UUD NRI Tahun 1945
UUD 1945 adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi Indonesia, mengatur pokok kehidupan berbangsa serta hak dasar warga negara. Meski telah diamandemen beberapa kali, kedudukannya sebagai sumber hukum tertinggi tetap dipertahankan.
Ketetapan MPR (Tap MPR)
Tap MPR berkedudukan di bawah UUD namun di atas undang-undang. Sejak amandemen UUD 1945, Tap MPR tak lagi mengatur hal konstitusional secara langsung, namun tetap mengatur Garis-Garis Besar Haluan Negara, impeachment presiden, dan pembentukan lembaga negara.
Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
UU dibentuk DPR bersama Presiden untuk mengatur hal umum dan mendasar, contohnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perpu diterbitkan Presiden dalam keadaan mendesak ("kegentingan yang memaksa") dan wajib disahkan DPR dalam 30 hari, seperti Perpu penanganan pandemi.
Peraturan Pemerintah (PP)
PP diterbitkan Presiden untuk melaksanakan UU secara lebih teknis, misalnya PP No. 47 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Presiden (Perpres)
Perpres mengatur hal spesifik terkait kewenangan Presiden, contohnya Perpres No. 14 Tahun 2020 tentang Penanganan Pandemi COVID-19.
Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota mengatur otonomi daerah sesuai Permendagri No. 120 Tahun 2018, mencakup pemerintahan, pembangunan, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan sesuai kebutuhan lokal.
Beberapa Perda di Indonesia cukup unik, seperti Perda di Yogyakarta yang mengatur kesopanan berpakaian dan bertingkah laku di tempat umum sebagai wujud etika budaya dan kearifan lokal.
Jelaskan pengertian Peraturan Daerah Provinsi dan sebutkan 5 kewenangan yang menjadi cakupan muatan materi Perda Provinsi menurut Permendagri No. 120 Tahun 2018!
Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi) adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi bersama DPRD Provinsi untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di tingkat provinsi. Perda Provinsi memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota karena ruang lingkupnya yang lebih luas, mencakup kebijakan dan pengelolaan sektor-sektor yang berdampak pada seluruh wilayah provinsi. 5 Kewenangan yang menjadi cakupan muatan materi Perda Provinsi (merujuk pada Permendagri No. 120 Tahun 2018): 1. Penyelenggaraan pemerintahan daerah: Mengatur tentang pengorganisasian administrasi pemerintahan di tingkat provinsi dan pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. 2. Pembangunan infrastruktur: Menetapkan kebijakan tentang pembangunan fisik yang mendukung kemajuan wilayah provinsi, termasuk pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. 3. Kebijakan ekonomi daerah: Menetapkan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan ekonomi daerah, pengembangan sektor-sektor ekonomi strategis, serta menarik investasi ke wilayah provinsi. 4. Pendidikan dan kebudayaan: Mengatur kebijakan terkait pendidikan, pelatihan, dan kebudayaan di tingkat provinsi, serta menetapkan program-program untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah. 5. Kesehatan masyarakat: Menetapkan kebijakan untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat di tingkat provinsi, termasuk program-program pencegahan penyakit, fasilitas kesehatan, dan pengelolaan bencana kesehatan.
Gratis — tolong sebarkan
Materi dan latihan di sini bisa dipakai siapa saja tanpa membayar dan tanpa mendaftar. Aplikasi Fitri Learning membawa semuanya ke HP, lengkap dengan nilai dan pembahasan, dan jalan tanpa internet setelah diunduh sekali.
Gratis, tanpa akunUnduh aplikasinya → Ilmu yang bermanfaatBagikan ke WhatsApp