Fitri Learning

BelajarPendidikan Pancasila SMP Kelas 8Bab 3

Komitmen terhadap Penegakan Hukum di Indonesia

Pendidikan Pancasila SMP Kelas 8 · Bab 3: Hukum dan Peraturan di Tanah Air Kita

Prinsip-Prinsip dalam Peraturan Perundang-undangan

Prinsip hierarki menegaskan peraturan yang lebih rendah tak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Tiga asas perumusan penting: lex superior derogat lex inferiori, lex specialis derogat lex generali, dan lex posterior derogat lex priori.

  • Perlindungan — melindungi hak warga negara yang rentan.
  • Humanisme — menghormati martabat dan hak asasi manusia.
  • Kesadaran nasional — memperkuat persatuan dan nasionalisme.
  • Harmonis — mengedepankan musyawarah dan kerja sama.
  • Kenusantaraan — mempertimbangkan keberagaman seluruh wilayah.
  • Bhinneka Tunggal Ika — menampung keberagaman tanpa mengabaikan kesatuan.
  • Kesetaraan — memberi perlakuan adil bagi semua warga negara.
  • Stabilitas hukum — memastikan kepastian dan konsistensi.
  • Keseimbangan dan keserasian — mengakomodasi kepentingan berbagai sektor (Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011).

Komitmen Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan

Komitmen berarti kesungguhan semua pihak — legislatif, eksekutif, dan masyarakat — untuk mematuhi hukum yang berlaku. Menurut Jayus (2019), penegakan hukum yang efektif membutuhkan sistem hukum yang jelas, lembaga penegak hukum yang profesional, dan kesadaran hukum masyarakat yang tinggi.

Tanya jawab

Sebagai pegawai pemerintah yang mengetahui adanya pelanggaran standar keselamatan kerja oleh kontraktor berpengaruh, apa yang seharusnya dilakukan?
Tetap menjalankan kewajiban hukum dan mengutamakan taat hukum meski ada tekanan: melakukan pemeriksaan dan mendokumentasikan bukti, melaporkan temuan kepada atasan atau lembaga pengawas seperti KPK/Mahkamah Agung, tidak terpengaruh tekanan, dan menindaklanjuti dengan tindakan korektif demi keselamatan kerja.

Filosofi Bhinneka Tunggal Ika dalam Hukum

Semboyan "Berbeda-beda tetapi tetap satu" juga tercermin dalam penerapan hukum: peraturan berbeda tiap provinsi tetap berada dalam satu payung hukum UUD 1945 dan UU nasional, menunjukkan fleksibilitas hukum yang menjaga kesatuan.

Gratis — tolong sebarkan

Materi dan latihan di sini bisa dipakai siapa saja tanpa membayar dan tanpa mendaftar. Aplikasi Fitri Learning membawa semuanya ke HP, lengkap dengan nilai dan pembahasan, dan jalan tanpa internet setelah diunduh sekali.

Gratis, tanpa akunUnduh aplikasinya →