Bab 7: Demokrasi dan Pemilihan Umum

Jawaban : C. UU No. 7 Tahun 2017 Pembahasan: Pemilu di Indonesia saat ini diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang komprehensif bagi penyelenggaraan pemilu di Indonesia, termasuk dalam hal pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. UU ini menggantikan beberapa undang-undang sebelumnya yang memisahkan regulasi pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan dan memperkuat regulasi, menciptakan satu sistem yang terintegrasi dan responsif terhadap perubahan politik dan hukum yang terjadi. UU No. 7 Tahun 2017 adalah regulasi yang secara spesifik dan paling terkini mengatur tentang pelaksanaan Pemilu di Indonesia.

Jawaban : C. Kegiatan memilih pemimpin negara dan wakil rakyat oleh seluruh rakyat secara berkala. Pembahasan: Pemilu adalah proses demokratis yang melibatkan partisipasi aktif seluruh rakyat untuk memilih pemimpin negara, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif, secara langsung dan berkala. Tujuannya adalah memastikan adanya perwakilan rakyat dalam pengambilan keputusan negara melalui mekanisme yang transparan dan jujur.

Jawaban : C. Terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT). Pembahasan: Selain usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, syarat penting lain agar seseorang bisa memilih adalah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT). DPT memastikan bahwa semua pemilih yang memenuhi syarat secara resmi tercatat dan bisa menggunakan hak pilihnya pada saat pemilu. Pilihan lain seperti memiliki pekerjaan tetap, berstatus pelajar, atau memiliki penghasilan tidak menjadi syarat utama untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilu.

Jawaban : B. Memastikan diri terdaftar di Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan melengkapi data jika belum tercatat. Pembahasan: Langkah awal bagi pemilih muda yang ingin berpartisipasi dalam pemilu adalah memastikan bahwa mereka telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS). Jika mereka belum tercatat, mereka dapat mengajukan pendaftaran atau melengkapi data melalui layanan yang disediakan oleh KPU, baik secara online maupun langsung di kantor kelurahan atau kecamatan. Verifikasi data ini penting untuk memastikan pemilih memiliki hak pilih yang sah dan masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Jawaban : E. 2009 Pembahasan: Pemilu 2009 menandai perubahan signifikan dalam sejarah politik Indonesia, karena untuk pertama kalinya sistem proporsional terbuka digunakan sepenuhnya dalam pemilu legislatif. Dalam sistem ini, pemilih tidak hanya memilih partai, tetapi juga dapat memilih langsung calon legislatif yang diusung partai tersebut. Ini meningkatkan tingkat kompetisi antar calon di dalam satu partai dan antar partai itu sendiri, sehingga pemilu 2009 dianggap lebih kompetitif dan terbuka dibandingkan dengan pemilu sebelumnya.

Jawaban : C. Memastikan rotasi kekuasaan secara damai dan konstitusional. Pembahasan: Tujuan utama dari pemilu adalah melakukan rotasi kekuasaan secara damai dan konstitusional. Pemilu memberikan mekanisme yang sah dan diakui oleh rakyat untuk mengganti pemimpin yang tidak efektif serta memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan. Selain itu, pemilu berfungsi untuk memilih pemimpin yang dapat mewakili aspirasi rakyat, memastikan legitimasi pemerintahan, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam politik serta pemerintahan. Pemilu juga menjadi sarana mengendalikan penyalahgunaan kekuasaan dengan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengganti pemimpin yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

Jawaban : A. Menetapkan jadwal dan tahapan pemilu Pembahasan: KPU adalah lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan pemilu, termasuk menetapkan jadwal dan tahapan pemilu. Tugas pun memastikan pemilu berjalan sesuai rencana dan prosedur yang ditetapkan, tanpa terlibat dalam pengawasan kampanye yang merupakan tugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Selain itu ada tugas lain, yaitu menetapkan daftar pemilih tetap, menyusun aturan teknis pemilu dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemilu.

Jawaban : D. Memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengganti pemimpin yang tidak efektif Pembahasan: Salah satu fungsi penting pemilihan umum adalah memberikan rakyat kesempatan untuk memilih pemimpin baru jika mereka merasa pemimpin sebelumnya tidak menjalankan tugasnya secara efektif. Hal ini adalah salah satu cara menjaga akuntabilitas dalam sistem demokrasi.

Jawaban : C. Kediaman atau tempat istirahat resmi presiden Pembahasan: Di Ibu Kota Nusantara (IKN), perencanaan istana terbagi dengan fungsi yang spesifik. Istana Garuda dirancang sebagai kantor presiden, tempat presiden menjalankan tugas kenegaraan dan mengatur pemerintahan. Sementara itu, Istana Negara akan menjadi kediaman atau tempat istirahat resmi bagi presiden, memberikan tempat yang nyaman dan aman untuk kegiatan non-kerja atau beristirahat. Ini menunjukkan bahwa desain dan penempatan istana telah mempertimbangkan pemisahan fungsi antara kegiatan kerja dan kediaman presiden.

Jawaban : C. 20 Oktober Pembahasan: Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dilakukan secara rutin setiap 20 Oktober setelah berakhirnya masa jabatan lima tahun pemerintahan sebelumnya. Tradisi ini dimulai sejak Pemilu 2004 sebagai upaya untuk memastikan adanya proses transisi kekuasaan yang teratur dan sesuai dengan konstitusi. Pada tanggal ini, Presiden dan Wakil Presiden terpilih mengucapkan sumpah jabatan di hadapan MPR sebagai bagian dari legitimasi dan formalitas konstitusional.

Jawaban : C. Demokrasi Pancasila Pembahasan: Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997-1998 melanda Indonesia saat masih berada dalam era Demokrasi Pancasila di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia sejak masa Orde Baru, di mana kekuasaan presiden sangat dominan. Krisis moneter ini menyebabkan runtuhnya perekonomian Indonesia dengan jatuhnya nilai rupiah, tingginya inflasi dan kehancuran banyak sektor ekonomi. Krisis moneter berujung pada turunnya Soeharto dari jabatan presiden pada Mei 1998, yang kemudian menandai berakhirnya Orde Baru dan memulai Era Reformasi.

Jawaban : B. KPU, Bawaslu, DKPP Pembahasan: Penyelenggara pemilihan umum di Indonesia terdiri dari tiga lembaga independen yang memiliki peran dan fungsi masing-masing. Ketiga lembaga tersebut adalah: KPU (Komisi Pemilihan Umum) - Lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan pemilihan umum, baik untuk presiden dan wakil presiden, anggota legislatif, maupun kepala daerah. Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) - Lembaga yang bertugas mengawasi jalannya seluruh proses pemilihan umum agar berlangsung secara jujur, adil, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) - Lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan menjaga integritas serta profesionalitas penyelenggara pemilu.

Jawaban : B. Rakyat memilih perwakilan politik yang akan menyuarakan dan membuat keputusan atas nama mereka di lembaga legislatif atau eksekutif. Pembahasan: Rakyat tidak secara langsung mengambil keputusan kebijakan, melainkan memilih wakil yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan politik. Para wakil ini akan bertindak sesuai mandat yang diberikan oleh rakyat dalam parlemen atau lembaga eksekutif. Ini adalah esensi dari demokrasi perwakilan, di mana keputusan penting diambil oleh perwakilan yang telah dipilih melalui proses pemilihan umum.

Jawaban : A. Pembatasan jumlah partai politik yang ikut serta Pembahasan: Pemilu 1992 dan Pemilu 1997 di bawah Masa Orde Baru mendapat kritik besar karena hanya tiga partai politik yang diizinkan untuk berpartisipasi, yaitu Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Golkar yang selalu mendominasi mendapat dukungan penuh dari pemerintah, sementara partai-partai lainnya sangat dibatasi. Kritik utama terfokus pada kurangnya keberagaman politik dan kesempatan yang adil bagi partai politik baru atau independen untuk ikut serta dalam pemilihan. Hal ini sangat menghambat proses demokrasi yang seharusnya memberikan ruang lebih bagi partisipasi politik dari berbagai kelompok masyarakat.

Jawaban : B. Menguatkan pengaruh militer dalam politik Indonesia. Pembahasan: Setelah peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965, militer di bawah pimpinan Jenderal Soeharto, mengambil alih peran penting dalam stabilisasi politik. Kegagalan demokrasi terpimpin yang sangat terpusat pada presiden dan tidak efektif dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, menyebabkan ketidakstabilan politik. G30S/PKI mengakhiri era ini dengan mengakibatkan penurunan pengaruh Presiden Soekarno dan menguatnya peran militer dalam politik Indonesia.