Bab 3: Menggali Dinamika Indonesia di Era Orde Baru

Jawaban: B. G30S/PKI Penjelasan: G30S/PKI atau Gerakan 30 September 1965 menjadi titik awal peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru. Setelah peristiwa ini, Suharto, dengan dukungan militer, mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno, yang kemudian memulai era Orde Baru dengan fokus pada stabilisasi politik dan ekonomi.

Jawaban: A. Pembubaran PKI, perombakan kabinet Dwikora, dan turunkan harga. Penjelasan: Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) terdiri dari tiga tuntutan utama, yaitu pembubaran PKI, perombakan kabinet Dwikora yang dianggap tidak kompeten, dan penurunan harga-harga yang melambung akibat kondisi ekonomi yang buruk di masa itu.

Jawaban: E. Hariman Siregar Penjelasan: Hariman Siregar merupakan salah satu tokoh penting yang memimpin gerakan mahasiswa pada masa Tritura. Melalui perannya dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Hariman berperan aktif dalam menuntut pembubaran PKI, perombakan kabinet Dwikora, dan penurunan harga.

Jawaban: C. Memimpin aksi demonstrasi untuk menyampaikan tiga tuntutan rakyat Penjelasan: KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) adalah organisasi mahasiswa yang memimpin demonstrasi besar-besaran pada tahun 1966 dalam rangka memperjuangkan Tritura (Tri Tuntutan Rakyat). Organisasi ini menjadi simbol pergerakan mahasiswa dalam menuntut perbaikan ekonomi, pembubaran PKI, dan pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30S/PKI.

Jawaban: B. Memberikan mandat kepada Soeharto untuk mengamankan negara Penjelasan: Supersemar merupakan surat perintah dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna mengamankan negara dari ancaman bahaya yang ditimbulkan oleh PKI pasca-G30S. Surat ini memberi kekuasaan kepada Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban negara.

Jawaban: C. 1966 Penjelasan: Pada 12 Maret 1966, sehari setelah menerima Supersemar, Soeharto mengambil langkah tegas dengan membubarkan PKI dan menyatakan partai tersebut sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memulihkan keamanan dan mencegah ancaman dari kelompok komunis setelah insiden G30S.

Jawaban: A. Soeharto Penjelasan: Supersemar adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada 11 Maret 1966 yang memberikan wewenang kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan demi menjaga keamanan dan ketertiban negara. Soeharto menggunakan wewenang ini untuk membubarkan PKI dan memulihkan stabilitas nasional.

Jawaban: C. Penggabungan partai-partai menjadi tiga kekuatan politik Penjelasan: Pada masa Orde Baru, pemerintah menggabungkan partai politik menjadi tiga kekuatan utama: Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Tujuannya adalah untuk menyederhanakan sistem politik dan mengendalikan dinamika politik nasional.

Jawaban: B. 1971 Pemilu pertama Orde Baru diadakan pada tahun ini. Pemilu ini menjadi langkah awal untuk membangun legitimasi politik bagi pemerintahan Orde Baru yang baru saja berkuasa.

Jawaban: D. 6 kali Penjelasan: Selama masa Orde Baru, pemilu dilaksanakan secara rutin setiap lima tahun sekali. Pemilu pertama dilakukan pada tahun 1971, diikuti oleh pemilu pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Total ada 6 pemilu yang dilakukan sebelum masa Reformasi dimulai.

Jawaban: B. ABRI memiliki peran ganda dalam bidang pertahanan dan keamanan serta peran sosial politik Penjelasan: Konsep Dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru memungkinkan ABRI untuk berperan ganda, yakni di bidang pertahanan dan keamanan serta dalam bidang sosial politik. ABRI tidak hanya bertugas menjaga keamanan negara, tetapi juga aktif dalam kegiatan politik dan pemerintahan, termasuk menduduki jabatan di lembaga-lembaga negara.

Jawaban: D. Lembaga Pemilihan Umum (LPU) Penjelasan: Pada masa Orde Baru, pemilu tahun 1987 dilaksanakan oleh Lembaga Pemilihan Umum (LPU). LPU dibentuk dengan tugas utama untuk menyelenggarakan pemilu sebelum KPU resmi terbentuk pada era Reformasi.

Jawaban: B. 1978 Penjelasan: Program P4 secara resmi diterapkan di Indonesia pada 21 Maret 1978. Tujuan utamanya adalah untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara melalui berbagai program pendidikan, termasuk penataran P4 yang diwajibkan bagi semua lapisan masyarakat.

Jawaban: C. 1969 Penjelasan: Repelita pertama dimulai pada tahun 1969 dengan tujuan untuk membangun dan memperkuat ekonomi Indonesia secara bertahap melalui rencana pembangunan yang berfokus pada infrastruktur, industrialisasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Jawaban: D. Pembangunan sektor industri Penjelasan: Pada Repelita kedua, yang berlangsung dari tahun 1974 hingga 1979, fokus utama adalah pengembangan sektor industri sebagai upaya memperkuat ekonomi Indonesia melalui industrialisasi untuk menunjang pertumbuhan jangka panjang.

Jawaban: C. Pemenuhan kebutuhan pangan Penjelasan: Repelita pertama, yang berlangsung dari 1969 hingga 1974, memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pangan serta pembangunan sektor pertanian guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Jawaban: A. Meningkatkan produktivitas pangan melalui irigasi Penjelasan: Revolusi Hijau dalam Repelita pertama bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan melalui modernisasi pertanian, penggunaan varietas unggul, serta pembangunan sistem irigasi yang lebih efisien.

Jawaban: C. Rencana Pembangunan Lima Tahun yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi Penjelasan: Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) adalah strategi pemerintah Indonesia di masa Orde Baru untuk pembangunan ekonomi yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui perencanaan bertahap dalam jangka waktu lima tahun.

Jawaban yang benar: D. Dukungan penuh dari pemerintah dalam bentuk penyertaan modal negara dan subsidi. Penjelasan: Pada masa Orde Baru, pemerintah di bawah pimpinan Presiden Soeharto memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan Garuda Indonesia sebagai maskapai penerbangan nasional. Bentuk dukungan ini termasuk penyertaan modal negara (PMN) yang digunakan untuk memperkuat operasional dan pengembangan armada Garuda Indonesia. Selain itu, Garuda Indonesia juga mendapat subsidi dari pemerintah, yang memungkinkan perusahaan ini dapat bersaing secara efektif dan mengembangkan jaringan rute domestik serta internasional. Pada saat yang sama, pemerintah juga melindungi Garuda Indonesia dari persaingan dengan maskapai swasta, sehingga memungkinkan perusahaan ini untuk tumbuh pesat dan menjadi pemain dominan di sektor penerbangan nasional.

Jawaban yang benar: D. 1977 Penjelasan: Kereta api Parahyangan diresmikan pada tanggal 31 Juli 1977 sebagai salah satu proyek penting dalam pengembangan transportasi massal di Indonesia pada masa Orde Baru. Parahyangan menghubungkan Jakarta dengan Bandung, dua kota besar yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Kereta ini dikenal dengan kenyamanannya dan waktu tempuh yang lebih singkat dibandingkan dengan moda transportasi darat lainnya saat itu. Proyek ini didukung penuh oleh pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, yang melihat pentingnya memperbaiki infrastruktur transportasi untuk mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan mobilitas masyarakat. Selain itu, kereta api Parahyangan juga menjadi simbol modernisasi transportasi Indonesia pada era tersebut. Jawaban lainnya kurang tepat karena: A. 1967 adalah masa awal Orde Baru, namun proyek modernisasi transportasi seperti kereta api Parahyangan belum dimulai. B. 1971 merupakan tahun awal pembangunan infrastruktur di masa Orde Baru, tetapi Parahyangan belum diresmikan pada saat itu. C. 1975 adalah periode persiapan proyek, tetapi kereta api Parahyangan belum beroperasi. E. 1980 merupakan tahun setelah Parahyangan sudah beroperasi, sehingga bukan tahun peresmian pertama.

Jawaban yang benar: B. 1984 Penjelasan: Indonesia mencapai swasembada beras untuk pertama kalinya pada tahun 1984, setelah bertahun-tahun menerapkan kebijakan Revolusi Hijau di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Program ini melibatkan penggunaan varietas unggul baru (Varietas Unggul Baru - VUB), pupuk kimia, irigasi yang lebih baik, dan dukungan subsidi dari pemerintah untuk petani. Keberhasilan ini membuat Indonesia, yang sebelumnya bergantung pada impor beras, mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri dan bahkan sempat mengekspor beras ke negara lain. Prestasi ini diakui dunia internasional, dan pada tahun 1985, Presiden Soeharto menerima penghargaan dari FAO (Food and Agriculture Organization) atas keberhasilan Indonesia dalam mencapai swasembada beras. Meski demikian, keberhasilan ini juga tidak lepas dari kritik karena dampak lingkungan jangka panjang akibat penggunaan pupuk dan pestisida kimia, serta ketergantungan petani pada teknologi modern. Jawaban lainnya kurang tepat karena: A. 1969 adalah tahun awal penerapan kebijakan pembangunan ekonomi di masa Orde Baru, namun swasembada beras belum tercapai. B. 1975 adalah masa ketika kebijakan Revolusi Hijau mulai berjalan, namun hasil swasembada beras belum tercapai pada tahun ini. D. 1989 adalah tahun setelah Indonesia mencapai swasembada beras, namun bukan tahun pencapaian tersebut. E. 1992 adalah periode di mana Indonesia mulai menghadapi tantangan ekonomi baru, dan bukan merupakan tahun swasembada beras pertama kali dicapai.

Jawaban yang benar: C. Program Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi Penjelasan: Setelah berakhirnya pemerintahan Orde Lama, pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto mewarisi kondisi ekonomi yang kacau, dengan tingkat inflasi yang sangat tinggi. Salah satu kebijakan pertama yang diambil oleh pemerintah Orde Baru adalah menerapkan Program Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi pada akhir 1960-an. Program ini berfokus pada pengetatan kebijakan fiskal dan moneter, seperti pengendalian pengeluaran pemerintah, mengurangi defisit anggaran, serta mengendalikan sirkulasi uang yang berlebihan. Langkah ini terbukti efektif dalam menekan laju inflasi yang mencapai lebih dari 600% pada tahun 1966, hingga berhasil menurunkannya ke level yang lebih stabil. Program ini juga didukung oleh bantuan luar negeri dan kerja sama dengan lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia, yang membantu memberikan fondasi untuk perbaikan ekonomi lebih lanjut. Jawaban lainnya kurang tepat karena: A. Program Repelita adalah program jangka panjang yang baru diterapkan setelah stabilisasi ekonomi tercapai dan berfokus pada pembangunan ekonomi lima tahunan. B. Paket Kebijakan November (Paknov) adalah kebijakan deregulasi ekonomi yang muncul pada era 1980-an, jauh setelah periode inflasi yang tinggi pada akhir 1960-an. D. Kebijakan Deregulasi Perdagangan lebih berfokus pada membuka pasar dan liberalisasi ekonomi, tetapi bukan langkah langsung dalam menekan inflasi pada masa awal Orde Baru. E. Program Kredit Likuiditas Bank Indonesia berkaitan dengan kebijakan kredit perbankan, namun bukan langkah utama dalam menekan inflasi pada akhir 1960-an.

Jawaban yang benar: C. Krisis moneter Asia dan ketidakpuasan rakyat terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) Penjelasan: Berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998 disebabkan oleh kombinasi antara krisis ekonomi yang melanda Indonesia sebagai dampak dari krisis moneter Asia pada tahun 1997 dan meningkatnya ketidakpuasan rakyat terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merajalela di bawah pemerintahan Soeharto. Krisis ekonomi ini menyebabkan inflasi yang tinggi, melemahnya nilai tukar rupiah, kebangkrutan perusahaan, dan meningkatnya pengangguran. Ketidakstabilan ekonomi ini memperburuk situasi politik, dengan semakin banyaknya aksi protes dari mahasiswa, tokoh masyarakat, dan rakyat yang menuntut reformasi dan pengunduran diri Soeharto. Tekanan rakyat akhirnya memuncak pada bulan Mei 1998, ketika demonstrasi besar-besaran dan kerusuhan terjadi di berbagai kota. Mahasiswa menduduki gedung DPR/MPR dan menuntut perubahan sistem pemerintahan. Tekanan politik yang begitu kuat, ditambah dengan hilangnya dukungan dari militer dan elit politik, memaksa Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, menandai berakhirnya era Orde Baru dan awal dari masa reformasi.

Jawaban yang benar: B. Ketergantungan Indonesia pada utang luar negeri dan ketidakstabilan sektor perbankan domestik Penjelasan: Krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998 dipicu oleh ketergantungan pada utang luar negeri dan ketidakstabilan sektor perbankan di dalam negeri. Pada akhir 1990-an, banyak perusahaan dan bank di Indonesia memiliki utang dalam bentuk mata uang asing (terutama dolar AS), yang menjadi rentan ketika nilai rupiah anjlok akibat spekulasi dan hilangnya kepercayaan investor. Ketika krisis moneter Asia dimulai di Thailand dengan runtuhnya baht pada pertengahan 1997, gelombang kepanikan menyebar ke Indonesia, mengakibatkan pelarian modal besar-besaran dan jatuhnya nilai tukar rupiah secara drastis. Selain itu, banyak bank di Indonesia yang tidak memiliki manajemen risiko yang baik, sehingga krisis ini memperparah ketidakstabilan sektor perbankan. Bank-bank kecil yang kolaps memperburuk situasi, yang akhirnya mengakibatkan krisis ekonomi besar-besaran di Indonesia. Hal ini memicu kerusuhan sosial dan politik, yang pada akhirnya menyebabkan runtuhnya pemerintahan Orde Baru.

Jawaban yang benar: A. Untuk mengawasi kegiatan ekonomi komunitas Tionghoa dan memastikan bahwa mereka tidak mendominasi sektor bisnis Penjelasan: Badan Koordinasi Masalah Cina (BKMC) dibentuk oleh pemerintah Orde Baru untuk mengawasi komunitas etnis Tionghoa di Indonesia. Pembentukan BKMC berawal dari kekhawatiran bahwa etnis Tionghoa, yang banyak terlibat dalam sektor perdagangan dan ekonomi, akan mendominasi perekonomian nasional. Di tengah krisis moneter 1997-1998, ketegangan sosial yang melibatkan etnis Tionghoa meningkat, dan pemerintah Orde Baru berusaha mengontrol aktivitas ekonomi mereka dengan ketat melalui BKMC. Lembaga ini bertujuan untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi dengan membatasi pengaruh komunitas Tionghoa dalam dunia bisnis dan memastikan bahwa kekayaan tidak terkonsentrasi di kalangan mereka. BKMC juga berperan dalam membatasi peran etnis Tionghoa dalam kehidupan sosial-politik, sejalan dengan kebijakan asimilasi yang diusung pemerintah Orde Baru.