Bab 5: Semangat Gotong Royong

Jawaban : C. Demokrasi Pancasila Pembahasan: Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997-1998 melanda Indonesia saat masih berada dalam era Demokrasi Pancasila di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia sejak masa Orde Baru, di mana kekuasaan presiden sangat dominan. Krisis moneter ini menyebabkan runtuhnya perekonomian Indonesia dengan jatuhnya nilai rupiah, tingginya inflasi dan kehancuran banyak sektor ekonomi. Krisis moneter berujung pada turunnya Soeharto dari jabatan presiden pada Mei 1998, yang kemudian menandai berakhirnya Orde Baru dan memulai Era Reformasi.

Jawaban : D. Pelanggaran terhadap kebebasan beribadah. Pembahasan: Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menjalankan agama dan kepercayaannya. Pelanggaran terhadap pasal ini mencakup tindakan intoleransi seperti penolakan pembangunan rumah ibadah, persekusi terhadap kelompok minoritas, serta pemaksaan keyakinan tertentu. Maka, jawaban yang tepat adalah "Pelanggaran terhadap kebebasan beribadah."

Jawaban : B. KPU, Bawaslu, DKPP Pembahasan: Penyelenggara pemilihan umum di Indonesia terdiri dari tiga lembaga independen yang memiliki peran dan fungsi masing-masing. Ketiga lembaga tersebut adalah: • KPU (Komisi Pemilihan Umum) - Lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan pemilihan umum, baik untuk presiden dan wakil presiden, anggota legislatif, maupun kepala daerah. • Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) - Lembaga yang bertugas mengawasi jalannya seluruh proses pemilihan umum agar berlangsung secara jujur, adil, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. • DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) - Lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan menjaga integritas serta profesionalitas penyelenggara pemilu.

Jawaban : A. Hak Asasi Manusia Pembahasan: UU RI No. 39 Tahun 1999 adalah Undang-Undang yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak-hak dasar yang diakui dan dijamin oleh negara, seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan pribadi, dan hak untuk memperoleh pendidikan.

Jawaban : C. Substansi dan isi demokrasi Pembahasan: Berdasarkan titik berat perhatiannya, demokrasi dapat dibedakan menjadi demokrasi formal dan demokrasi material. Perbedaan utama keduanya terletak pada substansi dan isi demokrasi. Demokrasi formal lebih menekankan prosedur dan legalitas, di mana semua orang memiliki hak yang sama secara hukum tanpa memandang keadaan sosial-ekonominya. Sedangkan demokrasi material menitikberatkan pada substansi kesejahteraan rakyat, dengan perhatian lebih pada pemerataan kesejahteraan sosial dan ekonomi di masyarakat.

Jawaban : B. Kewajiban Pembahasan: Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh warga negara, diatur dan dijamin oleh undang-undang. Pelaksanaan kewajiban ini bertujuan untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan dalam kehidupan bernegara. Contohnya adalah kewajiban membayar pajak, menaati hukum, dan menjaga persatuan bangsa.

Jawaban : C. Kondisi geografis negara Pembahasan: Klasifikasi demokrasi umumnya didasarkan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan bagaimana sistem politik dan pemerintahan dijalankan, seperti sistem pemilihan umum, tingkat partisipasi masyarakat, perlindungan hak asasi manusia dan peran militer. Kondisi-kondisi ini berhubungan langsung dengan cara demokrasi dijalankan, partisipasi warga negara dan hak-hak yang dijamin dalam demokrasi.

Jawaban : A. Menyebabkan diskriminasi sosial Pembahasan: Keputusan kepala desa yang hanya memberikan bantuan kepada satu suku merupakan tindakan yang bertentangan dengan sila kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Hal ini menyebabkan diskriminasi sosial karena mengabaikan keadilan dalam pemberian bantuan, yang seharusnya diberikan secara merata tanpa memandang latar belakang suku atau kelompok.

Jawaban : B. Nasionalisme, Agama, dan Komunisme Pembahasan: Pada era Demokrasi Terpimpin, Soekarno memperkenalkan konsep Nasakom yang merupakan singkatan dari Nasionalisme, Agama, dan Komunisme. Tujuan dari konsep ini adalah untuk menyatukan tiga kekuatan politik utama di Indonesia pada masa itu, yaitu golongan nasionalis (Nasionalisme), golongan agama (Agama), dan golongan komunis (Komunisme) agar dapat berjalan bersama dalam membangun negara. Dengan Nasakom, Soekarno berupaya mengintegrasikan ketiga ideologi tersebut dalam upaya menjaga stabilitas politik dan menghindari konflik ideologis yang tajam.

Jawaban : A. Dibatasi oleh kewarganegaraan Pembahasan: Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu tanpa memandang status kewarganegaraan, sedangkan hak warga negara hanya berlaku bagi mereka yang memiliki kewarganegaraan di suatu negara. Jadi, hak warga negara dibatasi oleh kewarganegaraan, berbeda dengan HAM yang berlaku universal.

Jawaban : C. Inggris dan Amerika Serikat Pembahasan: Sistem demokrasi parlementer diadopsi dari Inggris, di mana kekuasaan eksekutif (perdana menteri dan kabinet) bertanggung jawab langsung kepada parlemen. Dalam sistem ini, parlemen memiliki pengaruh yang besar dalam pemerintahan dan kepala negara (raja atau presiden) memiliki peran simbolis. Lain hal dengan sistem demokrasi presidensial yang diadopsi dari Amerika Serikat, presiden bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki kekuasaan eksekutif yang tidak bergantung pada parlemen, meskipun terdapat sistem checks and balances antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Jawaban : B. Pendidikan yang layak Pembahasan: Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan adalah hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara untuk semua warganya tanpa terkecuali. Negara bertanggung jawab untuk menyediakan akses pendidikan yang layak agar setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam mengembangkan potensi dirinya. Ini merupakan langkah penting untuk membangun kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing dalam lingkup nasional dan global.

Jawaban : C. 1959-1965 Pembahasan: Demokrasi Terpimpin di Indonesia dimulai pada tahun 1959 setelah Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang membubarkan Konstituante dan mengembalikan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Dalam sistem Demokrasi Terpimpin, kekuasaan lebih terpusat pada Presiden Soekarno dengan peran besar bagi presiden dalam pemerintahan serta pengurangan peran partai-partai politik dan parlemen. Era ini berakhir pada tahun 1965, menyusul peristiwa Gerakan 30 September (G30S/PKI), yang menyebabkan pergeseran kekuasaan menuju era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto.

Jawaban : D. Membuat iklan layanan masyarakat yang menarik di media sosial Pembahasan: Cara yang efektif untuk mempromosikan kampanye antipelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban adalah membuat iklan layanan masyarakat yang memanfaatkan media sosial, agar dapat lebih mudah dijangkau. Iklan layanan masyarakat yang menarik dan kreatif dapat menyebarkan pesan kampanye dengan cepat dan efektif, terutama di kalangan generasi muda. Selain itu, media sosial memungkinkan keterlibatan aktif masyarakat dalam menyebarluaskan pesan tersebut, sehingga kampanye menjadi lebih luas dan berdampak.

Jawaban : B. Pluralisme politik. Pembahasan: Dalam demokrasi, pluralisme politik berarti bahwa sistem pemerintahan harus memberikan ruang bagi berbagai pandangan politik yang berbeda. Tidak boleh ada satu kelompok atau partai politik yang mendominasi kekuasaan sepenuhnya. Semua kelompok, baik yang berkuasa maupun oposisi, memiliki hak untuk menyuarakan pandangan mereka dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Pluralisme politik memastikan bahwa ada kontrol terhadap kekuasaan, mencegah terjadinya dominasi absolut, dan memungkinkan perubahan kekuasaan secara damai melalui mekanisme pemilu yang adil.

Jawaban : B. Cyberbullying. Pembahasan: Cyberbullying adalah bentuk intimidasi atau kekerasan yang dilakukan melalui dunia maya, seperti media sosial, platform video, atau pesan daring. Profesi Youtuber rentan terhadap tindakan ini karena mereka sering menerima komentar negatif atau ancaman dari penonton di dunia maya, sehingga termasuk dalam bentuk pelanggaran hak warga negara terkait dengan keamanan dan kenyamanan dalam berekspresi di internet.

Jawaban : C. UU No. 7 Tahun 2017 Pembahasan: Pemilu di Indonesia saat ini diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang komprehensif bagi penyelenggaraan pemilu di Indonesia, termasuk dalam hal pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. UU ini menggantikan beberapa undang-undang sebelumnya yang memisahkan regulasi pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan dan memperkuat regulasi, menciptakan satu sistem yang terintegrasi dan responsif terhadap perubahan politik dan hukum yang terjadi. UU No. 7 Tahun 2017 adalah regulasi yang secara spesifik dan paling terkini mengatur tentang pelaksanaan Pemilu di Indonesia.

Jawaban : C. Sistem jaminan sosial. Pembahasan: Program BPJS Ketenagakerjaan adalah bagian dari sistem jaminan sosial yang bertujuan untuk melindungi pekerja dari risiko sosial ekonomi yang mungkin terjadi, seperti kecelakaan kerja, kematian, atau hari tua. Sistem ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan warganya.

Jawaban : C. Kegiatan memilih pemimpin negara dan wakil rakyat oleh seluruh rakyat secara berkala. Pembahasan: Pemilu adalah proses demokratis yang melibatkan partisipasi aktif seluruh rakyat untuk memilih pemimpin negara, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif, secara langsung dan berkala. Tujuannya adalah memastikan adanya perwakilan rakyat dalam pengambilan keputusan negara melalui mekanisme yang transparan dan jujur.

Jawaban : C. Akal budi dan hati nurani. Pembahasan: Dalam menegakkan hukum dan hak asasi manusia, penting untuk mengembangkan akal budi serta hati nurani, karena keduanya akan mendorong warga negara untuk memiliki kesadaran moral dan rasa keadilan yang tinggi. Sikap ini akan memotivasi tindakan yang berorientasi pada kemanusiaan dan kepatuhan terhadap hukum, yang pada akhirnya akan memperkuat komitmen terhadap penegakan hak asasi manusia.

Jawaban : C. Terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT). Pembahasan: Selain usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, syarat penting lain agar seseorang bisa memilih adalah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT). DPT memastikan bahwa semua pemilih yang memenuhi syarat secara resmi tercatat dan bisa menggunakan hak pilihnya pada saat pemilu. Pilihan lain seperti memiliki pekerjaan tetap, berstatus pelajar, atau memiliki penghasilan tidak menjadi syarat utama untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilu.

Jawaban : C. Hak asasi manusia. Pembahasan: Sila kedua Pancasila menekankan pada penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, kebebasan, dan kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara.

Jawaban : B. Memastikan diri terdaftar di Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan melengkapi data jika belum tercatat. Pembahasan: Langkah awal bagi pemilih muda yang ingin berpartisipasi dalam pemilu adalah memastikan bahwa mereka telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS). Jika mereka belum tercatat, mereka dapat mengajukan pendaftaran atau melengkapi data melalui layanan yang disediakan oleh KPU, baik secara online maupun langsung di kantor kelurahan atau kecamatan. Verifikasi data ini penting untuk memastikan pemilih memiliki hak pilih yang sah dan masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Jawaban : C. Mengalami gangguan kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Pembahasan: Perundungan yang berlangsung lama dapat menyebabkan trauma emosional yang serius, termasuk gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan bahkan risiko bunuh diri. Dampak psikologis ini dapat memengaruhi kesejahteraan individu dalam jangka panjang, termasuk interaksi sosial dan prestasi akademis mereka. Jawaban lainnya tidak relevan dengan konteks dampak negatif dari perundungan.

Jawaban : E. 2009 Pembahasan: Pemilu 2009 menandai perubahan signifikan dalam sejarah politik Indonesia, karena untuk pertama kalinya sistem proporsional terbuka digunakan sepenuhnya dalam pemilu legislatif. Dalam sistem ini, pemilih tidak hanya memilih partai, tetapi juga dapat memilih langsung calon legislatif yang diusung partai tersebut. Ini meningkatkan tingkat kompetisi antar calon di dalam satu partai dan antar partai itu sendiri, sehingga pemilu 2009 dianggap lebih kompetitif dan terbuka dibandingkan dengan pemilu sebelumnya.