Fitri Learning

BelajarPendidikan Pancasila SMP Kelas 8Bab 3

Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Pendidikan Pancasila SMP Kelas 8 · Bab 3: Hukum dan Peraturan di Tanah Air Kita

Pelaksanaan peraturan perundang-undangan merupakan tahap penting setelah peraturan tersebut ditetapkan. Pelaksanaan ini mengacu pada upaya untuk menjalankan dan menerapkan aturan yang sudah dibentuk agar dapat tercapai tujuan yang diinginkan dalam masyarakat. Pasal 87 UU No. 12 Tahun 2011 mengatur bahwa setiap peraturan yang telah disahkan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, dan kepastian hukum, termasuk pemenuhan anggaran, sumber daya manusia, serta fasilitas yang memadai. Evaluasi berkala serta penyesuaian terhadap perubahan masyarakat dan lingkungan yang relevan juga harus dilakukan.

Pengawasan Pelaksanaan Peraturan

Pengawasan bertujuan memastikan setiap peraturan yang ditetapkan pemerintah dan lembaga legislatif dijalankan dengan tepat sesuai tujuannya. Tanpa pengawasan yang baik, peraturan berisiko tidak efektif atau disalahgunakan — karena itu pengawasan dilakukan bukan hanya oleh lembaga pemerintah, tetapi juga masyarakat.

Menurut UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, pengawasan terhadap implementasi peraturan merupakan bagian dari fungsi legislasi dan pengawasan DPR. Pasal 22D Ayat (3) UUD NRI 1945 menyebutkan DPR berwenang mengawasi jalannya pemerintahan dan pelaksanaan undang-undang yang telah disahkan.

Pengawasan dari masyarakat dapat berupa protes publik, kampanye kesadaran, dan partisipasi dalam forum pemerintah atau lembaga legislatif. NGO turut berperan lewat penelitian, laporan independen, dan pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Di tingkat pemerintahan, pengawasan dilakukan lembaga internal seperti BPKP untuk memastikan penggunaan anggaran dan sumber daya negara berjalan transparan, efisien, dan akuntabel.

Efektivitas Penegakan Hukum dan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24A UUD NRI 1945 mengatur bahwa kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga peradilan lain yang ditetapkan undang-undang. Lembaga lain seperti KPK, Bea Cukai, dan Imigrasi turut mendukung implementasi peraturan di bidangnya masing-masing.

Positivisme hukum memandang hukum sebagai seperangkat aturan yang ditetapkan otoritas sah, yang keberlakuannya bergantung pada pengakuan dan penerimaan sistem hukum yang berlaku — bukan pada moralitas atau keadilan subjektif. Black's Law Dictionary mendefinisikan hukum sebagai sistem aturan yang ditetapkan dan diterima lembaga berwenang untuk mengatur perilaku individu atau kelompok dalam masyarakat.

Wujud sanksi dalam penegakan hukum dapat berupa administratif (denda, pencabutan izin usaha, penangguhan layanan), pidana (penjara, denda, hingga hukuman mati), atau perdata (ganti rugi).

Tanya jawab

Jelaskan pengertian positivisme hukum dan berikan contoh penerapan positivisme hukum dalam praktik penegakan hukum di Indonesia!
Positivisme hukum adalah pandangan yang menyatakan bahwa hukum adalah aturan yang ditetapkan oleh otoritas yang sah, tanpa mempertimbangkan nilai moral atau keadilan subjektif. Dalam pandangan ini, hukum dianggap sah sepanjang diakui dan diterapkan oleh lembaga yang berwenang. Contoh penerapannya di Indonesia dapat dilihat pada UU ITE — jika seseorang melanggar undang-undang ini, ia akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang ada, tanpa memandang apakah pelanggaran tersebut dianggap moral atau etis. Penegakan hukum dilakukan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, meskipun ada perdebatan moral di luar itu.

Catatan Pengawasan di Indonesia: Reformasi 1998

Salah satu faktor utama yang memicu Reformasi 1998 adalah gelombang protes besar-besaran dari mahasiswa. Demonstrasi yang dimulai awal 1998, dengan fokus penurunan harga barang, pemberantasan korupsi, dan tuntutan terhadap sistem pemerintahan Orde Baru, memunculkan gerakan besar yang memaksa Presiden Soeharto mengundurkan diri setelah 32 tahun berkuasa.

Gratis — tolong sebarkan

Materi dan latihan di sini bisa dipakai siapa saja tanpa membayar dan tanpa mendaftar. Aplikasi Fitri Learning membawa semuanya ke HP, lengkap dengan nilai dan pembahasan, dan jalan tanpa internet setelah diunduh sekali.

Gratis, tanpa akunUnduh aplikasinya →