Pengakuan Kedaulatan

Setelah perjuangan panjang lewat diplomasi maupun kekuatan senjata, Indonesia akhirnya mencapai pengakuan kedaulatan internasional melalui Konferensi Meja Bundar (23 Agustus–2 November 1949) di Den Haag. Pada 27 Desember 1949, Belanda resmi menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS).

Delegasi RIS dan Misinya

• Delegasi RIS dipimpin Mohammad Hatta, bertugas menegosiasikan bentuk RIS dan menuntaskan pengalihan kedaulatan administratif, militer, dan ekonomi dari Belanda.
• Isu Irian Barat dibahas namun ditunda karena Belanda menolak menyerahkannya secara langsung.
• Tokoh delegasi lain: Mohammad Roem, Sultan Hamid II (perwakilan BFO), Dr. Leimena, A.A. Maramis, dan Wilopo.

Pengalihan Kedaulatan: 27 Desember 1949

Di Istana Dam, Amsterdam, Ratu Juliana menyerahkan dokumen pengakuan kedaulatan kepada Mohammad Hatta, sementara di Yogyakarta pada hari yang sama Soekarno menerima pengakuan resmi dan dilantik sebagai Presiden RIS, dengan Sultan Hamengkubuwono IX berperan sebagai simbol persatuan bangsa. Meski bersejarah, RIS hanyalah bentuk negara sementara.

Zaken Kabinet: Pemerintahan Ahli

RIS membentuk Zaken Kabinet — kabinet yang anggotanya dipilih berdasarkan keahlian, bukan afiliasi politik — beranggotakan Mohammad Hatta (Perdana Menteri), Sultan Hamid II (Menteri Negara), Dr. Leimena (Menteri Kesehatan), dan A.A. Maramis (Menteri Keuangan), guna membangun struktur pemerintahan yang stabil pada masa transisi.

Masalah dalam Proses Pengakuan Kedaulatan

• Irian Barat belum diserahkan dan menjadi perdebatan panjang hingga baru terselesaikan pada 1960-an.
• Negara-negara bagian RIS seperti Negara Indonesia Timur dan Negara Pasundan dianggap negara boneka bentukan Belanda dan menimbulkan ketegangan.
• Transisi administratif, ekonomi, dan militer dari Belanda ke Indonesia membutuhkan waktu dan negosiasi panjang.