Kembali ke Bentuk Negara Kesatuan (17 Agustus 1950)

Bentuk negara federal RIS, yang terdiri dari negara-negara bagian seperti Negara Indonesia Timur dan Negara Pasundan, menimbulkan ketegangan dan ketidakpuasan dalam waktu kurang dari setahun sejak pengakuan kedaulatan.

Faktor yang Melatarbelakangi Bubarnya RIS

• Ketidakpuasan terhadap sistem federal: dianggap "warisan" Belanda untuk memecah belah Indonesia; negara-negara bagian dinilai tidak memiliki legitimasi kuat di kalangan rakyat.
• Masalah ekonomi: inflasi tinggi, kurangnya investasi, dan sistem ekonomi yang terpecah antar negara bagian.
• Ancaman keamanan: berbagai kelompok milisi dan gerakan separatis menolak pemerintahan pusat.

Masalah Keamanan dan Perlawanan Militer

• APRIS dan KNIL: integrasi TNI dengan KNIL (tentara kolonial Belanda) ke dalam APRIS menimbulkan masalah loyalitas, karena banyak mantan prajurit KNIL mendukung gerakan separatis.
• APRA (Angkatan Perang Ratu Adil): pemberontakan Raymond Westerling di Bandung (23 Januari 1950) untuk mempertahankan Negara Pasundan, berhasil dipadamkan APRIS.
• RMS (Republik Maluku Selatan): diproklamasikan Christian Robert Steven Soumokil pada 25 April 1950 di Maluku; sebagian besar kekuatannya ditumpas APRIS pada November 1950.

Kembali ke Negara Kesatuan (17 Agustus 1950)

Melalui Konferensi Inter-Indonesia pada Mei 1950, perwakilan negara-negara bagian dan Republik Indonesia sepakat membubarkan RIS. Pada 17 Agustus 1950, tepat lima tahun setelah proklamasi, Indonesia resmi kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan Soekarno sebagai Presiden dan Hatta sebagai Wakil Presiden. Mohammad Natsir berperan penting lewat Mosi Integral Natsir yang menjadi landasan pengembalian bentuk negara kesatuan.

UUD Sementara 1950 (UUDS 1950)

• Bentuk negara kesatuan dengan sistem pemerintahan parlementer.
• Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dipegang Perdana Menteri yang dipilih parlemen.
• Sistem multipartai dan pemilu yang lebih terbuka.

UUDS 1950 hanya bersifat sementara: pada 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden untuk kembali ke UUD 1945, karena sistem parlementer dinilai tidak efektif menghadapi tantangan nasional.