Bab 7: Demokrasi dan Pemilihan Umum

Jawaban : D. Mohammad Hatta Pembahasan: Mohammad Hatta, selain sebagai proklamator kemerdekaan bersama Soekarno, memiliki peran penting dalam mempromosikan konsep demokrasi parlementer di Indonesia. Moh. Hatta memperjuangkan demokrasi parlementer yang lebih berfokus pada keterlibatan dan perwakilan rakyat dalam pengambilan keputusan dan juga meyakini bahwa demokrasi parlementer yang memberikan perwakilan lebih luas bagi rakyat akan lebih sesuai dengan kondisi Indonesia yang beragam. Peran lain yang juga penting adalah gagasannya dalam merancang dan menekankan konstitusi agar perlunya check and balances dalam sistem pemerintahan.

Jawaban : E. Abraham Lincoln Pembahasan: Abraham Lincoln adalah tokoh yang dikenal dengan definisi demokrasi sebagai "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat". Definisi ini menjadi salah satu ungkapan paling terkenal tentang demokrasi, terkhusus pada keinginan menekankan bahwa kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara demokrasi berasal dari rakyat, pemerintah harus menjalankan tugasnya atas nama rakyat, dan semua kebijakan yang dibuat harus demi kepentingan rakyat.

Jawaban : B. Partisipasi aktif warga negara, akses terhadap informasi, dan kebebasan berekspresi Pembahasan: Dalam negara yang menjalankan demokrasi yang baik, partisipasi aktif warga negara, akses terhadap informasi yang terbuka, dan kebebasan berekspresi merupakan unsur-unsur yang fundamental. Partisipasi aktif berarti warga negara terlibat dalam pemilu, kebijakan publik, dan forum diskusi. Akses terhadap informasi yang bebas dari sensor memungkinkan masyarakat untuk mengawasi pemerintah. Kebebasan berekspresi memastikan bahwa semua warga negara dapat mengutarakan pendapatnya tanpa takut akan tindakan represif.

Jawaban : A. Kebebasan individu untuk memilih tanpa adanya tekanan Pembahasan: Kebebasan individu untuk memilih tanpa adanya tekanan adalah elemen fundamental yang mencerminkan kebebasan berpendapat dan berpartisipasi secara adil dalam proses politik. Dalam negara demokratis, hak individu untuk menentukan pilihannya dalam pemilihan umum atau dalam berbagai aspek kehidupan sosial-politik merupakan indikator utama dari kebebasan yang dijunjung tinggi. Partisipasi yang bebas dari tekanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, merupakan cerminan dari sistem demokrasi yang sehat. Proses politik secara setara memungkinkan pengambilan keputusan yang mewakili seluruh lapisan masyarakat.

Jawaban : B. Rakyat memilih perwakilan politik yang akan menyuarakan dan membuat keputusan atas nama mereka di lembaga legislatif atau eksekutif. Pembahasan: Rakyat tidak secara langsung mengambil keputusan kebijakan, melainkan memilih wakil rakyat yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan politik. Para wakil rakyat ini akan bertindak sesuai mandat yang diberikan oleh rakyat dalam parlemen atau lembaga eksekutif. Ini adalah esensi dari demokrasi perwakilan, di mana keputusan penting diambil oleh perwakilan yang telah dipilih melalui proses pemilihan umum.

Jawaban : B. Sistem referendum Pembahasan: Sistem referendum adalah sebuah sistem di mana rakyat secara langsung diminta untuk menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap suatu kebijakan atau keputusan yang telah diajukan, biasanya melalui pemungutan suara. Referendum sering digunakan dalam demokrasi untuk keputusan penting yang memerlukan masukan langsung dari rakyat, seperti perubahan konstitusi atau kebijakan besar yang mempengaruhi seluruh masyarakat. Referendum adalah alat yang penting dalam demokrasi langsung guna menentukan arah tujuan negara.

Jawaban : D. Masa Orde Baru Pembahasan: Masa demokrasi dalam periode terlama di Indonesia adalah demokrasi yang berlangsung selama masa Orde Baru. Mulai dari tahun 1966 hingga 1998, di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Demokrasi pada periode ini dikenal dengan demokrasi semi-otoritarian, di mana terdapat kontrol ketat terhadap kekuasaan, tetapi tidak sepenuhnya bersifat demokratis karena kebebasan politik terbatas.

Jawaban : A. Pembatasan jumlah partai politik yang ikut serta Pembahasan: Pemilu 1992 dan Pemilu 1997 di bawah Masa Orde Baru mendapat kritik besar karena hanya tiga partai politik yang diizinkan untuk berpartisipasi, yaitu Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Golkar yang selalu mendominasi mendapat dukungan penuh dari pemerintah, sementara partai-partai lainnya sangat dibatasi. Kritik utama terfokus pada kurangnya keberagaman politik dan kesempatan yang adil bagi partai politik baru atau independen untuk ikut serta dalam pemilihan. Hal ini sangat menghambat proses demokrasi yang seharusnya memberikan ruang lebih bagi partisipasi politik dari berbagai kelompok masyarakat.

Jawaban : B. Kedaulatan rakyat Pembahasan: Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam konsep kedaulatan rakyat, di mana rakyat menjadi sumber kekuasaan yang sah dalam menentukan arah pemerintahan melalui partisipasi politik, rakyat memiliki hak dan wewenang untuk memilih pemimpin mereka dan menentukan arah kebijakan melalui perwakilan yang mereka pilih, serta berpartisipasi dalam proses pemerintahan melalui berbagai mekanisme, seperti pemilu, referendum, atau pengambilan keputusan kolektif lainnya.

Jawaban : E. Mengawasi jalannya pemerintahan dan menyebarkan informasi kepada masyarakat Pembahasan: Kebebasan pers merupakan salah satu pilar demokrasi yang sangat penting karena berfungsi sebagai pengawas terhadap tindakan pemerintah, termasuk penyelenggaraan kekuasaan dan kebijakan. Pers berperan menyebarkan informasi yang obyektif dan akurat kepada masyarakat sehingga mereka bisa mengetahui jalannya pemerintahan dan memberikan kontrol sosial yang baik. Kebebasan pers berfungsi untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta memberikan informasi yang dapat membantu masyarakat berpartisipasi dalam proses demokrasi.

Jawaban : C. Sutan Syahrir Pembahasan: Sutan Syahrir diangkat sebagai perdana menteri pertama dalam sistem demokrasi liberal di Indonesia pada periode 1945-1959. Setelah dikeluarkannya Maklumat Pemerintah pada 14 November 1945, Indonesia mengadopsi sistem pemerintahan parlementer, di mana perdana menteri memimpin pemerintahan dan bertanggung jawab kepada parlemen. Sebagai perdana menteri, Syahrir berperan dalam memimpin kabinet parlementer, dengan presiden Soekarno hanya bertindak sebagai kepala negara. Syahrir dikenal sebagai seorang intelektual muda yang berperan besar dalam diplomasi dan konsolidasi politik pada masa-masa awal kemerdekaan Indonesia.

Jawaban : C. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen, bukan kepada presiden Pembahasan: Dalam sistem demokrasi liberal yang diterapkan di Indonesia pada periode 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959, presiden bertindak sebagai kepala negara, sedangkan perdana menteri memegang peran sebagai kepala pemerintahan. Dalam sistem ini, kabinet dipimpin oleh perdana menteri dan para menteri bertanggung jawab kepada parlemen, bukan kepada presiden. Hal ini terlihat dari diangkatnya Sutan Syahrir sebagai perdana menteri pertama dalam kabinet parlementer Indonesia, di mana peran perdana menteri sangat krusial dalam menjalankan fungsi pemerintahan sehari-hari dan tidak berada di bawah kontrol langsung presiden.

Jawaban : E. Soekarno Pembahasan: Pada masa Demokrasi Liberal (1950-1959), pemerintahan Indonesia menerapkan sistem parlementer di mana kepala pemerintahan dijabat oleh perdana menteri. Sutan Syahrir, Mohammad Natsir, Burhanuddin Harahap, dan Djuanda Kartawidjaja adalah perdana menteri yang memimpin berbagai kabinet pada periode ini. Soekarno tetap menjabat sebagai presiden, tetapi perannya lebih simbolis dan tidak memegang kekuasaan eksekutif penuh dalam urusan pemerintahan sehari-hari.

Jawaban : C. Kabinet Kerja Pembahasan: Kabinet Kerja adalah kabinet yang dibentuk pada masa Orde Lama tahun 1959 hingga 1969 setelah berakhirnya Demokrasi Liberal di Indonesia. Kabinet ini dipimpin oleh Presiden Soekarno dan menjadi salah satu kabinet di era Demokrasi Terpimpin. Era ini merupakan periode di mana Presiden Soekarno memegang kendali penuh atas pemerintahan. Kekuasaan eksekutif sangat kuat dan partai politik dibatasi perannya. Pada masanya, susunan kabinet seringkali berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan politik dan situasi negara.

Jawaban : C. Mengembalikan UUD 1945 sebagai dasar negara dan sistem pemerintahan. Pembahasan: Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan oleh Presiden Soekarno untuk mengatasi krisis konstitusi yang terjadi saat itu. Konstituante, yang bertugas menyusun undang-undang dasar baru, gagal mencapai kesepakatan menyebabkan kebuntuan politik yang mengancam stabilitas negara. Dekrit ini membubarkan Konstituante dan mengembalikan UUD 1945 sebagai dasar negara, sekaligus mengakhiri berlakunya UUD Sementara 1950.

Jawaban : B. Menguatkan pengaruh militer dalam politik Indonesia. Pembahasan: Setelah peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965, militer di bawah pimpinan Jenderal Soeharto, mengambil alih peran penting dalam stabilisasi politik. Kegagalan demokrasi terpimpin yang sangat terpusat pada presiden dan tidak efektif dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, menyebabkan ketidakstabilan politik. G30S/PKI mengakhiri era ini dengan mengakibatkan penurunan pengaruh Presiden Soekarno dan menguatnya peran militer dalam politik Indonesia.

Jawaban : B. Jenderal Soeharto Pembahasan: Jenderal Soeharto adalah perwira tinggi Angkatan Darat yang berperan besar dalam penumpasan G30S/PKI setelah terjadinya peristiwa penculikan dan pembunuhan beberapa jenderal TNI pada tanggal 30 September 1965. Pada saat itu, Soeharto menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad).

Jawaban : C. Demokrasi Pancasila Pembahasan: Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997-1998 melanda Indonesia saat masih berada dalam era Demokrasi Pancasila di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia sejak masa Orde Baru, di mana kekuasaan presiden sangat dominan. Krisis moneter ini menyebabkan runtuhnya perekonomian Indonesia dengan jatuhnya nilai rupiah, tingginya inflasi dan kehancuran banyak sektor ekonomi. Krisis moneter berujung pada turunnya Soeharto dari jabatan presiden pada Mei 1998, yang kemudian menandai berakhirnya Orde Baru dan memulai Era Reformasi.

Jawaban : B. KPU, Bawaslu, DKPP Pembahasan: Penyelenggara pemilihan umum di Indonesia terdiri dari tiga lembaga independen yang memiliki peran dan fungsi masing-masing. Ketiga lembaga tersebut adalah: • KPU (Komisi Pemilihan Umum) - Lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan pemilihan umum, baik untuk presiden dan wakil presiden, anggota legislatif, maupun kepala daerah. • Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) - Lembaga yang bertugas mengawasi jalannya seluruh proses pemilihan umum agar berlangsung secara jujur, adil, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. • DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) - Lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan menjaga integritas serta profesionalitas penyelenggara pemilu.

Jawaban : C. Substansi dan isi demokrasi Pembahasan: Berdasarkan titik berat perhatiannya, demokrasi dapat dibedakan menjadi demokrasi formal dan demokrasi material. Perbedaan utama keduanya terletak pada substansi dan isi demokrasi. Demokrasi formal lebih menekankan prosedur dan legalitas, di mana semua orang memiliki hak yang sama secara hukum tanpa memandang keadaan sosial-ekonominya. Sedangkan demokrasi material menitikberatkan pada substansi kesejahteraan rakyat, dengan perhatian lebih pada pemerataan kesejahteraan sosial dan ekonomi di masyarakat.

Jawaban : C. Kondisi geografis negara Pembahasan: Klasifikasi demokrasi umumnya didasarkan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan bagaimana sistem politik dan pemerintahan dijalankan, seperti sistem pemilihan umum, tingkat partisipasi masyarakat, perlindungan hak asasi manusia dan peran militer. Kondisi-kondisi ini berhubungan langsung dengan cara demokrasi dijalankan, partisipasi warga negara dan hak-hak yang dijamin dalam demokrasi.

Jawaban : B. Nasionalisme, Agama, dan Komunisme Pembahasan: Pada era Demokrasi Terpimpin, Soekarno memperkenalkan konsep Nasakom yang merupakan singkatan dari Nasionalisme, Agama, dan Komunisme. Tujuan dari konsep ini adalah untuk menyatukan tiga kekuatan politik utama di Indonesia pada masa itu, yaitu golongan nasionalis (Nasionalisme), golongan agama (Agama), dan golongan komunis (Komunisme) agar dapat berjalan bersama dalam membangun negara. Dengan Nasakom, Soekarno berupaya mengintegrasikan ketiga ideologi tersebut dalam upaya menjaga stabilitas politik dan menghindari konflik ideologis yang tajam.

Jawaban : C. Inggris dan Amerika Serikat Pembahasan: Sistem demokrasi parlementer diadopsi dari Inggris, di mana kekuasaan eksekutif (perdana menteri dan kabinet) bertanggung jawab langsung kepada parlemen. Dalam sistem ini, parlemen memiliki pengaruh yang besar dalam pemerintahan dan kepala negara (raja atau presiden) memiliki peran simbolis. Lain hal dengan sistem demokrasi presidensial yang diadopsi dari Amerika Serikat, presiden bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki kekuasaan eksekutif yang tidak bergantung pada parlemen, meskipun terdapat sistem checks and balances antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Jawaban : C. 1959-1965 Pembahasan: Demokrasi Terpimpin di Indonesia dimulai pada tahun 1959 setelah Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang membubarkan Konstituante dan mengembalikan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Dalam sistem Demokrasi Terpimpin, kekuasaan lebih terpusat pada Presiden Soekarno dengan peran besar bagi presiden dalam pemerintahan serta pengurangan peran partai-partai politik dan parlemen. Era ini berakhir pada tahun 1965, menyusul peristiwa Gerakan 30 September (G30S/PKI), yang menyebabkan pergeseran kekuasaan menuju era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto.

Jawaban : B. Pluralisme politik. Pembahasan: Dalam demokrasi, pluralisme politik berarti bahwa sistem pemerintahan harus memberikan ruang bagi berbagai pandangan politik yang berbeda. Tidak boleh ada satu kelompok atau partai politik yang mendominasi kekuasaan sepenuhnya. Semua kelompok, baik yang berkuasa maupun oposisi, memiliki hak untuk menyuarakan pandangan mereka dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Pluralisme politik memastikan bahwa ada kontrol terhadap kekuasaan, mencegah terjadinya dominasi absolut, dan memungkinkan perubahan kekuasaan secara damai melalui mekanisme pemilu yang adil.