Fitri Learning

Belajar›Pendidikan Pancasila SMP Kelas 8›Bab 3

Pentingnya Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Pendidikan Pancasila SMP Kelas 8 · Bab 3: Hukum dan Peraturan di Tanah Air Kita

Teori Hierarki Norma

Hans Kelsen dalam The Pure Theory of Law mengembangkan konsep hierarchy of law: norma yang lebih rendah tak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi (konsep Stufenbau, dengan Grundnorm di puncak). Hans Nawiasky memperkaya teori ini dengan empat jenjang: Staats Fundamental Norm, Staats Grundgesetz, Formell Gesetz, dan Verordnung en autonome Satzung.

Menurut Attamimi, tata hukum Indonesia mengikuti kerangka Nawiasky: UUD 1945 sebagai norma fundamental tertinggi, diikuti undang-undang yang dibentuk DPR bersama Pemerintah, lalu peraturan pemerintah/daerah yang lebih teknis dan lokal.

Perwujudan Hierarki Peraturan di Indonesia

Menurut Bagir Manan, peraturan yang lebih tinggi menjadi landasan bagi yang lebih rendah, yang wajib bersumber dan tak boleh bertentangan dengannya. Dua asas penting: lex posteriori derogat legi priori (aturan baru mengesampingkan yang lama) dan lex specialis derogat legi generali (aturan khusus mengesampingkan yang umum). UU No. 12 Tahun 2011 menetapkan urutan: UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Kepala Lembaga/Badan.

Asas Perumusan Peraturan Perundang-undangan

  • Memiliki tujuan yang jelas.
  • Terstruktur dan sesuai kewenangan pembentuknya.
  • Berkesinambungan antara jenis, hierarki, dan materi muatan.
  • Realistis untuk dilaksanakan.
  • Memberi manfaat dan kemaslahatan.
  • Jelas dan dapat dipahami.
  • Transparan dalam proses penyusunannya.
Tanya jawab

Jelaskan konsep hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana jika ada pertentangan antar tingkatan!
Hierarki menempatkan UUD 1945 sebagai norma tertinggi, diikuti UU, PP, Perpres, dan Perda — peraturan yang lebih rendah wajib selaras dengan yang lebih tinggi. Jika terjadi pertentangan, misalnya Perda bertentangan dengan UU, maka Perda tersebut harus direvisi atau dibatalkan agar sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi.

Lex Superior Derogat Lex Inferiori

Prinsip ini membuat peraturan daerah yang bertentangan dengan UU atau UUD 1945 dapat dibatalkan — misalnya Perda pengelolaan sampah yang pernah dibatalkan Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan UU Lingkungan Hidup.

← SebelumnyaAturan di Lingkungan Rumah, Sekolah, Masyarakat, dan Negara Berikutnya →Kriteria dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Gratis — tolong sebarkan

Materi dan latihan di sini bisa dipakai siapa saja tanpa membayar dan tanpa mendaftar. Aplikasi Fitri Learning membawa semuanya ke HP, lengkap dengan nilai dan pembahasan, dan jalan tanpa internet setelah diunduh sekali.

Gratis, tanpa akunUnduh aplikasinya →