Perkembangan Demokrasi Indonesia pada Awal Kemerdekaan

Setelah proklamasi, Indonesia mencoba menerapkan sistem kabinet presidensial dengan Presiden Soekarno memegang peran sentral sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, namun perjalanan demokrasi diwarnai berbagai perubahan politik yang dinamis.

Kabinet Presidensial (17 Agustus–14 November 1945)

Kabinet presidensial pertama beranggotakan menteri yang ditunjuk langsung oleh presiden, dengan Sutan Sjahrir dan Amir Sjarifuddin sebagai tokoh penting. Untuk mencegah absolutisme kekuasaan, pemerintah kemudian mengeluarkan sejumlah maklumat.

Maklumat Menghindari Absolutisme

• Maklumat Pembentukan Partai Politik (3 November 1945) oleh Wapres Mohammad Hatta: membuka jalan bagi berdirinya PNI, Masyumi, PKI, dan PSI.
• Maklumat Pemilu (14 November 1945): menyatakan akan diadakan pemilu untuk badan legislatif, sekaligus menandai perubahan sistem presidensial menjadi parlementer.

Kabinet Sutan Sjahrir (14 November 1945–2 Oktober 1946)

Sutan Sjahrir diangkat sebagai perdana menteri pertama RI, menandai peralihan ke sistem parlementer di mana kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Kabinet ini berfokus pada diplomasi untuk mendapatkan pengakuan internasional, terutama dari Inggris dan Belanda.

Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI)

Ketika Agresi Militer Belanda II menduduki Yogyakarta pada 19 Desember 1948 dan menahan Soekarno-Hatta, Syafruddin Prawiranegara membentuk PDRI di Bukittinggi pada 22 Desember 1948 untuk menjaga kontinuitas pemerintahan. PDRI menyerahkan kembali mandat kepada Soekarno-Hatta setelah Yogyakarta dikembalikan pada 6 Juli 1949.

Kabinet Republik Indonesia Serikat (RIS) (27 Desember 1949–17 Agustus 1950)

Dipimpin Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri, kabinet RIS berusaha menyatukan negara-negara bagian dalam satu pemerintahan. Sistem federal ini tidak bertahan lama karena dianggap upaya Belanda melemahkan persatuan, sehingga pada 17 Agustus 1950 Indonesia kembali ke bentuk NKRI.