Latihan Soal Sejarah SMA Kelas 12 Bab 2: Dinamika Demokrasi di Indonesia dari Demokrasi Liberal hingga Demokrasi Terpimpin (bagian 1)

Soal

Dalam sejarah demokrasi dan sistem pemerintahan Indonesia, perubahan besar terjadi ketika Indonesia beralih dari sistem Demokrasi Terpimpin ke Demokrasi Pancasila. Apa yang menjadi latar belakang utama perubahan sistem pemerintahan tersebut?
1. Penurunan Soekarno sebagai Presiden
2. Peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965
3. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara
4. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
5. Reformasi tahun 1998
Lihat pembahasan
Jawaban: B. Peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965 Penjelasan: Peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965 menyebabkan ketidakstabilan politik di Indonesia, yang kemudian memicu berakhirnya era Demokrasi Terpimpin dan naiknya Soeharto. Setelah itu, Indonesia memasuki masa Demokrasi Pancasila, yang menekankan stabilitas dan keterpaduan ideologi Pancasila dalam sistem pemerintahan.
Soal

Pada awal masa Demokrasi Terpimpin, Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengembalikan Indonesia ke UUD 1945. Apa alasan utama dikeluarkannya Dekrit Presiden tersebut?
1. Ketidakstabilan politik dan kekacauan konstitusional setelah Konstituante gagal merumuskan konstitusi baru
2. Desakan dari partai politik besar untuk mengembalikan sistem parlementer
3. Kebutuhan untuk memperkuat peran militer dalam pemerintahan
4. Mengakomodasi kepentingan negara-negara asing di Indonesia
5. Usaha mempercepat proses pembentukan negara federal
Lihat pembahasan
Jawaban: A. Ketidakstabilan politik dan kekacauan konstitusional setelah Konstituante gagal merumuskan konstitusi baru Penjelasan: Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan oleh Soekarno karena Konstituante tidak berhasil mencapai mufakat dalam merumuskan konstitusi baru. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan politik, sehingga Soekarno mengambil langkah untuk kembali ke UUD 1945 demi menjaga kesatuan dan stabilitas nasional.
Soal

Setelah Indonesia merdeka, sistem pemerintahan mengalami berbagai perubahan. Pada masa Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno menerapkan kebijakan yang memberikan pengaruh besar bagi lembaga-lembaga negara. Apa dampak utama dari sistem Demokrasi Terpimpin terhadap parlemen di Indonesia?
1. Parlemen memperoleh kekuasaan penuh untuk membuat undang-undang
2. Parlemen diperkuat dan diberi kebebasan penuh dalam pengambilan keputusan
3. Parlemen dibubarkan dan digantikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR)
4. Presiden memiliki kewenangan mutlak untuk menunjuk anggota parlemen
5. Anggota parlemen dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu yang demokratis
Lihat pembahasan
Jawaban: C. Parlemen dibubarkan dan digantikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) Penjelasan: Pada masa Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) sebagai pengganti parlemen. DPR-GR lebih berfungsi sebagai pendukung kebijakan presiden daripada sebagai lembaga yang independen. Hal ini memperkuat kendali presiden atas lembaga legislatif dan membatasi kebebasan parlemen dalam pengambilan keputusan.
Soal

Pada era Demokrasi Liberal di Indonesia (1950-1959), sistem pemerintahan mengalami banyak perubahan, salah satunya terkait peran kabinet. Apa yang menjadi ciri utama dari sistem pemerintahan pada era Demokrasi Liberal di Indonesia?
1. Presiden memiliki kewenangan penuh atas kebijakan negara
2. Perdana Menteri bertanggung jawab kepada presiden
3. Anggota kabinet diangkat langsung oleh rakyat
4. Kabinet bertanggung jawab langsung kepada parlemen
5. Pemerintah dipimpin oleh kepala negara tanpa adanya parlemen
Lihat pembahasan
Jawaban: D. Kabinet bertanggung jawab langsung kepada parlemen Penjelasan: Pada masa Demokrasi Liberal di Indonesia, kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Sistem ini memperkuat peran parlemen dalam pemerintahan, di mana kabinet bisa jatuh apabila parlemen menyatakan mosi tidak percaya. Ini berbeda dari sistem presidensial, di mana kabinet bertanggung jawab langsung kepada presiden.
Soal

Pada masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia, sistem pemerintahan mengalami perubahan signifikan. Salah satu ciri khas sistem pemerintahan saat itu adalah:
1. Parlemen memegang kekuasaan penuh dalam mengambil keputusan politik
2. Kabinet bertanggung jawab penuh kepada parlemen tanpa campur tangan presiden
3. Sistem multipartai mendorong kebebasan berpendapat yang tinggi
4. Pemilihan umum dilaksanakan secara reguler dan bebas
5. Presiden menjalankan kekuasaan eksekutif dan legislatif dengan kewenangan besar
Lihat pembahasan
Jawaban: E. Presiden menjalankan kekuasaan eksekutif dan legislatif dengan kewenangan besar Penjelasan: Pada masa Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno memiliki kekuasaan yang luas dalam eksekutif dan legislatif. Pemerintahan cenderung sentralistik, di mana keputusan politik banyak dipengaruhi oleh presiden, serta mengurangi peran parlemen dan membatasi kebebasan berpendapat.
Soal

Apa yang menjadi tantangan utama dalam perkembangan demokrasi di Indonesia pada masa awal kemerdekaan?
1. Kekuatan militer menguasai sistem pemerintahan
2. Instabilitas politik akibat persaingan antar partai politik
3. Pengaruh ideologi luar yang memecah belah rakyat
4. Kurangnya partisipasi rakyat dalam pemilihan umum
5. Tidak adanya lembaga legislatif yang kuat
Lihat pembahasan
Jawaban: B. Instabilitas politik akibat persaingan antar partai politik Penjelasan: Pada masa awal kemerdekaan, demokrasi parlementer yang diterapkan di Indonesia menghadapi tantangan besar dari instabilitas politik yang disebabkan oleh persaingan antar partai politik. Ketidakstabilan kabinet dan pemerintahan menjadi tantangan dalam menjaga konsistensi kebijakan nasional.
Soal

Bagaimana sistem pemerintahan demokrasi Indonesia berkembang setelah proklamasi kemerdekaan?
1. Langsung menerapkan sistem presidensial permanen
2. Mengadopsi sistem otoriter selama masa transisi
3. Menerapkan sistem demokrasi parlementer dengan multi-partai
4. Hanya mengandalkan sistem militer dalam pengelolaan negara
5. Menerapkan monarki konstitusional sebagai sistem sementara
Lihat pembahasan
Jawaban: C. Menerapkan sistem demokrasi parlementer dengan multi-partai Penjelasan: Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia menerapkan demokrasi parlementer dengan sistem multi-partai. Banyak partai politik muncul, dan persaingan politik berlangsung dalam bentuk pembentukan kabinet, meski sistem ini sering mengalami pergantian kabinet yang tidak stabil.
Soal

Kapan Indonesia mulai menerapkan sistem demokrasi parlementer?
1. Sejak tahun 1949 hingga 1959
2. Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959
3. Sejak proklamasi kemerdekaan 1945
4. Selama masa Orde Baru
5. Setelah Reformasi 1998
Lihat pembahasan
Jawaban: A. Sejak tahun 1949 hingga 1959 Penjelasan: Demokrasi parlementer di Indonesia diterapkan pada tahun 1949-1959. Pada masa ini, sistem pemerintahan menitikberatkan pada peran parlemen dan kabinet. Namun, ketidakstabilan politik sering terjadi akibat pergantian kabinet yang sering, hingga akhirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 membubarkan konstituante dan kembali ke UUD 1945
Soal

Apa karakteristik utama demokrasi parlementer yang diterapkan di Indonesia pada periode awal kemerdekaan?
1. Pemerintah dipimpin langsung oleh Presiden
2. Demokrasi langsung diterapkan di seluruh wilayah Indonesia
3. Sistem pemerintahan otoriter diterapkan untuk menjaga stabilitas negara
4. Tidak ada sistem politik yang stabil selama periode awal kemerdekaan
5. Parlemen memiliki kekuasaan tertinggi, dan pemerintah sering mengalami pergantian kabinet
Lihat pembahasan
Jawaban: E. Parlemen memiliki kekuasaan tertinggi, dan pemerintah sering mengalami pergantian kabinet Penjelasan: Pada periode demokrasi parlementer (1949-1959), parlemen memiliki kekuasaan dominan, menyebabkan sering terjadinya pergantian kabinet, yang berdampak pada ketidakstabilan politik.
Soal

Apa yang menjadi tantangan utama dalam penerapan sistem Demokrasi Liberal di Indonesia pada masa awal kemerdekaan?
1. Kekuatan militer mengambil alih peran pemerintahan secara langsung
2. Parlemen sering kali tidak mampu mempertahankan stabilitas kabinet yang berakibat pada seringnya pergantian pemerintahan
3. Kurangnya dukungan dari negara-negara asing terhadap sistem pemerintahan Indonesia
4. Negara bagian berusaha untuk memisahkan diri dari pemerintahan pusat
5. Kebijakan ekonomi tidak sejalan dengan kebijakan politik luar negeri
Lihat pembahasan
Jawaban: B. Parlemen sering kali tidak mampu mempertahankan stabilitas kabinet yang berakibat pada seringnya pergantian pemerintahan Penjelasan: Pada masa Demokrasi Liberal di Indonesia (1950-1959), sering terjadi ketidakstabilan politik karena banyaknya pergantian kabinet. Sistem parlementer menyebabkan pemerintahan sering kali jatuh sebelum dapat menjalankan program-programnya dengan baik.
Soal

Apa penyebab utama jatuhnya kabinet-kabinet pada masa Demokrasi Liberal di Indonesia?
1. Konflik ideologi antara partai politik
2. Pengunduran diri Presiden Soekarno
3. Perang dengan Belanda pasca pengakuan kedaulatan
4. Kenaikan harga bahan pokok
5. Ketidakpuasan rakyat terhadap sistem parlementer
Lihat pembahasan
Jawaban: A. Konflik ideologi antara partai politik Penjelasan: Pada masa Demokrasi Liberal, kabinet-kabinet sering jatuh karena adanya konflik ideologi dan ketidakstabilan antara partai-partai politik di parlemen. Sistem parlementer mengharuskan adanya koalisi antara partai, namun sering kali terjadi ketidaksepakatan, menyebabkan kabinet tidak bertahan lama.
Soal

Apa yang menyebabkan ketidakstabilan politik di Indonesia selama masa Demokrasi Liberal?
1. Kegagalan dalam reformasi tanah
2. Pergantian kabinet yang terlalu sering
3. Dukungan rakyat terhadap sistem federal
4. Adanya tekanan militer dari luar negeri
5. Konflik agama yang meluas
Lihat pembahasan
Jawaban: B. Pergantian kabinet yang terlalu sering Penjelasan: Pada masa Demokrasi Liberal di Indonesia (1950-1959), sering terjadi pergantian kabinet karena koalisi partai politik yang tidak stabil. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan pemerintahan dan membuat kabinet tidak bertahan lama, sehingga menghambat konsistensi kebijakan dan pemerintahan yang efektif.
Soal

Apa yang menjadi alasan utama Presiden Soekarno membubarkan Konstituante dan memberlakukan Dekrit Presiden 5 Juli 1959?
1. Tuntutan rakyat untuk mengganti sistem pemerintahan
2. Tekanan militer untuk mengubah sistem politik
3. Invasi militer asing yang mengancam kedaulatan
4. Gagalnya Konstituante mencapai kesepakatan mengenai UUD baru
5. Dukungan partai politik untuk memberlakukan UUD 1945
Lihat pembahasan
Jawaban: D. Gagalnya Konstituante mencapai kesepakatan mengenai UUD baru Penjelasan: Konstituante tidak berhasil menyepakati undang-undang dasar baru setelah masa Demokrasi Liberal. Akibatnya, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945 dan mengakhiri sistem Demokrasi Liberal.
Soal

Siapa tokoh yang berpengaruh dalam masa Demokrasi Liberal di Indonesia, khususnya dalam upaya memimpin berbagai kabinet koalisi?
1. Soekarno
2. Jenderal Sudirman
3. Ali Sastroamidjojo
4. Tan Malaka
5. Mohammad Hatta
Lihat pembahasan
Jawaban:C. Ali Sastroamidjojo Penjelasan: Ali Sastroamidjojo adalah salah satu tokoh penting pada masa Demokrasi Liberal. Ia memimpin beberapa kabinet selama periode ini dan memainkan peran dalam membangun koalisi yang berupaya menjaga stabilitas politik di tengah kondisi politik yang tidak stabil akibat sistem multipartai.
Soal

Siapakah tokoh yang menjabat sebagai Perdana Menteri pada masa Demokrasi Liberal dan memimpin Kabinet Wilopo pada tahun 1952?
1. Soekarno
2. Mohammad Hatta
3. Ali Sastroamidjojo
4. Wilopo
5. Djuanda Kartawidjaja
Lihat pembahasan
Jawaban: D. Wilopo Penjelasan: Wilopo adalah Perdana Menteri Indonesia yang memimpin kabinet pada masa Demokrasi Liberal pada tahun 1952-1953. Kabinet Wilopo menghadapi banyak tantangan, termasuk masalah agraria di Jawa dan Sumatera, serta ketegangan politik dalam negeri.
Soal

Siapakah tokoh yang berperan besar dalam menyusun konsep Demokrasi Terpimpin dan memperkuat perannya selama masa tersebut?
1. Soeharto
2. Soekarno
3. Djuanda Kartawidjaja
4. Sutan Sjahrir
5. Moh. Yamin
Lihat pembahasan
Jawaban: B. Soekarno Penjelasan: Soekarno adalah tokoh utama yang memperkenalkan konsep Demokrasi Terpimpin pada tahun 1959. Dalam sistem ini, Soekarno memainkan peran sentral dengan memusatkan kekuasaan pada dirinya sebagai Presiden. Demokrasi Terpimpin bertujuan untuk meredam konflik politik dan memperkuat stabilitas negara pasca Demokrasi Liberal yang penuh dengan ketidakstabilan kabinet.
Soal

Apa tujuan utama diberlakukannya Demokrasi Terpimpin di Indonesia pada tahun 1959?
1. Mengembalikan kekuasaan parlemen
2. Mengurangi pengaruh asing dalam pemerintahan
3. Mengatasi ketidakstabilan politik pasca Demokrasi Liberal
4. Meningkatkan perdagangan internasional
5. Menyerahkan semua kekuasaan kepada militer
Lihat pembahasan
Jawaban: C. Mengatasi ketidakstabilan politik pasca Demokrasi Liberal Penjelasan: Demokrasi Terpimpin diberlakukan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1959 untuk mengatasi ketidakstabilan politik yang disebabkan oleh seringnya pergantian kabinet selama masa Demokrasi Liberal. Sistem ini memberikan Soekarno kendali lebih besar untuk mengarahkan politik Indonesia dan meredam perselisihan antar partai politik.
Soal

Apa kebijakan penting yang diambil oleh Presiden Soekarno dalam masa Demokrasi Terpimpin?
1. Pembentukan Konstituante
2. Pemberlakuan Dekrit Presiden 5 Juli 1959
3. Penurunan peran militer dalam pemerintahan
4. Penyerahan kekuasaan kepada parlemen
5. Pemulihan sistem multipartai
Lihat pembahasan
Jawaban: B. Pemberlakuan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Penjelasan: Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan langkah penting dalam Demokrasi Terpimpin. Dengan dekrit ini, Soekarno membubarkan Konstituante dan mengembalikan UUD 1945 sebagai dasar negara. Hal ini dilakukan untuk menghentikan kebuntuan politik yang terjadi akibat kegagalan Konstituante menyusun UUD baru.
Soal

Apa faktor utama yang mendorong Presiden Soekarno untuk mengimplementasikan sistem Demokrasi Terpimpin?
1. Kebuntuan politik akibat perdebatan di Konstituante
2. Kemenangan partai komunis dalam pemilu
3. Pembentukan sistem pemerintahan parlementer yang kuat
4. Kebutuhan untuk mengurangi peran militer dalam pemerintahan
5. Keberhasilan sistem multipartai dalam pemerintahan
Lihat pembahasan
Jawaban: A. Kebuntuan politik akibat perdebatan di Konstituante Penjelasan: Kebuntuan politik terjadi karena Konstituante gagal menyepakati undang-undang dasar baru, sehingga mendorong Soekarno untuk mengambil alih kekuasaan dan menerapkan Demokrasi Terpimpin melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Soal

Bagaimana peran Presiden Soekarno dalam masa Demokrasi Terpimpin?
1. Menghapus seluruh partai politik di Indonesia
2. Membentuk sistem multipartai yang bebas
3. Menghapus pengaruh militer dari pemerintahan
4. Menyerahkan kekuasaan kepada DPR sepenuhnya
5. Memusatkan kekuasaan pada dirinya sebagai pemimpin utama
Lihat pembahasan
Jawaban: E. Memusatkan kekuasaan pada dirinya sebagai pemimpin utama Penjelasan: Dalam masa Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno memusatkan kekuasaan pada dirinya sebagai pemimpin utama, menggabungkan fungsi legislatif dan eksekutif serta menempatkan diri sebagai tokoh sentral dalam pengambilan keputusan negara, dengan tujuan menjaga stabilitas politik.
Soal

Apa perbedaan mendasar antara pelaksanaan Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin di Indonesia?
1. Demokrasi Liberal memusatkan kekuasaan pada presiden, sedangkan Demokrasi Terpimpin memberikan kebebasan penuh kepada DPR.
2. Demokrasi Liberal memperbolehkan kebebasan partai politik, sementara Demokrasi Terpimpin memperkuat peran militer dan mengurangi pengaruh partai politik.
3. Demokrasi Liberal dipimpin oleh militer, sedangkan Demokrasi Terpimpin dipimpin oleh parlemen.
4. Demokrasi Liberal mengutamakan stabilitas politik, sementara Demokrasi Terpimpin mengutamakan kebebasan individu.
5. Demokrasi Liberal memusatkan kekuasaan pada satu partai, sedangkan Demokrasi Terpimpin memberikan kebebasan kepada rakyat.
Lihat pembahasan
Jawaban: B. Demokrasi Liberal memperbolehkan kebebasan partai politik, sementara Demokrasi Terpimpin memperkuat peran militer dan mengurangi pengaruh partai politik. Penjelasan: Pada masa Demokrasi Liberal (1949–1959), kebebasan partai politik sangat tinggi, dengan sistem parlementer yang dominan. Sementara itu, pada masa Demokrasi Terpimpin (1959–1965), Soekarno memperkuat peran militer dan mengurangi pengaruh partai politik, serta memusatkan kekuasaan pada dirinya.
Soal

Bagaimana perbedaan pelaksanaan pemilu pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin di Indonesia?
1. Pada masa Demokrasi Liberal, pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali, sedangkan pada masa Demokrasi Terpimpin pemilu tidak pernah dilaksanakan.
2. Pemilu pada masa Demokrasi Liberal selalu mengutamakan presiden sebagai kandidat, sedangkan pada masa Demokrasi Terpimpin hanya presiden yang diusulkan.
3. Pada masa Demokrasi Liberal, militer menguasai pemerintahan, sedangkan pada masa Demokrasi Terpimpin militer netral.
4. Demokrasi Liberal menerapkan sistem multipartai, sedangkan Demokrasi Terpimpin lebih banyak mengandalkan kontrol presiden.
5. Demokrasi Liberal dipimpin oleh presiden sementara, sedangkan Demokrasi Terpimpin dipimpin oleh perdana menteri.
Lihat pembahasan
Jawaban: D. Demokrasi Liberal menerapkan sistem multipartai, sedangkan Demokrasi Terpimpin lebih banyak mengandalkan kontrol presiden. Penjelasan: Pada masa Demokrasi Liberal, sistem multipartai memungkinkan banyak partai untuk berpartisipasi dalam pemilu dan pemerintahan, sementara pada masa Demokrasi Terpimpin, peran partai politik dibatasi dan presiden memiliki kontrol lebih besar atas pemerintahan.
Soal

Bagaimana perbedaan dalam sistem pemerintahan pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin di Indonesia?
1. Demokrasi Liberal memberikan peran yang lebih besar kepada partai politik, sedangkan Demokrasi Terpimpin mengutamakan kontrol presiden dalam pengambilan keputusan.
2. Pada masa Demokrasi Liberal, presiden memiliki kekuasaan penuh atas pemerintahan, sementara pada masa Demokrasi Terpimpin kekuasaan presiden terbatas oleh parlemen.
3. Pada masa Demokrasi Liberal, presiden dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan pada masa Demokrasi Terpimpin presiden dipilih oleh parlemen.
4. Pada masa Demokrasi Liberal, menteri-menteri dipilih oleh presiden, sedangkan pada masa Demokrasi Terpimpin menteri-menteri dipilih oleh parlemen.
5. Pada masa Demokrasi Liberal, parlemen tidak memiliki kekuasaan yang besar, sedangkan pada masa Demokrasi Terpimpin parlemen memiliki kendali penuh atas pemerintahan.
Lihat pembahasan
Jawaban: A. Demokrasi Liberal memberikan peran yang lebih besar kepada partai politik, sedangkan Demokrasi Terpimpin mengutamakan kontrol presiden dalam pengambilan keputusan. Penjelasan: Pada masa Demokrasi Liberal, pemerintahan lebih mengutamakan partisipasi partai politik dalam pengambilan keputusan melalui sistem parlementer, sedangkan pada masa Demokrasi Terpimpin, presiden memiliki kontrol yang dominan atas kebijakan pemerintahan dengan pengaruh lebih sedikit dari partai politik.
Soal

Bagaimana perbedaan dalam sistem pertahanan pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin di Indonesia?
1. Pada masa Demokrasi Liberal, pertahanan negara dikendalikan sepenuhnya oleh presiden, sementara pada masa Demokrasi Terpimpin, militer berperan sebagai penyeimbang kekuasaan.
2. Pada masa Demokrasi Liberal, sistem pertahanan lebih bergantung pada angkatan laut, sementara pada masa Demokrasi Terpimpin, angkatan darat menjadi tulang punggung pertahanan.
3. Pada masa Demokrasi Liberal, militer tidak terlibat dalam politik, sedangkan pada masa Demokrasi Terpimpin, militer diberi peran dalam politik dan pemerintahan.
4. Pada masa Demokrasi Liberal, sistem pertahanan negara lebih bersifat defensif, sedangkan pada masa Demokrasi Terpimpin, pertahanan negara bersifat ofensif terhadap potensi ancaman asing.
5. Pada masa Demokrasi Liberal, presiden memiliki kekuasaan penuh dalam mengatur angkatan bersenjata, sedangkan pada masa Demokrasi Terpimpin, kekuasaan angkatan bersenjata diatur oleh Dewan Nasional.
Lihat pembahasan
Jawaban: C. Pada masa Demokrasi Liberal, militer tidak terlibat dalam politik, sedangkan pada masa Demokrasi Terpimpin, militer diberi peran dalam politik dan pemerintahan. Penjelasan: Pada masa Demokrasi Liberal, militer di Indonesia tidak terlibat langsung dalam politik dan lebih fokus pada pertahanan negara. Namun, pada masa Demokrasi Terpimpin, presiden Soekarno memberi peran yang lebih besar kepada militer dalam pemerintahan, termasuk dalam pengambilan keputusan politik melalui konsep "Nasakom" yang melibatkan Nasionalis, Agama, dan Komunis, di mana militer menjadi salah satu elemen kekuatan politik.
Soal

Bagaimana perbedaan dalam sistem pendidikan pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin di Indonesia?
1. Pada masa Demokrasi Liberal, pendidikan lebih bersifat nasionalis, sedangkan pada masa Demokrasi Terpimpin, pendidikan berfokus pada nilai-nilai komunis.
2. Pada masa Demokrasi Liberal, pendidikan diatur oleh negara dengan porsi militer yang besar, sedangkan pada masa Demokrasi Terpimpin, pendidikan menjadi otonomi daerah.
3. Pada masa Demokrasi Liberal, pendidikan lebih terpusat pada pemikiran Barat, sedangkan pada masa Demokrasi Terpimpin, pendidikan diatur sesuai nilai-nilai Pancasila
4. Pada masa Demokrasi Liberal, pendidikan difokuskan pada nilai-nilai internasional, sedangkan pada masa Demokrasi Terpimpin, pendidikan lebih fokus pada nilai-nilai ketahanan nasional.
5. Pada masa Demokrasi Liberal, kurikulum pendidikan cenderung bersifat liberal dan bebas, sedangkan pada masa Demokrasi Terpimpin, kurikulum lebih diwarnai oleh pengaruh ideologi politik.
Lihat pembahasan
Jawaban: E. Pada masa Demokrasi Liberal, kurikulum pendidikan cenderung bersifat liberal dan bebas, sedangkan pada masa Demokrasi Terpimpin, kurikulum lebih diwarnai oleh pengaruh ideologi politik. Penjelasan: Pada masa Demokrasi Liberal, sistem pendidikan lebih terbuka dan cenderung mengadopsi prinsip-prinsip pendidikan internasional yang lebih bebas. Namun, pada masa Demokrasi Terpimpin, pendidikan mulai diarahkan untuk mendukung agenda politik negara, dengan lebih banyak penekanan pada ideologi politik Soekarno dan Pancasila sebagai landasan pendidikan nasional.

← MaterinyaBab 2: Dinamika Demokrasi di Indonesia dari Demokrasi Liberal hingga Demokrasi Terpimpin Berikutnya →Bagian 2

Gratis — tolong sebarkan

Materi dan latihan di sini bisa dipakai siapa saja tanpa membayar dan tanpa mendaftar. Aplikasi Fitri Learning membawa semuanya ke HP, lengkap dengan nilai dan pembahasan, dan jalan tanpa internet setelah diunduh sekali.

Gratis, tanpa akunUnduh aplikasinya → Ilmu yang bermanfaatBagikan ke WhatsApp