Perjalanan Indonesia di Era Demokrasi Liberal

Sejak kembali menjadi NKRI pada 17 Agustus 1950, Indonesia memasuki Masa Demokrasi Liberal (1950–1959) dengan sistem parlementer: pemerintahan dipimpin perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen, sementara presiden hanya berperan sebagai kepala negara.

Dinamika Politik dan Pengaruh Internasional

Sistem federal RIS ditolak PNI dan Masyumi karena dianggap peninggalan kolonial, sehingga Indonesia kembali menjadi NKRI pada 17 Agustus 1950. Muhammad Hatta mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden pada 1 Desember 1956 akibat ketidakcocokan dengan sistem parlementer, yang mengarah pada sentralisasi kekuasaan di tangan Soekarno.

Pergantian Kabinet yang Tidak Stabil

Peristiwa 17 Oktober 1952 menunjukkan ketegangan militer-parlemen: Kolonel A.H. Nasution dan perwira militer menuntut pembubaran parlemen, namun Soekarno menolak dan krisis berhasil diredam tanpa kekerasan. Pada 18–24 April 1955, Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung yang dihadiri 29 negara dan menjadi dasar terbentuknya Gerakan Non-Blok.

Kebijakan Ekonomi pada Masa Demokrasi Liberal

Pemberontakan DI/TII pimpinan Kartosuwiryo (sejak 1949) menjadi ancaman keamanan besar. Di bidang ekonomi, pemerintah meluncurkan Gerakan Banteng pimpinan Sjafruddin Prawiranegara untuk memperkuat pengusaha pribumi dalam ekspor, disertai konsep Perusahaan Ali Baba (kerja sama pengusaha pribumi dengan non-pribumi) yang tidak berjalan sesuai harapan. Indonesia juga menerima bantuan ekonomi-militer AS lewat Mutual Security Act (MSA), yang sebagian besar berupa alat dan perlengkapan, bukan dana tunai.