Fitri Learning

LatihanPendidikan Pancasila SMA Kelas 12

Bab 5: Semangat Gotong Royong

Pendidikan Pancasila SMA Kelas 12 · 25 soal · bagian 9 dari 10

  1. Soal

    Di sebuah daerah terpencil, akses masyarakat terhadap pendidikan dan fasilitas kesehatan sangat terbatas. Sebagian besar anak-anak di daerah tersebut tidak bisa melanjutkan sekolah karena biaya yang tinggi, sementara tingkat pengangguran terus meningkat karena kurangnya lapangan pekerjaan. Kondisi ini menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin memburuk. Hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat di daerah tersebut tidak terpenuhi dengan baik. Apa langkah pemerintah yang paling tepat untuk mengatasi pelanggaran hak-hak tersebut?

    Lihat pembahasan

    Jawaban : B. Menyediakan beasiswa pendidikan dan program pelatihan kerja. Pembahasan: Untuk mengatasi pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret yang dapat memperbaiki kondisi masyarakat. Penyediaan beasiswa pendidikan akan membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan mereka, sementara program pelatihan kerja dapat membantu masyarakat meningkatkan keterampilan mereka dan mengurangi angka pengangguran. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan akses yang lebih setara terhadap pendidikan dan ekonomi, yang sejalan dengan pemenuhan hak asasi manusia.

  2. Soal

    Tujuan utama dari penyelenggaraan pemilu adalah...

    Lihat pembahasan

    Jawaban : C. Memastikan rotasi kekuasaan secara damai dan konstitusional. Pembahasan: Tujuan utama dari pemilu adalah melakukan rotasi kekuasaan secara damai dan konstitusional. Pemilu memberikan mekanisme yang sah dan diakui oleh rakyat untuk mengganti pemimpin yang tidak efektif serta memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan. Selain itu, pemilu berfungsi untuk memilih pemimpin yang dapat mewakili aspirasi rakyat, memastikan legitimasi pemerintahan, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam politik serta pemerintahan. Pemilu juga menjadi sarana mengendalikan penyalahgunaan kekuasaan dengan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengganti pemimpin yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

  3. Soal

    Apa dampak dari pengingkaran kewajiban dalam perlindungan anak, terutama terkait kekerasan fisik dan eksploitasi tenaga anak?

    Lihat pembahasan

    Jawaban : B. Trauma dan masalah kesehatan mental pada anak Pembahasan: Pengingkaran kewajiban dalam perlindungan anak, seperti kekerasan dan eksploitasi, dapat menyebabkan dampak buruk bagi anak-anak. Dampak tersebut mencakup trauma, masalah kesehatan mental, gangguan pendidikan, dan ketidakstabilan sosial. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan dan eksploitasi sering mengalami trauma psikologis, yang dapat memengaruhi perkembangan mereka secara keseluruhan. Hal ini juga mengganggu kesempatan pendidikan mereka dan menyebabkan ketidakpercayaan terhadap institusi yang seharusnya melindungi mereka.

  4. Soal

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki kewenangan dalam hal berikut ini...

    Lihat pembahasan

    Jawaban : A. Menetapkan jadwal dan tahapan pemilu Pembahasan: KPU adalah lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan pemilu, termasuk menetapkan jadwal dan tahapan pemilu. Tugas pun memastikan pemilu berjalan sesuai rencana dan prosedur yang ditetapkan, tanpa terlibat dalam pengawasan kampanye yang merupakan tugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Selain itu ada tugas lain, yaitu menetapkan daftar pemilih tetap, menyusun aturan teknis pemilu dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemilu.

  5. Soal

    Seorang siswi seringkali diejek dan dihina oleh teman-temannya di sekolah karena penampilannya. Ilustrasi tindakan ini dapat dikategorikan sebagai...

    Lihat pembahasan

    Jawaban : D. Pelecehan verbal Pembahasan: Tindakan mengejek dan menghina siswi karena penampilannya termasuk pelecehan verbal. Ini terjadi ketika seseorang menggunakan kata-kata yang menyakitkan untuk menghina atau merendahkan orang lain. Meskipun ejekan ini bisa terjadi di lingkungan sekolah, jika dilakukan secara lisan dan langsung, maka hal ini lebih tepat dikategorikan sebagai pelecehan verbal daripada bentuk kekerasan lainnya seperti cyberbullying atau persekusi.

  6. Soal

    Manakah yang merupakan salah satu fungsi penting dari pemilihan umum di sebuah negara demokrasi?

    Lihat pembahasan

    Jawaban : D. Memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengganti pemimpin yang tidak efektif Pembahasan: Salah satu fungsi penting pemilihan umum adalah memberikan rakyat kesempatan untuk memilih pemimpin baru jika mereka merasa pemimpin sebelumnya tidak menjalankan tugasnya secara efektif. Hal ini adalah salah satu cara menjaga akuntabilitas dalam sistem demokrasi.

  7. Soal

    Apa perbedaan utama antara cyberbullying dan pelecehan verbal?

    Lihat pembahasan

    Jawaban : A. Cyberbullying dilakukan secara online, sedangkan pelecehan verbal dilakukan secara langsung. Pembahasan: Perbedaan utama antara cyberbullying dan pelecehan verbal adalah medium di mana tindakan tersebut dilakukan. Cyberbullying terjadi di dunia maya atau online, seperti di media sosial, melalui pesan teks, atau platform digital lainnya. Sebaliknya, pelecehan verbal terjadi secara langsung dalam interaksi tatap muka, di mana kata-kata kasar atau menghina diucapkan secara lisan kepada korban. Sementara keduanya sama-sama merugikan secara emosional, perbedaan utama terletak pada cara penyebarannya (online vs langsung).

  8. Soal

    Di Ibu Kota Nusantara (IKN), Istana Garuda akan difungsikan sebagai kantor presiden, sementara Istana Negara di IKN akan digunakan sebagai...

    Lihat pembahasan

    Jawaban : C. Kediaman atau tempat istirahat resmi presiden Pembahasan: Di Ibu Kota Nusantara (IKN), perencanaan istana terbagi dengan fungsi yang spesifik. Istana Garuda dirancang sebagai kantor presiden, tempat presiden menjalankan tugas kenegaraan dan mengatur pemerintahan. Sementara itu, Istana Negara akan menjadi kediaman atau tempat istirahat resmi bagi presiden, memberikan tempat yang nyaman dan aman untuk kegiatan non-kerja atau beristirahat. Ini menunjukkan bahwa desain dan penempatan istana telah mempertimbangkan pemisahan fungsi antara kegiatan kerja dan kediaman presiden.

  9. Soal

    Bagaimana cara yang tepat untuk menyikapi kasus perundungan dan intoleransi yang terjadi di lingkungan sekitar?

    Lihat pembahasan

    Jawaban : B. Melaporkan kepada pihak berwenang agar dapat ditindaklanjuti. Pembahasan: Tindakan yang tepat dalam menghadapi kasus perundungan dan intoleransi adalah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang, seperti guru, kepala sekolah, atau pihak keamanan. Hal ini memungkinkan kasus tersebut ditangani secara adil dan sesuai dengan prosedur yang ada. Membiarkan, menghindar, atau ikut menyebarkan hanya akan memperburuk situasi dan tidak membantu menyelesaikan masalah.

  10. Soal

    Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dilakukan di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tanggal...

    Lihat pembahasan

    Jawaban : C. 20 Oktober Pembahasan: Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dilakukan secara rutin setiap 20 Oktober setelah berakhirnya masa jabatan lima tahun pemerintahan sebelumnya. Tradisi ini dimulai sejak Pemilu 2004 sebagai upaya untuk memastikan adanya proses transisi kekuasaan yang teratur dan sesuai dengan konstitusi. Pada tanggal ini, Presiden dan Wakil Presiden terpilih mengucapkan sumpah jabatan di hadapan MPR sebagai bagian dari legitimasi dan formalitas konstitusional.

  11. Soal

    Tindakan di mana sekelompok orang atau individu terus-menerus mengganggu atau menghukum seseorang tanpa dasar hukum yang jelas disebut...

    Lihat pembahasan

    Jawaban : C. Persekusi Pembahasan: Persekusi adalah tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau individu secara terus-menerus untuk mengganggu, menganiaya, atau menghukum seseorang tanpa dasar hukum yang jelas. Persekusi seringkali dilakukan dengan kekerasan atau ancaman dan didorong oleh kebencian berdasarkan suku, agama, ras, atau pilihan politik. Berbeda dengan intoleransi, diskriminasi, dan cyberbullying, persekusi lebih bersifat sistematis dan sering terjadi secara fisik maupun psikologis.

  12. Soal

    Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia merupakan pernyataan yang berisi tentang hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia dan disahkan oleh organisasi....

    Lihat pembahasan

    Jawaban : B. PBB Pembahasan: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948. Dokumen ini menjadi panduan global mengenai hak-hak dasar yang harus dilindungi dan dihormati oleh semua negara, termasuk hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap individu, tanpa memandang latar belakang, mendapat perlakuan yang adil dan setara.

  13. Soal

    Apa yang termasuk dalam pelanggaran kewajiban terhadap perlindungan anak?

    Lihat pembahasan

    Jawaban : B. Mengeksploitasi anak untuk bekerja Pembahasan: Mengeksploitasi anak untuk bekerja termasuk pelanggaran kewajiban dalam perlindungan anak. Menurut undang-undang, anak-anak harus dilindungi dari pekerjaan yang membahayakan kesehatan, fisik, mental, atau moral mereka. Pemerintah dan masyarakat wajib memberikan perlindungan yang sesuai bagi anak-anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai hak-haknya.

  14. Soal

    Kebebasan berpendapat dan berorganisasi merupakan hak asasi yang dijamin oleh UUD 1945. Namun, di beberapa wilayah di Indonesia, masih terjadi pembatasan terhadap hak-hak tersebut. Salah satu contoh pelanggaran hak ini adalah ketika sekelompok warga dilarang menyampaikan aspirasinya dalam suatu aksi damai oleh pihak tertentu. Pada saat yang sama, kewajiban menjaga ketertiban umum tidak dipatuhi oleh warga yang melakukan protes secara anarkis. Berdasarkan kasus tersebut, contoh perilaku yang menunjukkan pengingkaran kewajiban warga negara adalah...

    Lihat pembahasan

    Jawaban : B. Mengabaikan peraturan saat melakukan protes dengan cara-cara kekerasan. Pembahasan: Perlakuan dalam mengabaikan peraturan saat melakukan protes merupakan hal negatif. Dalam konteks soal ini, pelanggaran terhadap kewajiban warga negara terjadi ketika protes dilakukan secara anarkis dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Warga negara memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban umum dalam menyampaikan aspirasi. Ketika protes dilakukan dengan cara kekerasan, hal tersebut menunjukkan pengingkaran terhadap kewajiban sebagai warga negara yang harus menjaga ketertiban dan keamanan.

  15. Soal

    Pengingkaran kewajiban warga negara dapat terjadi ketika seseorang tidak berperan serta dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan lingkungan. Salah satu contoh tindakan yang termasuk pengingkaran kewajiban warga negara adalah...

    Lihat pembahasan

    Jawaban : A. Membuang sampah sembarangan di sungai meskipun sudah ada peraturan larangan membuang sampah. Pembahasan: Membuang sampah sembarangan di sungai, meskipun sudah ada peraturan yang melarangnya, merupakan contoh pengingkaran kewajiban warga negara. Sebagai warga negara, setiap orang memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, serta mematuhi peraturan yang dibuat demi kebaikan bersama. Tindakan membuang sampah sembarangan tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menunjukkan sikap tidak peduli terhadap kewajiban sosial dan hukum.

  16. Soal

    Mengapa penting bagi generasi muda untuk memahami dan menjalankan kewajiban mereka sebagai warga negara?

    Lihat pembahasan

    Jawaban : B. Untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara Pembahasan: Generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Dengan memahami dan menjalankan kewajibannya, mereka berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang stabil dan aman, di mana hak-hak setiap individu dihormati dan keadilan ditegakkan. Stabilitas dan keamanan negara bergantung pada kepatuhan warga negara terhadap aturan dan norma yang berlaku, serta kesadaran akan tanggung jawab sosial yang dimiliki setiap individu.

  17. Soal

    Pasal 28F UUD 1945 memberikan hak kepada setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Bentuk konkret dari penerapan pasal ini adalah...

    Lihat pembahasan

    Jawaban : B. Meminta informasi publik dari lembaga pemerintah Pembahasan: Pasal 28F UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk pengembangan diri dan lingkungan sosialnya. Hak ini juga mencakup kebebasan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia. Dengan memilih opsi B, kita menekankan bahwa Pasal 28F UUD 1945 memberikan kita hak yang konkret untuk mendapatkan informasi dari pemerintah, yang penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

  18. Soal

    Di antara pasal-pasal berikut, manakah yang tidak membahas tentang hak asasi manusia secara langsung?

    Lihat pembahasan

    Jawaban : D. Pasal 31 Pembahasan: Pasal 31 UUD 1945 membahas mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam mendapatkan pendidikan, bukan hak asasi manusia secara umum. Sementara itu, pasal-pasal lainnya membahas tentang hak perlindungan, kebebasan berekspresi, dan hak dasar individu yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.

  19. Soal

    Apa faktor utama yang mendorong seseorang untuk menjalankan kewajibannya sebagai warga negara?

    Lihat pembahasan

    Jawaban : C. Kesadaran pribadi Pembahasan: Kesadaran pribadi adalah faktor utama yang mendorong seseorang untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Meskipun peraturan pemerintah dan tekanan dari lingkungan dapat mempengaruhi tindakan seseorang, tanggung jawab sejati berasal dari pemahaman individu tentang pentingnya kewajiban tersebut bagi masyarakat dan negara. Ketika seseorang memiliki kesadaran diri, mereka akan menjalankan kewajibannya dengan sukarela dan penuh tanggung jawab, tanpa memerlukan paksaan atau ancaman dari pihak luar. Ini merupakan landasan utama untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan tertib.

  20. Soal

    Pendidikan humanistik yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro menekankan prinsip "Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani". Prinsip ini menggambarkan bahwa dalam proses pendidikan, seorang pendidik harus...

    Lihat pembahasan

    Jawaban : B. Berada di depan memberikan teladan, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberikan dorongan Pembahasan: Pendidikan humanistik menurut Ki Hajar Dewantoro sangat berfokus pada perkembangan karakter peserta didik, tidak hanya secara intelektual tetapi juga secara moral dan emosional. Prinsip “Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani” berarti bahwa seorang pendidik harus memberikan contoh yang baik ketika berada di depan (teladan), membangun semangat dan motivasi ketika berada di tengah (karso), serta memberikan dukungan dan dorongan saat di belakang (handayani). Filosofi ini menekankan pentingnya peran pendidik dalam membentuk karakter peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab.

  21. Soal

    Bagaimana pendidikan humanistik dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab peserta didik sebagai warga negara?

    Lihat pembahasan

    Jawaban : B. Dengan memberi kebebasan pada peserta didik untuk berpikir kritis dan mandiri Pembahasan: Pendidikan humanistik menitikberatkan pada pengembangan kebebasan berpikir, kemandirian, dan tanggung jawab. Hal ini memungkinkan peserta didik memahami lebih dalam mengenai pentingnya hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Selain itu, nilai-nilai moral yang ditanamkan dalam pendidikan humanistik akan membantu mereka bertindak sesuai dengan norma sosial. Sehingga, kebebasan dalam berpikir kritis dan mandiri merupakan cara efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab mereka.

  22. Soal

    Pasal 19 Ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat dan menerima informasi. Namun, pelaksanaan hak ini dapat dibatasi dengan alasan...

    Lihat pembahasan

    Jawaban : B. Melindungi hak atau nama baik seseorang Pembahasan: Pasal 19 Ayat (2) dari Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menegaskan bahwa kebebasan berekspresi adalah hak fundamental. Namun, pelaksanaan hak ini tidak mutlak dan dapat dikenakan pembatasan yang sah, terutama jika bertujuan untuk melindungi hak atau nama baik orang lain, menjaga keamanan nasional, atau mempertahankan ketertiban umum, kesehatan, dan moral publik. Pembatasan ini harus berdasarkan hukum dan proporsional dengan tujuan yang ingin dicapai.

  23. Soal

    Memberikan contoh perilaku toleransi dalam kehidupan sehari-hari merupakan cara yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai toleransi pada anak. Hal ini menunjukkan…

    Lihat pembahasan

    Jawaban : C. Peran keluarga dan masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai toleransi Pembahasan: Keluarga dan masyarakat berperan penting dalam memberikan contoh konkret kepada anak-anak tentang bagaimana bersikap toleran dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menunjukkan penghargaan terhadap perbedaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, anak akan lebih mudah memahami pentingnya toleransi dalam kehidupan.

  24. Soal

    Mengapa tindakan perundungan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak yang bersifat non-derogable?

    Lihat pembahasan

    Jawaban : C. Karena mengancam hak dasar seseorang untuk hidup dengan aman Pembahasan: Hak non-derogable adalah hak-hak dasar manusia yang tidak bisa dikurangi atau dicabut dalam keadaan apa pun, termasuk hak untuk hidup dan merasa aman. Perundungan (bullying) bisa mengancam hak-hak ini karena membuat korban merasa tidak aman, tertekan, dan terancam secara fisik atau mental, yang merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.

  25. Soal

    Hak asasi manusia yang bisa dibatasi atau ditangguhkan dalam situasi darurat tertentu disebut hak...

    Lihat pembahasan

    Jawaban : B. Derogable Pembahasan: Hak derogable adalah hak asasi manusia yang dapat ditangguhkan atau dibatasi oleh negara dalam kondisi darurat atau krisis, seperti saat negara menghadapi ancaman keamanan nasional yang serius. Contoh hak derogable termasuk kebebasan berkumpul, kebebasan bergerak, dan hak atas privasi. Namun, batasan ini harus sesuai dengan hukum internasional dan tidak boleh sewenang-wenang. Negara masih diwajibkan untuk menghormati hak non-derogable yang tidak boleh dikurangi, seperti hak untuk hidup dan kebebasan dari penyiksaan.

Gratis — tolong sebarkan

Materi dan latihan di sini bisa dipakai siapa saja tanpa membayar dan tanpa mendaftar. Aplikasi Fitri Learning membawa semuanya ke HP, lengkap dengan nilai dan pembahasan, dan jalan tanpa internet setelah diunduh sekali.

Gratis, tanpa akunUnduh aplikasinya →