Agustus 2000) memperkuat pemilihan presiden langsung, ketiga (10 November 2001) mengatur HAM dan peran MPR, dan keempat (10 Agustus 2002) menegaskan otonomi daerah.
- Penegasan demokrasi Pancasila.
- Pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat.
- Pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
- Penguatan peran pengawasan MPR.
- Peningkatan partisipasi rakyat dalam pemerintahan (Azis & Izlindawati, 2018).
Apa saja fungsi utama UUD NRI Tahun 1945 dan bagaimana pengaruhnya pada pembagian kekuasaan lembaga negara?
UUD 1945 berfungsi sebagai hukum dasar yang mengatur struktur pemerintahan dan membagi kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif; sebagai tata cara bernegara yang mengatur mekanisme pemilu dan pembentukan undang-undang; serta sebagai alat kontrol yang memastikan setiap produk hukum sesuai prinsip dasar konstitusi.
Muncul setelah Proklamasi 1945 saat Indonesia menghadapi ancaman disintegrasi, semboyan ini lebih populer sejak Reformasi 1998 dan kini menjadi simbol kekuatan nasional dalam menjaga persatuan dan kesatuan.
Gratis — tolong sebarkan
Materi dan latihan di sini bisa dipakai siapa saja tanpa membayar dan tanpa mendaftar. Aplikasi Fitri Learning membawa semuanya ke HP, lengkap dengan nilai dan pembahasan, dan jalan tanpa internet setelah diunduh sekali.
Gratis, tanpa akunUnduh aplikasinya → Ilmu yang bermanfaatBagikan ke WhatsApp