Setelah naik ke kekuasaan pada 1967, Soeharto menata kehidupan politik agar lebih terkendali dan stabil. MPR ditetapkan sebagai lembaga tertinggi, sementara DPR diberi sejumlah hak legislatif (inisiatif, amendemen, budget) dan hak pengawasan (bertanya, interpelasi, mosi, angket, petisi) — meski dalam praktiknya hak-hak ini sering dibatasi kendali eksekutif yang kuat.
Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI)
Setelah G30S/PKI, Soeharto membubarkan PKI secara resmi pada 12 Maret 1966 disertai penangkapan besar-besaran anggotanya. Komunisme sejak itu dianggap ideologi terlarang di Indonesia.
Penyederhanaan Partai Politik
Pemilu 1971 — pemilu pertama Orde Baru — diikuti 9 partai, dengan Golkar (didukung militer dan birokrasi) muncul sebagai pemenang mayoritas. Setelah itu, pemerintah menyederhanakan partai politik: partai-partai Islam (NU, PSII, Parmusi) berfusi menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sementara partai nasionalis dan Kristen (PNI, Partai Katolik, Parkindo) berfusi menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Golkar, sebagai golongan karya yang didukung penuh birokrasi dan militer, selalu memenangkan setiap pemilu selama Orde Baru.
Dwifungsi ABRI dan Pedoman Penghayatan Pancasila (P4)
Dwifungsi ABRI menempatkan militer tidak hanya di bidang pertahanan tetapi juga di posisi-posisi politik penting, dari DPR/MPR hingga kepala daerah — memperkuat cengkeraman Soeharto atas militer namun menghambat perkembangan demokrasi. Program P4, diresmikan lewat TAP MPR No. II/MPR/1978, menanamkan nilai-nilai Pancasila lewat penataran wajib di sekolah dan instansi pemerintah, meski dikritik terlalu formalistis dan menjadi alat indoktrinasi.
Penataan Politik Luar Negeri
Kebijakan luar negeri menjadi lebih pragmatis: Indonesia aktif di ASEAN (dibentuk lewat Persetujuan Bangkok, 8 Agustus 1967), OKI, OPEC, dan APEC, serta kembali menjadi anggota PBB pada 28 September 1966 setelah keluar pada masa Orde Lama — membuka jalan bagi bantuan ekonomi dan investasi asing.
Soal. Apa tujuan utama kebijakan penyederhanaan partai politik oleh Presiden Soeharto pada awal 1970-an?
Jawaban. Mengurangi fragmentasi politik dan menguatkan kendali pemerintah atas proses politik, dengan mendominasi setiap pemilu melalui Golkar.
Gratis — tolong sebarkan
Materi dan latihan di sini bisa dipakai siapa saja tanpa membayar dan tanpa mendaftar. Aplikasi Fitri Learning membawa semuanya ke HP, lengkap dengan nilai dan pembahasan, dan jalan tanpa internet setelah diunduh sekali.
Gratis, tanpa akunUnduh aplikasinya → Ilmu yang bermanfaatBagikan ke WhatsApp